SIWALIMA.id > Berita
Dugaan Korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame, Siapa Calon Tersangka?
Headline , Hukum | Selasa, 8 Juli 2025 pukul 23:18 WIT

AMBON, Siwalimanews – Jaksa optimis upaya me­reka mem­bongkar kasus dugan korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame, akan berlanjut hingga ke peng­adilan.

Siapakah calon tersangka da­lam kasus PT Dok dan Per­kapalan Waiame yang merugi­kan negara 3,7 miliar ini? Yang pasti tunggu waktu­nya saja.

Kepala Ke­jak­saan Negeri Ambon, Ardi­ansyah menegaskan, penetapan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame hanya tunggu waktu.

Pasalnya, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan, sehingga untuk melakukan penetapan tersa­ng­ka hanya menunggu waktu.

“Saya lagi di Pak Kajati. tunggu saja waktunya pasti dirilis, “jawab singkat Kajari kepada Siwalima melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (7/7).

Terpisah, Kasi Penkum dan Hu­mas Kejati Maluku, Ardy menegas­kan, penyidik masih terus bekerja untuk mengumpulkan alat bukti Nantinya Kejari Ambon akan me­ngumumkan penetapan tersangka jika seluruh bukti telah diperoleh.

“Penyidik bekerja dan masih mengumpulkan alat bukti,” ujar Ardy kepada Siwalima melalui pesan whatsappnya, Senin (7/7).

Ardy menegaskan, penyidik akan mengumumkan apabila sudah ada penetapan tersangka.

“Penyidik akan mengumumkan apabila sudah ada penetapan ter­sangka,” katanya singkat.

Ditanya soal informasi pemerik­saan saksi, juru bicara Kejati Maluku itu mengaku bahwa tidak ada peme­riksaan saksi dalam kasus korupsi PT Dok Perkapalan Waiame.

“Untuk kasus Dok hari ini tidak ada pemeriksaan saksi, “tandasnya.

Kantongi Calon

Sementara itu, informasi yang diperoleh Siwalima dari sumber di kejaksaan, tim penyidik Kejari Ambon telah mengantongi sedikitnya tiga calon tersangka yang diduga kuat memiliki peran dalam penge­lolaan anggaran di PT Dok dan merugikan keuangan negara Rp 3,7 Miliar itu.

Sumber yang enggan namanya dikorankan ini menyebutkan, tiga nama yang sudah dikantongi seba­gai calon tersangka yaitu, WAL, SR dan NR.

“Kan kalau dari penggeledahan dan pemeriksaan yan paling nampak mereka itu. Saya tidak mau bilang jabatan lagi, inisial saja, SR WA dan bisa juga NR, “ungkap sumber itu.

Akan tetapi menurutnya bukan berarti penyidik hanya akan berfo­kus pada tiga nama tesebut. Karena proses penyidikan masih berlang­sung, sehingga besar kemungkinan akan ada pihak lain selain 3 orang itu.

“Bukan saja mereka itu, karena ini kan perusahaan lumayan besar dan punya sistem jadi pasti ada orang lain terlibat juga, “tandas sumber

Harus Berani

Akademisi Hukum Unpatti, Petrik Corputty mengungkapkan, Kejari Ambon harus berani menetapkan tersangka.

Corputty bilang, dalam hukum acara pidana, penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana di­atur dalam Pasal 184 KUHAP.

Artinya jika Kejaksaan sudah memiliki bukti yang cukup baik dari hasil pemeriksaan puluhan saksi, dokumen-dokumen yang disita, maupun barang bukti lainnya seperti mobil dan aset, maka sudah sepa­tutnya penyidik berani menetapkan tersangka.

Sebaliknya jika pada tahap ini, kejaksaan menunda penetapan ter­sangka padahal alat bukti telah cu­kup, justru menimbulkan tanda ta­nya publik, dan dapat membuka ruang spekulasi termasuk dugaan intervensi atau tarik-menarik kepentingan.

“Yang terpenting bukan soal keberanian semata, tapi konsistensi dan integritas penyidik dalam men­jalankan hukum tanpa pandang bulu,” tandasnya saat diwawancarai Siwalima melalui telepon seluler­nya, Senin (7/7).

