SIWALIMA.id > Berita
Dua Tahun Kasus Covid Maluku Karam di Kejati
Headline , Hukum | Jumat, 8 Agustus 2025 pukul 22:45 WIT

AMBON, Siwalimanews – Kasus dugaan penya­lah­gunaan anggaran da­na Covid-19 tahun 2021-2022 hingga kini karam di Kejaksaan Tinggi Maluku.

Betapa tidak, kasus yang telah diusut sejak tahun 2023 hingga saat ini tidak ada perkem­bangan­nya, padahal sejumlah pe­jabat di lingkup Pemerin­tah Provinsi Maluku telah dimintai keterangan.

Sejumlah saksi yang telah dimintai keterangan seperti, Kadis Koperasi dan UKM, M.Nasir Kil­koda, Bendahara Kope­rasi dan UKM, Mantan Kepala BPKAD Lutfi Rumbia, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthon Lailossa.

Berikutnya, Pejabat pem­buat Komitmen (P­PK) tahun 2020 dan benda­hara pengeluaran tahun 2020 Dinas PUPR, Ben­dahara covid Dinas Ke­sehatan maupun PPK ta­hun 2021 di Dinkes, serta  PPK tahun 2020 merupa­kan saksi lanjutan dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

Menanggapi karamnya kasus dugaan korupsi dana Covid-19 Provinsi Ma­luku,

Praktisi Hukum dan Marnex Sal­mon memper­tanyakan komitmen Kejati dalam penanganan ka­sus dugaan tindak korupsi

Kepada Siwalima di Ambon, Ka­mis (7/8), Lusi­kooy mengatakan, sejak kasus ini mencuat ke publik, kejaksaan begitu getol memanggil para pejabat di lingkup Pemprov Maluku untuk dimintai keterangan.

Namun sayangnya, lanjut Lusi­kooy, penanganan kasus yang diduga menjerat oknum-oknum pejabat Pemprov Maluku itu tidak ada perkembangan yang signifi­kan.

“Sudah terlalu lama masyarakat menunggu. Kasus ini menyangkut penggunaan dana besar yang seharusnya digunakan untuk ke­pentingan rakyat. Kalau memang ada penyimpangan, harus dipro­ses secara terbuka dan profe­sional,” tegas Lusikooy.

Dia menilai, lambannya pena­nga­nan kasus ini bisa mencipta­kan preseden buruk bagi pene­gakan hukum, serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.

“Penegakan hukum harus kon­sisten dan tidak pandang bulu. Ke­jati harus membuktikan keseriu­san­nya dalam memberantas ko­rupsi, terutama dalam penggu­naan dana darurat seperti pena­nganan Covid-19,” ujarnya.

Minimnya Transparansi

Senada dengan itu, praktisi hu­kum Marnex Salmon menyoroti mi­nimnya transparansi Kejati dalam penanganan kasus tersebut.

Ia meminta agar Kejati tidak ter­tutup dan memberikan informasi yang jelas kepada publik terkait perkembangan proses hukum kasus tersebut.

“Ini menyangkut kepentingan mas­yarakat banyak. Jangan sam­pai Kejati terkesan menutup-nutupi. Publik punya hak untuk tahu sejauh mana penanganannya,” ujar Salmon.

Menurutnya, transparansi dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana Covid akan menjadi indikator penting atas integritas lembaga kejaksaan.

Kumpulkan Data

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Ardy, yang dikon­firmasi Siwalima  mengatakan, kasus dugaan korupsi dana Covid-19 tersebut masih dalam tahap pengumpulan data dan informasi.

“Benar, kasusnya masih dalam tahap pengumpulan data dan informasi atau Leeds. Jadi me­mang belum ada perkembangan signifikan yang bisa kami sam­paikan ke publik saat ini,” ujar Ardy.

Ia menegaskan, Kejati tetap berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi sesuai prosedur hukum yang berlaku. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps