AMBON, Siwalimanews – Polisi kembali memeriksa Ian Pellu, eks Kepala BiÂdang SMA Dinas PendidiÂkan dan Kebudayaan MaÂluÂku, terkait dugaan koÂrupÂsi pada kantor yang dipimÂpin Insun Sangadji itu.
Tim penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus meÂmeÂriksa Pellu, Rabu (30/10), dalam proyek yang diÂbiayai dana alokasi khusus Rp164 milliar, berupa laboÂratorium SMA dan SMK.
Pellu yang kini bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Maluku, mendatangi Kantor Ditreskrimsus puÂkul 09.00 WIT dan dipeÂriksa hingga selesai pukul 11.30 WIT.
Sehari sebelumnya, Selasa (29/10) Pellu juga telah diperiksa penyidik dalam kasus yang sama. PemerikÂsaan dimaksudkan untuk menggali bukti terkait korupsi jumbo tersebut.
Dalam proyek rehabilitas laboraÂtorium SMA dan SMK ini, Pellu bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).
Dirkrimsus Polda Maluku, KomÂbes Hujra Soumena yang dikonfirÂmasi wartawan di Mako Dirkrimsus Batu Meja Ambon, Rabu (30/10) membenarkan pemeriksaan tersebut.
Hujra memastikan, semua yang terkait dalam dugaan kasus tersebut akan diperiksa.
âIya (pemeriksaan) ini berjalan terus kita periksa semua baik ASN, PPK maupun pihak terkait akan kita mintai keterangan,â tegasnya.
Hujra meminta masyarakat tidak berspekulasi dan menyerahkan peÂnanganan kasus tersebut kepada pihaknya.
Dukung Polisi
Sejumlah kalangan baik akademisi, praktisi maupun pagiat anti korupsi memberikan dukungan kepada DitresÂkrimsus Polda Maluku untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi di Dinas PK Maluku.
Langkah Ditreskrimsus Polda Maluku dalam mengusut kasus duÂgaan korupsi Dana Alokasi Khusus tahun 2023 di Dinas Pendidikan didukung penuh.
Akademisi Hukum Unidar Rauf Pellu mengatakan, pengelolaan penÂdidikan di Maluku harus terbesar dari kepentingan apapun yang meÂngÂuntungkan oknum-oknum pejaÂbat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku.
Menurutnya, jika dunia pendiÂdikan dipenuhi dengan praktek-praktek dugaan korupsi maka dipasÂtikan mutu dan kualitas pendidikan tidak akan maju.
âSangat disayang jika anggaran yang dialokasikan untuk pembanguÂnan infrastruktur pendidikan disaÂlahÂgunakan untuk kepentingan tertentu,â ujar Pellu kepada SiwaÂlima melalui telepon selulernya, Rabu (30/10).
Karenanya pengusutan pengguÂnaan DAK pada Dinas Pendidikan kata Pellu merupakan langkah tepat guna mengungkap dugaan korupsi tersebut.
Ditreskrimsus Polda Maluku lanÂjut Pellu, harus memanggil semua pihak yang diduga terlibat dalam penggunaan DAK 164 miliar terseÂbut tanpa pandang bulu.
âKita minta penyidik untuk serius termasuk berani memanggil semua pihak yang diduga terlibat dalam penggunaan anggaran tersebut agar kasus ini terbuka,â jelasnya.
Beri Dukungan
Ketua perkumpulan pengacara dan konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) DPD Maluku, Alfred TutuÂpary mengungkapkan, Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada pengecualian, untuk itu siapapun yang terlibat dalam kasus ini wajib diperiksa.
Dia memberikan warning bagi penyidik Ditreskrimsus Polda MaÂluku untuk tidak berlakukan perlaÂkuan khusus bagi pihak-pihak yang dengan sengaja memperhambat pemerintah dengan melakukan tinÂdak pidana korupsi.
Tutupary bilang, kasus ini meÂnunjukkan betapa pentingnya inteÂgritas dan keadilan dalam pengeÂloÂlaan anggaran pendidikan, yang seharusnya digunakan untuk meÂningÂkatkan kualitas pendidikan di daerah ini.
Menurutnya, korupsi di sektor penÂdidikan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada masa depan generasi muda.
âSaya berharap pihak kepolisian melakukan penyelidikan yang transparan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, terlepas dari status atau kedudukan mereka, dapat mempertanggung jawabkan tindaÂkan mereka,â pintanya.
Dia juga mengajak masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap masa depan daerah ini untuk tetap kritis dan aktif dalam mengawasi penggunaan dana publik, serta mendukung upaya penegakan hukum.
âDengan kerja sama semua pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi dan memastikan pendidikan yang berkualitas bagi daerah ini. Mari kita dukung upaya pemberantasan koÂrupsi demi masa depan yang lebih baik dan berkeadilan,â pintanya.
Dukungan ke Polisi
Terpisah, Praktisi hukum Ali RuÂmauw menyatakan dukungan kepada pihak kepolisian dalam pemberanÂtasan dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan MaÂluku
Menurutnya, terdapat hubungan yang kuat antara korupsi, pembaÂngunan berkelanjutan, proses demoÂkrasi, dan penegakan hukum. OlehÂnya itu korupsi menjadi salah satu peÂnyebab utama yang menyebabÂkan kemiskinan absolut, sehingga pelaÂyanan publik menjadi tidak optimal
Bukan itu saja, kata dia, infraÂstruktur yang tidak memadai, bahÂkan ekonomi dengan biaya tinggi, hingga terjadinya eksploitasi sumÂber daya yang tidak menimbulkan manfaat bagi kemaslahatan masyaÂrakat.
âMaka dalam konteks inilah, saya mendorong dan mendukung pihak Polda Maluku dalam memberantas kasus korupsi yang kini menjadi perhatian publik Maluku,â ungkap Rumauw dalam rilisnya kepada Siwalima, Rabu (30/10).
Dalam proses penegakan hukum, lanjut dia, tentunya membutuhkan aparat penegak hukum yang punya nyali untuk membuka tabir kejahatan dugaan korupsi ini demi dan untuk kepentingan masyarakat Maluku.
âPemberantasan korupsi dapat dilihat dan dilakukan dalam persÂpektif yang optimis untuk mengungÂkapkan segala kejahatan korupsi yang ada. Bahwa siapapun terlibat dalam dugaan korupsi itu, maka harus diproses sesuai hukum yang berÂlaku tanpa tebang pilih,â tandasÂnya.
Mesti Tegas
Sementara itu, aktivis anti korupsi LIRA Maluku, Yan Sariwating menÂdukung langkah hukum DitreskrimÂsus Polda Maluku dalam mengusut kasus korupsi Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023.
Menurut Sariwating, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku mesti tegas dalam mengusut kasus yang terjadi di Dinas Pendidikan Maluku. Hal itu dikarenakan kasus tersebut sudah sangat ramai diperbincangÂkan di tengah masyarakat, sehingga ada harapan besar dari publik terÂhadap proses penegakan hukum dalam kasus tersebut.
âKasus ini kan sudah menjadi konsumsi publik, sehingga sudah menjadi tanggung jawab besar dari penyidik Ditreskrimsus Polda MaÂluku dalam mengambil langkah-langkah tegas guna mengusit kasus tersebut, âungkap Sariwating.
Menurutnya, siapapun yang terlibat dalam kasus ini mesti dijerat. Selain itu, penyidik juga harus transparan dalam mengusut kasus tersebut sehingga siapapun yang terlibat harus dijerat.
âPada prinsipnya kami selaku pemerhati dan aktivis anti korupsi mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh penyidik ditreskrimÂsus Polda Maluku. Harapan kami ialah kasus ini bisa diusut secara baik sehingga proses penegakan hukum bisa berjalan sesuai mekaÂnismenya, âterang Sariwating.