Corputty meminta Kejari Ambon untuk tetap konsisten, profesional dan independen untuk menyele­saikan kasus dugaan korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame mau­pun kasus-kasus korupsi lainnya.

Corputty menyentil hal ini, karena Kajari Ambon Ardiansyah telah dimutasikan sehingga dikhawatir­kan proses mutasi ini tidak menjadi celah untuk mengaburkan arah pe­nyidikan, menunda penetapan ter­sangka, atau bahkan menjadi bentuk obstruction of justice (penghala­ngan keadilan) secara terselubung.

Disisi lain pasca mutasi tersebut kata Corputty, Kejaksaan Agung maupun Komisi Kejaksaan perlu melakukan fungsi pengawasan agar kepercayaan publik tidak luntur.

“Jangan sampai dinamika internal ini justru melemahkan momentum penegakan hukum yang sedang ditunggu-tunggu publik,” tegasnya.

Kata Corputty mutasi di tubuh Kejaksaan merupakan hal lazim dalam sistem birokrasi penegakan hukum di Indonesia.

Namun, ketika mutasi ini terjadi secara bersamaan terhadap dua petinggi Kejati Maluku dan lima Kajari, termasuk Kajari Ambon, di tengah penanganan kasus strategis seperti dugaan korupsi di Dok Per­kapalan Waiame tentu wajar, jika publik menaruh perhatian dan kekha­watiran.

“Secara kelembagaan, penyidikan seharusnya tidak terganggu karena prosesnya bersifat institusional, apalagi telah sampai pada tahap penyidikan dengan lebih dari 40 saksi diperiksa serta banyak barang bukti telah disita,” ujar Corputty.

Menanti Penetapan

Terpisah praktisi hukum, Ronny Samloy mengungkapkan, penetapan tersangka kasus dugaan korupsi PT Dok dan Perkapalan Waiame sangat penting dan publik sementara me­nanti.

“Penetapan tersangka merupakan hal yang sangat penting dan se­suatu yang sangat krusial dan paling dinanti oleh masyarakat saat ini, “kata Samloy kepada Siwalima, Senin (7/7).

Menurutnya, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejari Ambon patut diapresiasi. Akan tetapi hal ini mesti dikawal karena yang ditakutkan ialah kasus ini bisa saja berhenti ditengah jalan.

“Dalam mengungkap suatu du­gaan tindak pidana korupsi, yang paling dikhawatirkan oleh publik ialah proses penyidikan berhenti ditengah jalan. Padahal awalnya kejaksaan gencar melakukan peme­riksaan saksi-saksi. Harapan kami jangan hanya gencar diawal, namun pada akhirnya berhenti ditengah jalan,“ harapnya.

Untuk itu, penetapan tersangka merupakan suatu langkah yang tepat untuk membuat publik percaya bahwa kejaksaan serius menuntakan kasus yang terjadi di PT Dok Waia­me. Sehingga dirinya berharap sia­pa­pun yang terlibat mesti dijerat hingga ke pengadilan.

“Penetapan tersangka merupakan suatu puncak dalam penyidikan kasus dugaan korupsi. Karena hal ini yang paling dinantikan oleh masyarakat luas. Jadi kami berharap, siapapun yang terlibat harus dijerat tidak pandang bulu,”tandasnya.

Belum ada Tersangka

Diberitakan sebelumnya, sudah puluhan saksi diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di PT Dok dan Perkapalan Waiame, namun hingga saat ini jaksa belum juga menetapkan tersangka.

Siang itu, Senin (5/5), ruang kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo, dipenuhi pemburu berita yang khusus diun­dang. “Ada kasus besar,” kata se­orang jaksa senior.

Benar saja, tak lama berselang Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Ardiansyah yang membuka acara jumpa pers tersebut menuturkan, dari hasil ekspos yang telah digelar, ditemukan ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan PT Dok dan Perkapalan Waiame tahun 2020-2024.

Adapun jumlah keseluruhan dana yang dikelola perusahaan milik daerah itu sejak 2020-2024, adalah sebesar Rp177 miliar.

Berdasarkan hasil perhitungan awal atau perhitungan sementara, diketahui negara dirugikan sebesar Rp3,7 miliar.

