AMBON, Siwalimanews – Tinggal 19 hari lagi kepemimpinan Murad Ismail dan Barnabas Orno mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
Sayangnya dalam massa kepemimpin meÂreka banyak masaÂlah belum dapat ditunÂtaskan secara baik mulai dari penataan birokrasi hingga aset-aset daerah yang bisa meningkatan pendaÂpatan asli daerah tak mampu diselesaikan.
Sebut saja rehabiÂlitasi Mess Maluku seÂbagai Kantor PerwaÂkilan Maluku di JaÂkarÂta, jalan Kebun KaÂcang Raya Nomor 20, Jakarta Pusat sudah empat tahun proyek ini belum tuntas dikerjakan.
Hingga berakhirnya masa kontrak, proyek yang telah menghabiskan anggaran Rp 20,7 miliar itu tak kunjung tuntas.
Di tahun 2023 ini saja, anggaran sebesar Rp 4.4 miliar juga 100 perÂsen cair namun proyek tersebut tak seÂlesai juga. Pemprov Maluku sejak tanggal 27 April 2023 lalu menunjuk CV Sisilia Mandiri sebagai konÂtraktor pelaksana rehabilitasi dengan waktu pekerjaan selama 120 hari dan berakhir pada 26 Agustus lalu.
Miliaran rupiah tersebut diperunÂtukkan perbaikan 57 kamar dan peÂngadaan seluruh kebutuhan kamar yang berada di lantai empat hingga lantai tujuh seperti pengadaan sprint bead, bantal kepala, bantal guling closed, shower, televisinya dan lainnya.
Merespon hal ini, Kepala Dinas PeÂkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, Ismail Usemahu membenarkan jika sampai saat ini rehabilitas Mess Maluku masih dilakukan.
Usemahu mengakui, pekerjaan yang sedang berlangsung di Mess Maluku bukan lagi pekerjaan fisik gedung melainkan hanya finishing.
âMemang saat ini pekerjaan itu hanya seputar finishing seperti peÂmasangan tempat tidur dan penaÂtaan dapur,â ujar Usemahu kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Selasa (12/12).
Usemahu menegaskan pihaknya menargetkan dalam waktu dekat seluruh proses finishing Mess Maluku akan selesai dilakukan sehingga dapat dioperasikan.
Terkait dengan pengelolaan, UseÂmahu menjelaskan Mess Maluku nantinya dikelola oleh pihak ketiga, sebab jika dikelola Pemda maka akan ada biaya operasional yang dikeluarkan.
âKalau untuk saya pengelolaan harus dari pihak ketiga supaya langÂsung ada pemasukan PAD, kalau dari Pemda harus keluarkan biaya untuk operasional lagi, jadi kita harapkan dari pihak ketiga saja,â ucap Usemahu.
Usemahu menambahkan, jika tidak ada halangan maka dipastikan awal tahun 2024 Mess Maluku resmi beroperasi kembali.
Sekda Klaim
Sebelumnya Sekretaris daerah Maluku, Sadli Ie mengklaim jika proyek rehabilitasi Mess Maluku tuntas dikerjakan.
Penegasan terkait tuntasnya proyek rehabilitasi Mess Maluku yang menggunakan APBD Maluku diungkapkan sekda kepada wartaÂwan di Ambon bulan Agustus lalu.
âSeluruh pekerjaan rehabilitasi Mess Maluku telah tuntas dikerjakan dan telah diserahkan kepada pemÂprov,â ujar sekda.
Pemerintah provinsi kata sekda, saat ini tengah mempersiapkan proÂses operasional Mess Maluku seteÂlah selesai dikerjakan oleh konÂtraktor. Bahkan, pemprov menargetÂkan Mess Maluku dapat beroperasi kembali di bulan November 2023 mendatang, untuk mendatangkan pendapatan bagi daerah.
âKita berharap di bulan depan bisa dioperasikan, tapi untuk peÂngelolanya masih dipegang Badan Penghubung sambil menunggu proses kontrak selesai,â tegas sekda.
Langkah ini ditempuh Pemrov kata sekda, jika menunggu proses konÂtrak selesai, maka daerah telah meÂngalami kerugian dari aspek penÂdapatan.
âKalau Mess Maluku mau dikelola oleh pihak ketiga minimal Pemprov melalui penghubung untuk melakÂsanakan tiga bulan pertama sambil mencari pihak ketiga yang memeÂnuhi persyaratan yang disyaratkan dalam aturan itu,â jelasnya.
