AMBON, Siwalima.id - Pelaku UMKM di Kota Ambon tumbuh subur di tengah tekanan kondisi global saat ini. Buktinya di Kecamatan Sirimau jumlahnya sebanyak 10.584 unit dan Nusaniwe 7658 unit.
Ledakan pelaku UMKM menurut DPRD Kota Ambon butuh pendampingan dan pelatihan agar potensi yang dimiliki tidak terhenti di tengah jalan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw, meminta kepada pemerintah tidak boleh hanya bangga dengan tingginya angka UMKM tanpa mengetahui perkembangan riil usaha masyarakat tersebut.
Data tahun 2026 yang diterima DPRD mencatat, jumlah UMKM di Kecamatan Nusaniwe mencapai 7.658 unit, sedangkan Kecamatan Sirimau menyentuh angka 10.584 unit, belum lagi di kecamatan lain yang kisarannya tak berbeda jauh.
"Jumlahnya memang besar dan bagus, tetapi jangan sampai hanya sebatas angka di atas kertas. Pemerintah harus tahu, apakah usaha-usaha itu masih berjalan, berkembang, atau justru berhenti di tengah jalan," jelasnya kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (11/5).
Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat, karena itu, pemerintah wajib melakukan identifikasi, monitoring, hingga evaluasi terhadap kondisi usaha para pelaku UMKM secara berkala.
Ia menilai, banyak pelaku usaha kecil sebenarnya memiliki produk dan usaha yang sudah berjalan lama, namun sulit berkembang akibat keterbatasan modal dan minimnya pendampingan.
"Jangan hanya mendata lalu selesai. Harus ada pengawasan dan pendampingan nyata. Mana yang perlu tambahan modal, mana yang perlu pengembangan usaha, dan apa kendala yang mereka hadapi itu harus dipetakan," pintanya.
Ia juga mengkritik minimnya keterlibatan perusahaan BUMN dan BUMD dalam membantu pengembangan UMKM di Kota Ambon.
Padahal, menurutnya, program CSR dan tanggung jawab sosial dan lingkungan bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan APBD.
"Kalau anggaran daerah terbatas, bukan berarti pemerintah tinggal diam. BUMN dan BUMD harus dilibatkan lewat CSR dan TJSL untuk menopang pengembangan UMKM masyarakat," harapnya.
Komisi II pun katanya, berencana memanggil Dinas Koperasi dan UMKM guna meminta penjelasan terkait langkah konkret pemerintah dalam memantau dan mengembangkan ribuan UMKM yang tersebar di Kota Ambon.
"UMKM ini kunci pertumbuhan ekonomi rakyat. Jadi jangan hanya dibanggakan jumlahnya, tetapi harus dipastikan mereka benar-benar hidup dan berkembang," ujarnya.(S-10)
