AMBON, Siwalimanews – Puluhan tenaga honorer di Kabupaten Seram Bagian Barat, Senin (2/10) memblokir Kantor Bupati dan juga Rumah Sakit Umum Daerah.
Aksi ini dilakukan sebagai puncak kekesalan lantaran belum menerima hak mereka, kurun waktu empat hiÂngga sembilan bulan.
Para honorer berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam KebaÂkaran dan RSUD Piru.
Alhasil mereka memalang Kantor Bupati, yang mengakibatkan rencana apel pagi pegawai tidak jadi dilaksaÂnakan.
Lebih dari sebulan mereka mengeÂluhkan hak-hak ke Pemerintah KaÂbupaten SBB, sayangnya gaji yang ditunggu-tunggu pun tak kunjung dibayar.
Tercatat tenaga Honorer Satpol PP berjumlah 114 orang, tenaga honorer Damkar 38Â belum mendapatkan gaji selama 4 bulan, sedangkan tenaga honorer RSUD Piru sebanyak 134 orang belum mendapatkan gaji selama 9 bulan.
Pantauan Siwalima, aksi protes para Satpol PP ini berupa pemaÂlangan 3 pintu pagar masuk utama Kantor Bupati SBB dengan mengÂgunakan balok kayu.
Aksi dilakukan sekitar pukul 07.30 WIT, sebelum apel pagi para ApaÂratur Sipil Negara Pemkab SBB.
Tak satupun anggota polisi terliÂhat di lokasi kejadian. Sebaliknya hanya ada anggota TNI AD yang terlihat berjaga-jaga di halaman kantor bupati.
Salah satu perwakilan anggota Satpol PP, Palianso kepada Siwalima di sela-sela aksi mengungkapkan, peÂmalangan Kantor Bupati SBB meÂrupakan aksi protes dan kekesalan mereka karena hingga memasuki 4 buÂlan terakhir ini, gaji belum terÂbaÂyarkan. Maka dengan pemalaÂngan ini agar pemkab segera memÂbayar.
âKami akan menunggu sampai gaji kami dibayarkan hari ini juga, apabila belum dibayar, pintu pagar kantor bupati tidak akan dibuka,â tegasnya.
Ratusan tenaga honorer Satpol PP ini mengancam tidak akan membuka palang pintu tersebut, jika Pemkab SBB tidak membayarkan gaji mereka.
Mereka bahkan mengancam akan menginap di kantor tersebut, sebaÂgai bentuk aksi kekecewaan agar seÂgera mendapatkan perhatian serius dari Penjabat Bupati SBB.
âKami ratusan tenaga honorer anggota Satpol PP akan nongol di kantor menunggu realisasi janji terÂsebut. Karena kami dengar informasi akan bayar gaji,â paparnya.
Saat aksi palang sementara berÂlangsung, salah satu perwakilan Pemkab bagian Litbang Khusus Investigasi Dinas Inspektor, Indra Maruapey menemui para Satpol PP dikawal anggota TNI untuk meneÂnangkan mereka.
Dalam pembicaraan tersebut, MaÂruapey mengatakan gaji tenaga honorer akan segera dibayarkan, tetapi dengan satu syarat menunggu hingÂga pukul 14.00 WIT karena semenÂtara dalam proses.
Anehnya lagi, pada saat aksi berlangsung Pejabat Bupati SBB Andi Chandra Asâaduddin dan semua kepala organisasi perangkat daerah tidak ada yang berani meneÂmui para anggota Satpol PP.
Sebelumnya pada Senin (19/9) lalu ratusan honorer Satpol PP ini juga melakukan aksi palang kantor dan bahkan sempat beradu mulut deÂngan Penjabat Bupati SBB
Dibayarkan
Terpisah, Kasatpol PP Alberto Maulany juga membenarkan, saat ini pihaknya telah lakukan pembayaran gaji honorer Satpol PP selama tiga bulan, sejak bulan Juni, Juli dan AgusÂtus.
Tak hanya soal gaji, lanjut MauÂlany, selesai pembayaran gaji akan seÂgera dilakukan rekrutmen buat hoÂnorer Satpol PP yang dirumahkan saat ini. Dengan rekrutmen ini Pejabat Bupati telah membentuk panitia untuk diseleksi kembali sesuai aturan.
RSUD Di Palang
Selain Kantor Bupati yang dipaÂlang, 134 honorer tenaga kesehatan RSUD Piru juga memalang pintu masuk kantor mereka, dan melaÂkukan demo di Kantor DPRD SBB.
Aksi ini dilakukan sekitar pukul 12.30 WIT hingga 13.25 WIT, Senin (2/10) karena belum menerima hak-hak selama 9 bulan, padahal mereka sudah menjalankan tugas dalam melayani pasien.
