SIWALIMA.id > Berita
DPRD Terbitkan 9 Rekomendasi, Gubernur Janji Tindaklanjuti
Daerah , Headline | Selasa, 29 April 2025 pukul 21:48 WIT

AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku menggelar rapat Pari­purna Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Maluku tahun 2024.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun di ruang rapat paripurna gedung DPRD Maluku, Senin (28/4). Gubernur Maluku turut hadir melalui video conference dari Jakarta.

Sementara Sekda Maluku, Sadali Ie ber­sama para pimpinan OPD hadir secara langsung di ruang rapat paripurna.

Ketua Pansus LKPJ Gubernur Maluku Tahun 2024, Halimun Saulatu, saat mem­bacakan rekomendasi DPRD Maluku Nomor: 900.1.15.1 mengatakan, rujukan telaah DPRD atas LKPJ Gubernur Tahun 2024 memiliki landasan hukum atau legal standing yang jelas.

Sehingga konsekuensi dari pada rekomendasi ini selain dalam bentuk kebijakan dan program yang harus dilak­sanakan oleh pemerintah daerah, juga kewajiban dan kepatuhan melaksanakan rekomendasi tersebut, karena arah dan kejelasan dasar hukum.

DPRD dan pemerintah daerah telah me­lakukan pembahasan terhadap LKPJ Gubernur Maluku Tahun 2024. DPRD merekomendasikan beberapa point men­dasar untuk digunakan oleh peme­rintah daerah saat ini atau di masa akan datang. Ini untuk meningkatkan kesejah­teraan masyarakat di Maluku.

Berikut sembilan pokok rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti pemerintah dae­rah melalui OPD-OPD. Dianta­ra­nya:

Satu, pendapatan Provinsi Malu­ku Tahun 2024 sebesar Rp3.276. 855.059.000. Sementara realisasi Rp3.081.209.081.000.  Berkaitan hal ini, DPRD merekomendasikan pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar rumus penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dapat memper­timbangkan luas laut.

Demikian juga Dana Alokasi Khu­sus (DAK) diharapkan peme­rin­tah daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar melakukan pengusulan tepat waktu sesuai aturan.

Dua, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 memiliki target Rp834.650.080.000. Sementara realisasinya Rp651,836,036.000. Berdasarkan dokumen LKPJ Gu­bernur Maluku Tahun 2024, PAD tidak mencapai target. DPRD me­rekomendasikan agar pemerintah daerah, melakukan koordinasi dan evaluasi OPD yang tidak mencapai target PAD, memaksimalkan eks­tensifikasi dan intensifikasi sum­ber-sumber PAD,  memberikan reward dan punishment, mengopti­malkan PAD dari BUMD-BUMD.

Karena itu pemerintah daerah perlu melakukan konsolidasi dan koordinasi agar target-target yang telah disepakati bersama dapat tercapai.

Dua, untuk dapat meningkatkan PAD disektor pajak, maka DPRD merekomendasikan agar peme­rintah daerah dapat melaksanakan program pemutihan dan pengam­punan pajak di bidang Pajak Kendaraan Bermotor.

Tiga, berdasarkan dokumen LK­PJ Gubernur dimana belanja dae­rah Tahun 2024 sebesar Rp3.177. 768.023.000. Sedangkan reali­sasinya Rp3.238.523.072.000.

Dari data ini menunjukan peren­canaan dan pengelolaan keua­ngan yang kurang optimal, karena realisasi belanja melebihi target. DPRD merekomendasikan agar belanja daerah dapat direnca­na­kan lebih objektif sesuai kemam­puan keuangan daerah.

Empat, terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah provinsi Maluku,

(a). Indeks Reformasi Birokrasi ta­hun 2024 dari target 72,50 ca­pai­annya hanya 65,12%, (b). Indeks Pembangunan Manusia, target 73,80% capaiannya 73,40%. (c). Persentase penduduk miskin dari target 15,73% capaiannya 15,78%. (d) Tingkat pengangguran terbuka dari target 6,05% capaiannya 6,11%. (e) Indeks kerukunan umat beragama, target 81% capaiannya 80,54%.

Dari data ini, DPRD mereko­men­dasikan agar pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar OPD guna pencapaian IKU di tahun-tahun mendatang lebih maksimal.

Lima, berkaitan dengan hutang pihak ketiga yang belum tersele­saikan, DPRD merekomendasi­kan kepada Gubernur Maluku untuk mengambil langkah-langkah kong­krit penuntasan hutang pihak ketiga dan hutang-hutang lainnya yang membebani APBD Provinsi Malu­ku.

Enam, berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, pada lampiran penjelasan bahwa pengelolaan pasar menjadi kewe­nangan pemerintah kabupaten dan kota. Dengan demikian, DPRD me­rekomendasikan untuk pengelo­laan Pasar Mardika diserahkan kepada Pemerintah Kota Ambon, dengan mempertimbangkan sis­tem bagi hasil.