Namun saat ditanya, terkait deÂngan audit yang dilakukan pihak inspektorat, sekda enggan berkoÂmentar lebih jauh dan mengarahkan agar ditanyakan langsung ke pihak inspektorat.
Benarkan Belum Tuntas
Anggota Komisi III DPRD ProÂvinsi Maluku, Fauzan Alkatiri pun membenarkan jika sampai dengan saat ini kontraktor belum mampu menyelesaikan pekerjaan rehaÂbilitasi Mess Maluku.
Menurutnya, di sela-sela agenda studi banding di Jakarta, komisi III melakukan tinjauan langsung ke lokasi Mess Maluku dan ditemukan jika pekerjaan belum tuntas dilaÂkukan.
âMemang pekerjaan belum selesai dikerjakan sampai dengan saat ini, kalau sudah pasti sudah dioperaÂsikan tapi nyatanya belum tuntas,â ujar Alkatiri, kepada Siwalima, meÂlalui telepon selulernya, Kamis (31/8).
Alkatiri menjelaskan, pihaknya saat tiba di gedung Mess Maluku langsung disambut oleh Kepala Perwakilan Maluku di Jakarta, Saiful Patta
âKita mau lihat langsung tapi ditahan oleh Kepala Perwakilan, jadinya kita hanya berdiri di halaman saja tapi pekerjaannya memang belum siap,â terangnya.
Alkatiri menyesalkan pekerjaan Mess Maluku selama empat tahun dengan anggaran 20.7 miliar rupiah, tetapi tidak kunjung tuntas padahal pekerjaan rehabilitasi yang dilakuÂkan tidak begitu berat.
Karenanya, sekembalinya ke Ambon komisi III bakal melakukan pertemuan untuk menyikapi pekerÂjaan Mess Maluku yang belum tuntas.
âNanti kita bicara terkait dengan persoalan ini, tapi bagi saya Pansus harus kita dibentuk untuk mengusut kasus ini,â tegasnya
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Alimudin Kolatlena meÂminta Inspektorat Maluku percepat audit proyek rehabilitasi Mess Maluku.
Hal ini diungkapkan Alimudin merespon janji Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono yang siap mengÂaudit proyek Mess Maluku.
Alimudin menjelaskan, InspekÂtorat memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam memastikan pembangunan di Maluku berjalan sesuai dengan peruntukan.
Dalam tanggung jawab yang penting itu, lanjut Alimudin, InspekÂtorat Maluku harus segera melaÂkukan audit terhadap proyek-proyek yang menggunakan uang daerah tetapi belum tuntas, termasuk proÂyek pembangunan gedung Mess Maluku di Jakarta.
âGedung Mess Maluku ini terÂletak di jantung ibu kota Indonesia yang memang setiap tahunnya berÂperan penting dalam mendongkrak PAD, tapi empat tahun terakhir tidak digunakan makanya inspektorat harus secepatnya mengaudit agar diketahui penyebab pekerjaan ini lambat dan belum tuntas,â tegas Alimudin saat diwawancarai SiwaÂlima melalui sambungan selulernya, Senin (28/8).
Menurutnya, Inspektorat Maluku harus segera merealisasikan komitÂmennya untuk melakukan audit terhadap proses pembaÂngunan rehabilitasi Mess Maluku di Jakarta sebab, publik menantiÂkan hasil dari audit tersebut.
Apalagi, sejak tahun 2020 hingga 2023 Mess Maluku belum juga seÂlesai dikerjakan bahkan kontrakÂtornya pun berganti dengan anggaÂran 20,7 miliar, sehingga patut diÂduga ada persoalan hukum dalam pekerjaan dimaksud.
âAudit harus segera dilakukan supaya menjadi terang benderang dan proses Mess Maluku cepat selesai. Jadi kita minta komitmen Inspektorat untuk mengaudit proyek ini karena ini sudah sangat lama juga,â cetusnya.
Alimudin pun berharap, sebagai pengawas internal pemerintah daeÂrah, Inspektorat Maluku dapat beÂkerja sesuai dengan aturan. Artinya jangan mau diintervensi oleh pihak manapun sebab akan mempengaruhi netralitas auditor dalam menilai suatu persoalan. (S-20)