AMBON, Siwalimanews – Sudah dua tahun kasus dugaan korupsi Covid-19 Tahun 2020-2021 Provinsi Maluku tak jelas penaÂngaÂnannya oleh KejakÂsaan Tinggi Maluku.
Meskipun sampai sejauh ini, Kejati Maluku mengklaim bahwa kasus tersebut masih diusut, naÂmun faktanya tidak ada perÂkemÂbangan yang signifikan apakah kasus ini bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan ataukah tidak.
Kejati Maluku mengklaim kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
âKasusnya masih berjalan dan masih ditahap penyelidikan,â ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy kepada SiwaÂlima di Ambon, Kamis (6/3).
Disinggung apakah ada agenda pemeriksaan pihak-pihak terkait dalam kasus tersebut, Ardy tidak menanggapinya.
Menyikapi hal itu, Praktisi hukum Rico Noija menilai, Kejaksaan tidak transparan dalam mengusut kaÂsus tersebut. Sebab kasus itu sudah lama ditangani namun belum ada titik terang atau perkembangan apapun.
âArtinya Kejati Maluku harus transparan kepada masyarakat mengenai perkembangan penyeliÂdiÂkannya. Karena kasus ini sudah diusut sejak tahun lalu tetapi belum ada titik terangnya, âkata Noija.
Menurutnya, Kejati Maluku harus berkomitmen untuk menuntaskan kasus tersebut. Karena jika dibiarÂkan, maka tentu kasus ini akan hilang secara perlahan dan yang ditakutkan ialah masyatakat akan menilai bahwa Kejati tidak serius mengusut kasus itu.
âJadi harus dikawal dengan betul proses penyelidikan kasus ini. Karena jika dibiarkan maka tentu hal ini akan berlarut-larut yang kemudian tidak ada titik terangnya,â tandas Noija.
Sementara itu, praktisi hukum Ronny Samloy menilai, Kejati MaÂluku tidak berani mengusut kasus dugaan korupsi di lingkup PemeÂrintah Provinsi Maluku. Sehingga patut diduga bahwa ada kongkaliÂkong antara Kejati Maluku dengan pejabat di Pemerintah Provinsi Maluku.
âKalau saya menilai Kejati MaÂluku sangat lambat dalam proses penegakan hukum yang terjadi di lingkup pemerintah Provinsi MaÂluku. Hal itu dikarenakan ada bebeÂrapa kasus yang tidak meneÂmui titik terang padahal sudah cukup lama. Sebut saja kasus reboisasi yang sudah dihentikan, kemudian kasus anggaran PraÂmuka yang juga telah dihentikan, kemudian seÂkarang kasus dana Covid-19 yang masih stak di tahap penyelidikan sejak tahun lalu,â tuturnya.
Menurutnya, jika hal ini dibiarkan maka tentu masyarakat akan meÂnilai bahwa dalam proses peneÂgakan hukum, khususnya dalam kasus dugaan tindak pidana koÂrupsi, Kejati hanya berani menunÂtaskan kasus-kasus kecil. SedangÂkan kasus besar yang melibatkan pejabat di lingkup Pemprov, Kejati Maluku seakan tumpul dalam proses penegakan hukum.
âJangan hanya kasus ADD atau kasus di kabupaten. Sedangkan kasus Covid-19 ini kan ada dideÂpan, mata tetapi hanya dibiarkan begitu saja sebab tidak ada proÂgres apapun sejak tahun lalu diperiksa beberapa pejabat itu dan sampai saat ini tidak dengar kabar mengenai perkembangannya lagi,â jelasnya.
Jangan sampai, lanjut Samloy, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejati Maluku terkait kasus Covid-19 seperti sarang laba-laba. Yang mana hanya mampu menangkap nyamuk atau lalat tapi tidak mampu menangkap tikus-tikus berdasi.
âJangan nanti masyarakat meÂnilai bahwa penegakan hukum di Kejati Maluku itu seperti sarang laba-laba yang hanya bisa tangkap nyamuk tapi tidak bisa menangkap tikus berdasi, âsinggungnya.
Untuk itu, ia berharap ada keteÂgasan dan keberanian dari aparat penegak hukum dalam hal ini Kejati Maluku, untuk segera mengÂambil langkah tegas dan terukur dalam mengusut kasus Covid-19. Sebab jika dibiarkan maka kasus tersebut akan bernasib sama seperti kasus anggaran pramuka maupun kasus reboisasi.
âJadi Kejati harus punya komitÂmen untuk segera tuntaskan kaÂsus ini. Karena jika dibiarkan maka bisa saja kasus ini pada akhirnya akan dihentikan seperti halnya kaÂsus reboisasi dan kasus pramuka. Dan ini yang ditakutkan oleh masÂyarakat, jangan sampai ada sandiÂwara dalam proses penegakkan hukum. Jadi Kejati harus punya komitmen, âtandasnya. (S-29)