AMBON, Siwalimanews – Kasus dugaan penyaÂlahÂgunaan anggaran daÂna Covid-19 tahun 2021-2022 hingga kini karam di Kejaksaan Tinggi Maluku.
Betapa tidak, kasus yang telah diusut sejak tahun 2023 hingga saat ini tidak ada perkemÂbanganÂnya, padahal sejumlah peÂjabat di lingkup PemerinÂtah Provinsi Maluku telah dimintai keterangan.
Sejumlah saksi yang telah dimintai keterangan seperti, Kadis Koperasi dan UKM, M.Nasir KilÂkoda, Bendahara KopeÂrasi dan UKM, Mantan Kepala BPKAD Lutfi Rumbia, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthon Lailossa.
Berikutnya, Pejabat pemÂbuat Komitmen (PÂPK) tahun 2020 dan bendaÂhara pengeluaran tahun 2020 Dinas PUPR, BenÂdahara covid Dinas KeÂsehatan maupun PPK taÂhun 2021 di Dinkes, serta PPK tahun 2020 merupaÂkan saksi lanjutan dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
Menanggapi karamnya kasus dugaan korupsi dana Covid-19 Provinsi MaÂluku,
Praktisi Hukum dan Marnex SalÂmon memperÂtanyakan komitmen Kejati dalam penanganan kaÂsus dugaan tindak korupsi
Kepada Siwalima di Ambon, KaÂmis (7/8), LusiÂkooy mengatakan, sejak kasus ini mencuat ke publik, kejaksaan begitu getol memanggil para pejabat di lingkup Pemprov Maluku untuk dimintai keterangan.
Namun sayangnya, lanjut LusiÂkooy, penanganan kasus yang diduga menjerat oknum-oknum pejabat Pemprov Maluku itu tidak ada perkembangan yang signifiÂkan.
âSudah terlalu lama masyarakat menunggu. Kasus ini menyangkut penggunaan dana besar yang seharusnya digunakan untuk keÂpentingan rakyat. Kalau memang ada penyimpangan, harus diproÂses secara terbuka dan profeÂsional,â tegas Lusikooy.
Dia menilai, lambannya penaÂngaÂnan kasus ini bisa menciptaÂkan preseden buruk bagi peneÂgakan hukum, serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.
âPenegakan hukum harus konÂsisten dan tidak pandang bulu. KeÂjati harus membuktikan keseriuÂsanÂnya dalam memberantas koÂrupsi, terutama dalam pengguÂnaan dana darurat seperti penaÂnganan Covid-19,â ujarnya.
Minimnya Transparansi
Senada dengan itu, praktisi huÂkum Marnex Salmon menyoroti miÂnimnya transparansi Kejati dalam penanganan kasus tersebut.
Ia meminta agar Kejati tidak terÂtutup dan memberikan informasi yang jelas kepada publik terkait perkembangan proses hukum kasus tersebut.
âIni menyangkut kepentingan masÂyarakat banyak. Jangan samÂpai Kejati terkesan menutup-nutupi. Publik punya hak untuk tahu sejauh mana penanganannya,â ujar Salmon.
Menurutnya, transparansi dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana Covid akan menjadi indikator penting atas integritas lembaga kejaksaan.
Kumpulkan Data
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Ardy, yang dikonÂfirmasi Siwalima mengatakan, kasus dugaan korupsi dana Covid-19 tersebut masih dalam tahap pengumpulan data dan informasi.
âBenar, kasusnya masih dalam tahap pengumpulan data dan informasi atau Leeds. Jadi meÂmang belum ada perkembangan signifikan yang bisa kami samÂpaikan ke publik saat ini,â ujar Ardy.
Ia menegaskan, Kejati tetap berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi sesuai prosedur hukum yang berlaku. (S-26)