AMBON, Siwalimanews –Â DPRD Maluku menggelar rapat PariÂpurna Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Maluku tahun 2024.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun di ruang rapat paripurna gedung DPRD Maluku, Senin (28/4). Gubernur Maluku turut hadir melalui video conference dari Jakarta.
Sementara Sekda Maluku, Sadali Ie berÂsama para pimpinan OPD hadir secara langsung di ruang rapat paripurna.
Ketua Pansus LKPJ Gubernur Maluku Tahun 2024, Halimun Saulatu, saat memÂbacakan rekomendasi DPRD Maluku Nomor: 900.1.15.1 mengatakan, rujukan telaah DPRD atas LKPJ Gubernur Tahun 2024 memiliki landasan hukum atau legal standing yang jelas.
Sehingga konsekuensi dari pada rekomendasi ini selain dalam bentuk kebijakan dan program yang harus dilakÂsanakan oleh pemerintah daerah, juga kewajiban dan kepatuhan melaksanakan rekomendasi tersebut, karena arah dan kejelasan dasar hukum.
DPRD dan pemerintah daerah telah meÂlakukan pembahasan terhadap LKPJ Gubernur Maluku Tahun 2024. DPRD merekomendasikan beberapa point menÂdasar untuk digunakan oleh pemeÂrintah daerah saat ini atau di masa akan datang. Ini untuk meningkatkan kesejahÂteraan masyarakat di Maluku.
Berikut sembilan pokok rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti pemerintah daeÂrah melalui OPD-OPD. DiantaÂraÂnya:
Satu, pendapatan Provinsi MaluÂku Tahun 2024 sebesar Rp3.276. 855.059.000. Sementara realisasi Rp3.081.209.081.000. Berkaitan hal ini, DPRD merekomendasikan pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar rumus penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dapat memperÂtimbangkan luas laut.
Demikian juga Dana Alokasi KhuÂsus (DAK) diharapkan pemeÂrinÂtah daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar melakukan pengusulan tepat waktu sesuai aturan.
Dua, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 memiliki target Rp834.650.080.000. Sementara realisasinya Rp651,836,036.000. Berdasarkan dokumen LKPJ GuÂbernur Maluku Tahun 2024, PAD tidak mencapai target. DPRD meÂrekomendasikan agar pemerintah daerah, melakukan koordinasi dan evaluasi OPD yang tidak mencapai target PAD, memaksimalkan eksÂtensifikasi dan intensifikasi sumÂber-sumber PAD, memberikan reward dan punishment, mengoptiÂmalkan PAD dari BUMD-BUMD.
Karena itu pemerintah daerah perlu melakukan konsolidasi dan koordinasi agar target-target yang telah disepakati bersama dapat tercapai.
Dua, untuk dapat meningkatkan PAD disektor pajak, maka DPRD merekomendasikan agar pemeÂrintah daerah dapat melaksanakan program pemutihan dan pengamÂpunan pajak di bidang Pajak Kendaraan Bermotor.
Tiga, berdasarkan dokumen LKÂPJ Gubernur dimana belanja daeÂrah Tahun 2024 sebesar Rp3.177. 768.023.000. Sedangkan realiÂsasinya Rp3.238.523.072.000.
Dari data ini menunjukan perenÂcanaan dan pengelolaan keuaÂngan yang kurang optimal, karena realisasi belanja melebihi target. DPRD merekomendasikan agar belanja daerah dapat direncaÂnaÂkan lebih objektif sesuai kemamÂpuan keuangan daerah.
Empat, terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah provinsi Maluku,
(a). Indeks Reformasi Birokrasi taÂhun 2024 dari target 72,50 caÂpaiÂannya hanya 65,12%, (b). Indeks Pembangunan Manusia, target 73,80% capaiannya 73,40%. (c). Persentase penduduk miskin dari target 15,73% capaiannya 15,78%. (d) Tingkat pengangguran terbuka dari target 6,05% capaiannya 6,11%. (e) Indeks kerukunan umat beragama, target 81% capaiannya 80,54%.
Dari data ini, DPRD merekoÂmenÂdasikan agar pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar OPD guna pencapaian IKU di tahun-tahun mendatang lebih maksimal.
Lima, berkaitan dengan hutang pihak ketiga yang belum terseleÂsaikan, DPRD merekomendasiÂkan kepada Gubernur Maluku untuk mengambil langkah-langkah kongÂkrit penuntasan hutang pihak ketiga dan hutang-hutang lainnya yang membebani APBD Provinsi MaluÂku.
Enam, berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, pada lampiran penjelasan bahwa pengelolaan pasar menjadi keweÂnangan pemerintah kabupaten dan kota. Dengan demikian, DPRD meÂrekomendasikan untuk pengeloÂlaan Pasar Mardika diserahkan kepada Pemerintah Kota Ambon, dengan mempertimbangkan sisÂtem bagi hasil.
Tujuh, di wilayah laut Maluku, sering terjadi aktivitas alih muat atau bongkar muat, muatan kapal ikan dari kapal penangkapan ke kaÂpal penampung, kegiatan bongkar muat hasil perikanan tidak dilaÂkukan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan yang tersebar di berÂbagai tempat di Maluku.