Aksi palang kantor ini dilakukan setelah ratusan tenaga nakes RSUD Piru ini melakukan demonstrasi di Kantor DPRD Piru pada pukul 09.30 WIT dengan menggunakan mobil pick up, pengeras suara, kendaraan roda dua, dan beberapa pamflet.
Sayangnya aksi demo tersebut tidak ada satu anggota Komisi I pun di kantor dewan itu bahkan ketua DPRD juga tidak terlihat, hanya terÂlihat satu anggota dewan dan kantor wakil rakyat itu juga terlihat sepi.
Walau demikian, honorer nakes RSUD Piru tetap melakukan demonÂstrasi dan selanjutnya mereka meÂnuju RSUD untuk melakukan pemalangan pintu masuk sehingga aktivitas RSUD terhenti.
Koordinator lapangan Daud HaÂlamuri dalam orasinya menyampaiÂkan, kedatangan mereka ke DPRD untuk menagih janji wakil rakyat ini, bahwa gaji dan insentif para nakes segera dibayarkan, tetapi hingga saat belum juga terealisasi.
âKami minta gaji dan insentif segera dibayarkan, DPRD jangan hanya duduk diam saja perjuangkan hak kami sesuai apa yang telah diÂjanÂjikan, kami sudah bekerja tetapi hak kami belum dibayarkan,â tuturÂnya.
Menurutnya, wakil rakyat jangan hanya janji palsu saja karena hasil nihil, sebagai Nakes RSUD Piru, mereka sudah resah sebab sampai hari ini belum juga ada titik terang. Hak Nakes selama 9 bulan terakhir ini belum ada tanda-tanda kapan dibayarkan, padahal mereka sudah menjalankan tugas dalam melayani pasien dengan baik.
Setelah berorasi selama satu jam, para nakes kemudian memaksa maÂsuk ke ruang rapat tetapi tidak ada satupun anggota Komisi I, Ketua DPRD, dan wakil Ketua tidak berada ditempat.
Dengan tidak kehadirannya angÂgota DPRD tersebut para Nakes keÂmudian menuju RSUD dan melakuÂkan pemalangan pintu masuk deÂngan palang kayu, dan spanduk.
Pemalangan pintu masuk RSUD ini karena kekecewaan mereka keÂpada pemerintah daerah dalam hal ini Penjabat Bupati Andi Chandra Asâaduddin dan para anggota DPRDÂ Â karena apa yang mereka perjuangan selama ini belum terealisasi.
Sempat Lumpuh
Atas aksi demo dan pemalangan pinÂtu masuk tersebut membuat aktiÂvitas di RSUD Piru lumpuh karena tidak ada pasien maupun pengunÂjung tidak bisa masuk. Lumpuhnya aktivitas RSUD sudah terjadi bebeÂrapa hari ini karena para Nakes suÂdah melakukan mogok kerja hingga gaji dan insentif mereka dibayarkan.
Dengan adanya penjelasan dari pihak RSUD melalui bendahara bahwa, gaji mereka akan dibayarkan tetapi untuk 3 bulan saja, dan 6 bulan sisanya baru akan dibayarkan hiÂngga menunggu proses. Para Nakes ini pun tidak terima kalau gaji mereka hanya dibayarkan 3 bulan saja, meÂreka meminta untuk segera dibaÂyarkan selama 9 bulan terakhir ini.
Untuk diketahui, aksi pemalangan pintu tidak terlalu lama hanya berÂjalan setengah jam saja, sekitar pukul 13,25 WIT Aparat Kepolisian SabÂhara Polres SBB dipimpin Kasat SabÂhara Ajun Brigadir Polisi Djafar Lessy memerintah anak buahnya untuk membuka blokiran secara paksa, karena mengganggu keterÂtiban umum khususnya keluarga pasien yang hendak masuk.
Atas dibukanya palang tersebut oleh aparat kepolisian, para nakes pun bubur dan kembali ke rumahnya masing-masing, dan mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar apabila hak mereka belum terbayarkan dalam waktu dekat ini.
Janji Bayar
Kepala Keuangan Hendrik ManÂdaÂku kepada wartawan menjelaskan, gaji honorer Satpol PP dan nakes akan seÂgera dibayarkan dalam waktu dekat ini.
âIya jadi pak bupati dan kami telah melakukan koordinasi dengan BPK dan BPKP dan telah mendapatkan solusinya, hari ini untuk Satpol-PP telah dibayarkan,â jelasnya.
Tak hanya Satpol PP ucap ManÂdaÂku, untuk honorer Nakes pada RSUD Piru telah mendapatkan soÂlusinya untuk dibayarkan juga. Saat ini telah dilakukan perbaikan admiÂnistrasi sehingga tidak menyalahi aturan.
âMasalah gaji honorer tersebut sudah selesai, semua dapat solusiÂnya, tapi tidak menabrak aturan, semua hak dapat dipenuhi tapi tidak nabrak aturan, hanya pihak RSUD harus melengkapi administrasi yang diperlukan,â tutur Mandaku. (S-18)