Agoes, Kajati Maluku, tak mau kalah. Dengan bersemangat dia memaparkan kemajuan yang sudah dicapai oleh anak buahnya.

“Setelah melakukan serangkaian permintaan keterangan mengenai pengelolaan keuangan pada PT Dok dan Perkapalan Waiame untuk tahun anggaran 2020-2024, maka tanggal 28 April tim jaksa penyelidik telah melakukan ekspos perkara terse­but,” ungkap Kajati.

Dari ekspos yang dilakukan, tim penyidik memutuskan menaikan status penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidi­kan nomor 4/Q.1.10/Fd.2/04/2025 tanggal 28 April 2025.

Awalnya, progres yang ditampil­kan jaksa sangat signifikan. Mulai dari pemeriksaan marathon sejumlah saksi, hingga penggeledahan yang disusul penyitaan barang bukti yang diduga dibeli dengan hasil korupsi, semuanya berjalan mulus. Tas wanita bermerek, jam tangan mahal, handphone model terbaru, uang tunai, hingga mobil, disita jaksa.

Kini, tiga bulan berlalu, penanga­nan kasus tersebut makin tak jelas arahnya.

Pemeriksaaan dan ekspos yang gencar dilakukan, terkesan hanya untuk memperoleh citra positif di depan publik.

Tiga bulan berlalu, hingga surat mutasi Kajari Ambon dan juga Wakajati Maluku, Jefferdian turun, belum ada tanda-tanda siapa yang akan jadi tersangka jaksa.

Karenanya, akademisi Fakultas Hukum Universitas Darussalam, Ambon, Rauf Pellu mendesak Kejari untuk sesegera mungkin menetap­kan tersangka.

Pellu bilang, penetapan terhadap tersangka penting untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi itu melarikan diri, memastikan proses hukum berjalan lancar dan tidak terhalang, menghilangkan barang bukti, dan mencegah terjadinya tindak pidana yang sama.

“Jika sudah kantongi bukti-bukti lewat penyitaan, sudah periksa pu­luhan saksi maka penyidik Kejari dengan bukti-bukti yang ada sudah bisa menetapan tersangka. Peneta­pan tersangka itu sangat penting agar barang bukti tidak dihilangkan, tidak mengulangi perbuatan pidana yang sama,” ujar Pellu kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya, Minggu (6/7).

Selain itu, lanjut Pellu, penetapan tersangka juga penting agar kasus dugaan tindak pidana korupsi ini memberikan kepastian hukum

Dia meyakini Kejari Ambon dengan semangat penegakan hukum yang tinggi, karena dalam waktu yang sangat cepat kasus dugaan tindak pidana korupsi Dok Waiame dinaikan dari penyelidikan ke pe­nyidikan. bahkan marathon meme­riksa saksi-saksi sehingga bukti-bukti yang ada itu, sudah bisa ditingkatkan dengan penetapan tersangka.

Fiktif & Mark-Up

Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Ardiansyah menuturkan, dari hasil ekspos yang telah digelar ditemukan bahwa PT Dok tahun 2020-2024 mengelola anggaran sebesar Rp177 miliar. Dalam pelaksanaannya tidak melaksanakan tugas dan kewena­ngan dengan benar.

Kajari menyebutkan, fakta-fakta yang ditemukan yakni, belanja in­vestasi sejak tahun 2020-2024 tidak sesuai dengan rencana kerja angga­ran perusahan yang telah ditetapkan dalam RPS.

Selanjutnya, ditemukan adanya belanja fiktif serta mark up harga satuan barang dan volume barang.

Adapun transkasi keuangan yang ditemukan adanya penyimpangan yakni dengan dengan cara men­transfer sejumlah uang dari rekening PT Dok Waiame ke rekening pribadi beberapa staf milik perusahaan dae­rah itu. Kemudian dari uang tersebut sebagian telah digunakan untuk ke­perluan kantor dan seba­gian digu­nakan untuk kepentingan pribadi.

Kajari menambahkan, anggaran Rp177 miliar yang dikelola, berasal dari dana pinjam pada Bank Maluku dan BNI Cabang Ambon.(S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps