AMBON, Siwalimanews – Proyek yang mestinya selesai digarap tahun 2022 lalu, hingga kini dibiarkan terlantar, padahal kontraktornya sudah kabur dengan lebih dahulu mencairÂkan 100 persen anggaran.
Lumbung Informasi Rakyat Maluku sedang menyiapkan data untuk melaporÂkan proyek pembangunan 13 sekolah di Kabupaten Seram Bagian Barat maÂngkrak.
Proyek milik Balai Prasarana PemukiÂman Wilayah Maluku tahun 2021-2022, menghabiskan anggaran Rp24,5 miliar.
Pembangunan 13 sekolah yang terseÂbar pada beberapa wilayah di kabupaten berjulukan Saka Mese Nusa itu, hingga kini tidak tuntas dikerjakan kontraktor PT Wira Karsa Konstruksi, padahal anggaran telah cair 100 persen, semenÂtara batas akhir pekerjaan proyek seÂkolah tersebut Desember 2022 lalu.
Mirisnya lagi, tambahan waktu 90 hari agar proyek tersebut bisa diselesaikan, namun kontraktor maupun Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku tak mampu menuntaskannya.
âKita sementara menyiapkan data-data untuk segera kita laporkan ke KPK, kami akan minta KPK untuk turun langsung ke SBB dan melakukan supervise sekaligus pemeriksaan kaÂsus ini, karena sangat disayangÂkan proyek sekolah tetapi tidak tuntas dikerjakan,â ungkap Korwil LSM LIRA Maluku, Yan Sariwating keÂpada Siwalima melalui sambungan selulernya, Minggu (4/6).
Menurutnya, pekerjaan proyek tersebut di beberapa lokasi belum semuanya tuntas dikerjakan, semenÂtara batasan waktu telah berakhir sejak Desember 2022 dan anggaran telah dicairkan 100 persen.
Karenanya, LIRA mengecam keras tindak kontraktor maupun pihak Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Maluku yang tidak becus mengerjakan proyek pembangunan sekolah itu. âBayangkan saja jika proyek pemÂbangunan 13 sekolah itu dikerjakan maka dengan sendirinya dapat memÂbantu masyarakat di SBB, khususÂnya dalam hal pelayanan pendidiÂkan,â katanya.
Karena itu, dirinya memastikan secepatnya data-data terkait mangÂkraknya proyek ini akan segera dilaporkan ke KPK.
Dia menyebut, pihaknya mendaÂpatÂkan informasi bahwa, dugaan ketiÂdakberesan proyek ini terjadi pada Pejabat Pembuat Komitmen Balai PraÂsarana Pemukiman Wilayah Maluku yang lama. âKami dapat info proyek ini terbengkalai akibat PPK yang lama, dimana PPK yang baru diganti itu anggaran sudah cair 100 persen, dan PPK yang lama itu tinggalkan huÂtang kepada pihak rekanan ratusan juta. Kami masih kumpulkan data-data untuk kami laporkan,â katanya.
Bentuk Tim
Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Maluku telah membentuk tim untuk mengusut pembangunan 13 proyek sekolah di Kabupaten SBB.
Demikian diungkapkan, Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada Siwalima, Minggu (4/6).
Kareba mengatakan, tim akan menyelidiki pembangunan sekolah yang tersebar pada beberapa lokasi di Kabupaten SBB itu.
âKita sudah membentuk tim untuk penyelidikan terkait persoalan Balai Prasarana ini dan dalam waktu dekat tim akan bekerja,â ujarnya.
Karena menambahkan, jika tim menemukan ada indikasi atau fakta proses pekerjaan proyek tersebut mengarah pada tindak pidana korupsi, maka akan ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
âIntinya kami tetap bekerja untuk menindaklanjuti semua laporan masyarakat,â ujar Kareba singkat.
Maladministrasi
Terpisah Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku, Hasan Slamat menyayangkan proyek pembanguÂnan 13 sekolah di Kabupaten SBB yang hingga kini belum tuntas dikerjakan
Hasan menegaskan, dengan terÂbengkalainya sejumlah proyek sekoÂlah tersebut maka indikasi terjadinya mall administrasi.
Maladministrasi ini diakibatkan penangganan berlarutnya proyek sekolah yang sangat penting bagi masyarakat di Kabupaten SBB.
âKami juga mendapatkan laporan terkait proyek sekolah di Kabupaten SBB yang tersebar pada beberapa lokasi yang belum dikerjakan. Kami menduga terjadi maladministrasi karena penundaan berlarut itu bisa menimbulkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi,â ujar Slamat saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (4/6).
Dalam penangganan proyek sekoÂlah tersebut, lanjut Slamat, pasti sudah ada kesepakatan atau baik antara pihak kontraktor dan pemeÂrintah dalam hal ini Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku sesuai dengan ketentuan waktu penyeleÂsaian proyek tersebut.
Jika penanganan proyek ini berlarut-larut dan tidak tuntas atau terbengkalai maka itu menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang unÂtuk melakukan penyelidikan mauÂpun penyidikan, hal ini karena dugaan maladministrasi itu diduga terjadi.
Ditambahkan, Ombudsman sebaÂgai lembaga pengawas pelayanan puÂbÂlik melihat proyek sekolah ini bagi kepentingan masyarakat dan masÂyarakat di SBB sudah dirugikan deÂngan mangkraknya proyek terseÂbut. Sehingga maladministrasi saÂngat nyata.
Dorong Usut
Sementara itu, akademisi Hukum Unidar Rauf Pellu mengatakan, aparat penegak hukum baik kepoÂlisian maupun kejaksaan tidak boleh tinggal diam dengan dugaan korupsi dalam pembangunan fasilitas penÂdidikan.
âKejaksaan dan kepolisian sebeÂnarnya tidak boleh tinggal diam dan bahkan tidak perlu menunggu inÂfomasi penyelewengan keuangan negara ini dipublikasikan media, tapi harus ada inisiatif untuk mengusut,â ujar Pellu melalui telepon selulernya, Minggu (4/6).
Dikatakan, aparat penegak hukum harus memiliki keberanian untuk mengusut proyek yang dibiayai dengan anggaran negara tetapi mangkrak alias tidak tuntas dikerÂjakan kontraktor.
Jika aparat penegak hukum tidak memiliki keberanian atau cuek dengan semua bentuk pelanggaran hukum maka apa lagi yang dihaÂrapkan masyarakat.
Apalagi dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengerjaan proÂyek sarana dan prasarana pendidiÂkan yang mestinya kualitas pekerÂjaannya diperhatikan secara baik oleh Balai Prasana Pemukiman Wilayah Maluku dan kontraktor.
Menurutnya, Balai sebagai pemilik proyek juga tidak boleh membiarkan kasus ini terjadi tetapi sebaliknya harus mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut jika memang balai merasa tidak ada keterlibatan oknum-oknum dalam balai.
âKenapa kejaksaan dan kepolisian harus takut dalam mengusut kasus ini, anggarannya besar loh, balai juga kalau merasa ada yang tidak sesuai kontrak harus dilaporkan agar diproses,â tegasnya.
Pellu pun berharap adanya keÂseriusan dari penegak hukum dalam mengusut kasus dimaksud agar setiap pembangunan di Maluku dapat dinikÂmati dengan baik oleh masyarakat.
Dia bahkan memberikan apresiasi jika LSM akan melaporkan kasus ini ke KPK mengingat anggarannya sangatlah besar.
Kejati Harus Serius
Sedangkan Praktisi Hukum Ronny Samloy meminta, Kejati Maluku yang telah membentuk tim untuk serius mengusutnya, jangan diam tetapi harus segera bekerja melakuÂkan penyelidikan.
Jika kejaksaan tidak merespon deÂngan cepat, lanjut Samloy, maka wajar jika ada pihak lain melaporkan kasus tersebut ke KPK, karena nilai anggaÂran yang digelontarkan bagi 13 proyek pembangunan sekolah di Kabuparen SBB sangatlah besar, sehingga prosÂes penyelidikannya harus segera dilakukan aparat penegak hukum.
âSebagai praktisi hukum kami meminta kebijaksanaan dan kerja Kejati Maluku dalam menuntaskan persoalan proyek mangkarak ini,â Ungkap Samloy saat diwawancarai Siwalima melalui sambungan seluÂlerÂÂnya, Minggu (4/6).
Menurutnya proyek pembaÂngunan sekolah ini akan sangat berdampak kepada anak anak seÂtempat, sebab dengan adanya geÂdung sekolah ini dapat menunjang pendidikan dan SDM yang baik.
âIni sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak untuk mendapatkan jaminan pendidikan yang baik. Bagaimana mo baik, jika gedung sekolah yang dinantikan tak kunÂjung selesai,â ujarnya.
Karena itu dia berharap, Kejati Maluku segera menuntaskan kasus ini, karena masalah pendidikan harus dibersihkan dari korupsi. âKami berharap sangat Kejati tuntaskan persoalan ini, pendidikan harus dijauhkan dan harus di bersihkan dari Korupsi sehingga SDM anak anak Maluku pada akhirnya bertumbuh unggul.â pinta Samloy. (S-20/S-26)