AMBON, Siwalimanews – Menyikapi laporan PMII terhadap dugaan korupsi dan pencucian uang yang diduga dilakukan Sekda Kabupaten Buru Ilyas Hamid, DitÂreskrimsus Polda Maluku mulai meÂnggarap keterangan seÂjumlah saksi.
Dirreskrimsus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena memimÂpin laÂngÂsung proses pemeÂriksaan Ilyas Hamid di Kabupaten Buru.
âYang bersangkutan sudah kita mintai keteÂrangan di Buru bebeÂrapa waktu lalu,â jelas Dirkrimsus Kombes, Hujra Soumena kepada wartawan di Mako Krimsus Polda Maluku, Rabu (30/10).
Dikatakan, pemeriksaan terÂsebut terkait dugaan korupsi namun tak menutup kemungkinan akan mengarah ke TPPU. âYang kita selidiki sekarang pidana dasarÂnya dulu baru kemÂbangkan, kalau mengarah ke situ (TPPU-red) kita tindak lanjut, â ungkapnya.
Dikatakan, selain pemeriksaan Sekda pihaknya juga akan mengÂambil keterangan sejumlah pihak terkait.
Sebelumnya, Pergerakan MahaÂsiswa Islam Indonesia PMII KomiÂsariat melakukan aksi demo di Mako Ditreskrimsus Polda Maluku, Jumat (18/10).
Massa yang dikoordinir Irfan Matdoan ini meminta DitreskrimÂsus Polda Maluku untuk memeÂriksa Sekda Kabupaten Buru Ilyas Hamid terkait dugaan korupsi pada APBD Kabupaten Buru Tahun 2023 lalu.
Aksi yang dilakukan merupaÂkan protes akan kinerja kepoliÂsian, terhadap laporan yang telah disampaikan pada April 2023 lalu namun belum juga diproses.
âIni kejahatan yang tidak bisa dibiarkan, kasus ini sudah dilaÂporkan oleh senior-senior kami pada 2023 lalu, namun hingga kini belum ada kejelasan,â jelas MatÂdoan dalam orasinya.
Menurutnya dalam laporan yang dikatakan terlihat jelas poin-poin yang mengarah ke tindak pidana korupsi.
Salah satunya pembangunan SPÂBU milik Sekda yang diduga kuat meÂrupakan uang daerah yang diguÂnakan untuk memperkaya diri. âAda dugaan penggelapan uang APBD untuk pembangunan SPBU milikÂnya,â jelasnya dihadapan wartawan.
Terdapat dua tahun APBD yang menurut mereka yang diduga dilakukan oleh Sekda. Yakni APBD tahun 2021 dan 2022 dengan nilai hampir mencapai Rp3 milliar.
Usai berorasi perwakilan demonÂstran menemui Kasubdit Tipikor DitÂreskrimsus Polda Maluku KomÂpol Rian untuk menyerahkan poin tuntuÂtan. Mereka berharap, ada proÂgres dari Polda Maluku meÂrespon apa yang menjadi aspirasi dan laporan mereka.
âHarapan besar kader-kader PMII dari laporan setahun yang lalu, harusnya ada penetapan status, baik sebagai tersangka atau tidak, krimsus Polda Maluku semestinya mengambil keputusan untuk tidak membias persoalan tersebut. HiÂngga masyarakat tidak lagi perlu mempertanyakan. Kami memperÂtegas polda agar tetap independen dan transparansi demi menjaga nama baik serta marwah POLRI, âungkapnya. (S-10)