Aktivitas ini sesungguhnya saÂngat merugikan daerah kita karena tidak memberikan pemasukan ke PAD bagi pemerintah Provinsi Maluku. Oleh kerana itu, DPRD merekomendasikan agar pemeÂrintah daerah untuk melakukan kegiatan pengawasan dan/atau koordinasi dengan instansi terkait guna mencegah dan menindak para pihak yang melakukan aktiviÂtas ini di wilayah perairan kita di Maluku.
Delapan, dalam pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2024 diteÂmukan fakta bahwa antara target dan pencapaian maupun realisasi anggaran dari pagu yang diteÂtapkan, disimpulkan kurang optiÂmalnya perencanaan yang dilaÂkukan.
Oleh karena itu, DPRD merekoÂmendasikan kepada Badan PerenÂcanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melakukan koordinasi dengan setiap OPD dalam menetapkan perencanaan pembangunan. Dengan demikian antara target dan pencapaian serta realisasi anggaran dari pagu yang ditetapkan dapat diukur pada akhir tahun anggaran.
Sembilan, pengendalian keÂamaÂnan dan ketertiban masyaÂrakat, DPRD mendesak Gubernur, Kapolda dan Pangdam agar meÂngambil langkah-langkah strategis untuk menghentikan gejolak yang terjadi di masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, mengaÂtakan, rekomendasi yang diberikan bersifat konstruktif dan evaluatif terhadap penyelenggaraan pemeÂrintahan daerah yang telah dilakÂsanakan gubernur sebagai suatu kesatuan penyelenggaraan daerah selama Tahun Anggaran 2024.
âAtas nama dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Maluku kami akan menyerahkan secara resmi rekomendasi DPRD Provinsi Maluku terhadap laporan keteraÂngan pertanggungjawaban guberÂnur Maluku tahun 2024 kepada pemerintah daerah provinsi Maluku untuk ditindaklanjuti sesuai deÂngan ketentuan perundang-undaÂngan yang berlaku,â kata Watubun dan dilanjutkan dengan penyeraÂhan rekomendasi kepada guberÂnur Maluku yang diwakili oleh SekÂretaris Daerah Maluku, Sadali Ie.
Janji Tindaklanjuti
Gubernur Maluku, Hendrik LeweÂrissa, dalam sambutannya secara virtual menyampaikan, rekomenÂdasi yang disampaikan DPRD merupakan catatan kritis atas penyelenggaraan pemerintahan tahun 2024.
âCatatan-catatan kritis tersebut tentunya merupakan masukkan yang sangat berharga untuk peÂriode pemerintahan masa jabatan tahun 2025-2030 yang baru saja kita jalani bersama,â ungkapnya.
Lewerissa menekankan telah bertekad untuk terus meningkatkan taraf hidup masyarakat Maluku dengan misi âTransformasi Maluku menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera menyongsong Indonesia emas 2045â.
âRekomendasi DPRD Maluku akan ditindaklanjuti dalam peÂnyusunan kebijakan program yang strategis dalam pelaksanaan pemÂbangunan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang,â pungkasnya.
Sadli Klaim
Kendati dituding bertanggung jawab terhadap utang Murad Ismail mencapai 317 miliar, Sekretaris daerah Maluku, Sadli malah meÂngelak bahwa Pemerintah Provinsi Maluku akan membayar.
Sadli bilang, meski terlilit utang namun tak ada masalah yang serius. Baginya aman aman saja, sebab utang merupakan kewaÂjiban bagi pemerintah daerah untuk dituntaskan.
Demikian diungkapkan Sadli Ie saat dikonfirmasi Siwalima di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon, usai paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Maluku atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2024. Senin (28/4).
âUtang-utang itu menjadi keÂwajiban dan dalam pemerintahan ini ada skala prioritas. Tahun 2023 kita menghadapi pilkada, Dari sisi kepentingan kita tentu mengÂamankan Pilkada dulu,â ujarnya.
Mantan Penjabat Gubernur ini menjelaskan, data yang baru terÂkait dengan BPJS senilai sebesar Rp19 miliar.
âBPJS tidak keberatan kalau kita cicil,â ujarnya.
Sadli mengatakan, di tahun ini pihaknya telah menyiapkan angÂgaran untuk membayar utang utang daerah termasuk utang pihak ketiga.
âTahun 2025 ini kita ada tampung Rp6 miliar, dan itu semua akan dibayar karena itu aturan memuÂngkinkan untuk ASN ditanggung oleh Pemda 4 persen, sementara 1 persen ditanggung oleh person. Jadi itu tidak ada persoalan. Daerah ini dengan berbagai perÂtimbangan kepentingan kita menÂdahulukan hal-hal yang sifatnya urgensi namun itu akan kita selesaikan,â tuturnya.
Sementara terkait dengan utang pihak ketiga sebesar Rp72 miliar, lanjutnya, Pemprov tetap memÂbayar, karena pihak ketiga telah melaksanakan proses pembaÂngunan yang diprogramkan.
âDalam program pembangunan daerah, anggaran itupun tertuang dalam batang tubuh APBD sehingga itu bertanggung jawab. Cuma keterbatasan anggaran maka dengan berbagai program skala prioritas terjadi utang pihak ketiga, dan pemerintah daerah telah mengakui pengakuan utang yang segera dibayarkan. Jadi aman-aman saja tidak ada masalah,â Akuinya. (S-26/S-20)