Adik Murad Diperiksa
Sebelumnya, Kepala Bidang PemÂbinaan SMK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Anisah, diperiksa terkait dugaan korupsi dana alokasi khusus Rp164 milliar untuk rehabilitasi laboratorium SMA dan SMK.
Sembilan jam, adik kandung mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail itu digarap tim penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku, Selasa (29/10).
Anisah tiba di Kantor DitresÂkrimsus Polda Maluku, sekitar pukul 09.00 WIT da langsung menuju ruang pemeriksaan yang ada di lantai dua.
Pantauan Siwalima di Markas Ditreskrimsus Polda Maluku di Kawasan Batu Meja Ambon, Anisah yang mengenakan hem putih berkerudung coklat, tiba dengan mobil Toyota Avanza warna putih bernomor Polisi DE 1775 AR pada pukul 08.45 WIT.
Selang dua jam pemeriksaan atau sekitar pukul 11.30 WIT, Anisah terlihat keluar untuk istirahat makan siang. Pemeriksaan kembali dilanÂjutkan pada pukul 13.38 WIT hingga pukul 17.55 WIT.
Berbeda dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Insun Sangadji yang berani memberikan keterangan terkait pemeriksaan walaupun dalam cakupan umum, Anisah justru memilih menghindari awak media.
Melihat awak media yang menuÂnggunya di depan lobi utama DitÂreskrimsus Polda Maluku, Anisah memilih menggunakan jalan pintas untuk menghindar.
Anisah terekam melewati jalur belakang yang berbeda jalur dengan lobi utama.
Parahnya lagi, Anisah yang dikawal beberapa bodyguard meÂnggunakan mobil yang berbeda dengan mobil awal saat mendatangi Ditreskrimsus Polda Maluku untuk menjalani pemeriksaan.
Insun Diperiksa
Sebelum Anisah, Kadis PK MaluÂku Insun Sangadji, lebih dahulu diperiksa polisi.
Ditemani beberapa stafnya, Insun mendatangi Ditreskrimsus Polda Maluku, di Kawasan Batu Meja, Jumat (18/10), sekitar pukul 09.00 WIT, mengendarai Toyota Avanza warna putih bernomor polisi DE 1755 AM.
Selanjutnya Insun yang mengeÂnakan hem batik biru masuk ke ruang subdit III Tipikor untuk menÂjalani pemeriksaan dan baru selesai pada pukul 12.40 WIT.
Keluar dari markas Ditreskrimsus Polda Maluku, Kadis yang hendak dimintai keterangan menolak berkomentar.
Dia meminta awak media untuk meÂnanyakan soal jalannya pemeÂriksaan ke penyidik. âSaya no comment ya, kita sudah diperiksa yang nanti bisa menjawab di penyidik,â ujar kadis.
Sedangkan pada Senin (28/10) peÂnyidik memeriksa Kepala Biro PeÂngadaan Barang dan Jasa Setda ProÂvinsi Maluku, Gesang Polle diÂgarap penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.
Polle diperiksa terkait dugaan korupsi dana DAK Dinas PenÂdidikan dan Kebudayaan Maluku, senilai Rp164 milliar, yang dialoÂkasikan untuk rehabilitasi laboratoÂrium SMA dan SMK.
Selain itu ada pula temuan BPK Maluku terkait kelebihan bayar sejumlah proyek serta kebijakan Kadis yang melakukan penunjukan langsung terhadap proyek senilai Rp700 juta.
Polle diperiksa sejak pukul 14.00 WIT hingga 17.00 WIT. Padahal, sesuai undangan yang dikirim peÂnyidik padanya, mestinya dia diperiksa pukul 09.00 WIT.
Sumber Siwalima di Polda Maluku menyebutkan, Polle dicerca penyidik terkait pengawasan dan pemberitahuan proyek Dinas P & K yang berasal dari DAK dan terindiÂkasi korupsi. (S-10)