Tujuh, di wilayah laut Maluku, sering terjadi aktivitas alih muat atau bongkar muat, muatan kapal ikan dari kapal penangkapan ke ka­pal penampung, kegiatan bongkar muat hasil perikanan tidak dila­kukan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan yang tersebar di ber­bagai tempat di Maluku.

Aktivitas ini sesungguhnya sa­ngat merugikan daerah kita karena tidak memberikan pemasukan ke PAD bagi pemerintah Provinsi Maluku. Oleh kerana itu, DPRD merekomendasikan agar peme­rintah daerah untuk melakukan kegiatan pengawasan dan/atau koordinasi dengan instansi terkait guna mencegah dan menindak para pihak yang melakukan aktivi­tas ini di wilayah perairan kita di Maluku.

Delapan, dalam pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2024 dite­mukan fakta bahwa antara target dan pencapaian maupun realisasi anggaran dari pagu yang dite­tapkan, disimpulkan kurang opti­malnya perencanaan yang dila­kukan.

Oleh karena itu, DPRD mereko­mendasikan kepada Badan Peren­canaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melakukan koordinasi dengan setiap OPD dalam menetapkan perencanaan pembangunan. Dengan demikian antara target dan pencapaian serta realisasi anggaran dari pagu yang ditetapkan dapat diukur pada akhir tahun anggaran.

Sembilan, pengendalian ke­ama­nan dan ketertiban masya­rakat, DPRD mendesak Gubernur, Kapolda dan Pangdam agar me­ngambil langkah-langkah strategis untuk menghentikan gejolak yang terjadi di masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, menga­takan, rekomendasi yang diberikan bersifat konstruktif dan evaluatif terhadap penyelenggaraan peme­rintahan daerah yang telah dilak­sanakan gubernur sebagai suatu kesatuan penyelenggaraan daerah selama Tahun Anggaran 2024.

“Atas nama dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Maluku kami akan menyerahkan secara resmi rekomendasi DPRD Provinsi Maluku terhadap laporan ketera­ngan pertanggungjawaban guber­nur Maluku tahun 2024 kepada pemerintah daerah provinsi Maluku untuk ditindaklanjuti sesuai de­ngan ketentuan perundang-unda­ngan yang berlaku,” kata Watubun dan dilanjutkan dengan penyera­han rekomendasi kepada guber­nur Maluku yang diwakili oleh Sek­retaris Daerah Maluku, Sadali Ie.

Janji Tindaklanjuti

Gubernur Maluku, Hendrik Lewe­rissa, dalam sambutannya secara virtual menyampaikan, rekomen­dasi yang disampaikan DPRD merupakan catatan kritis atas penyelenggaraan pemerintahan tahun 2024.

“Catatan-catatan kritis tersebut tentunya merupakan masukkan yang sangat berharga untuk pe­riode pemerintahan masa jabatan tahun 2025-2030 yang baru saja kita jalani bersama,” ungkapnya.

Lewerissa menekankan telah bertekad untuk terus meningkatkan taraf hidup masyarakat Maluku dengan misi “Transformasi Maluku menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera menyongsong Indonesia emas 2045”.

“Rekomendasi DPRD Maluku akan ditindaklanjuti dalam pe­nyusunan kebijakan program yang strategis dalam pelaksanaan pem­bangunan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang,” pungkasnya.

Sadli Klaim

Kendati dituding bertanggung jawab terhadap utang Murad Ismail mencapai 317 miliar, Sekretaris daerah Maluku, Sadli malah me­ngelak bahwa Pemerintah Provinsi Maluku akan membayar.

Sadli bilang, meski terlilit utang namun tak ada masalah yang serius. Baginya aman aman saja, sebab utang merupakan kewa­jiban bagi pemerintah daerah untuk dituntaskan.

Demikian diungkapkan Sadli Ie saat dikonfirmasi Siwalima di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon, usai paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Maluku atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2024. Senin (28/4).

“Utang-utang itu menjadi ke­wajiban dan dalam pemerintahan ini ada skala prioritas. Tahun 2023 kita menghadapi pilkada, Dari sisi kepentingan kita tentu meng­amankan Pilkada dulu,” ujarnya.

Mantan Penjabat Gubernur ini menjelaskan,  data yang baru ter­kait dengan BPJS senilai sebesar Rp19 miliar.

“BPJS tidak keberatan kalau kita cicil,” ujarnya.

Sadli mengatakan, di tahun ini pihaknya telah menyiapkan ang­garan untuk membayar utang utang daerah termasuk utang pihak ketiga.

“Tahun 2025 ini kita ada tampung Rp6 miliar, dan itu semua akan dibayar karena itu aturan memu­ngkinkan untuk ASN ditanggung oleh Pemda 4 persen, sementara 1 persen ditanggung oleh person. Jadi itu tidak ada persoalan. Daerah ini dengan berbagai per­timbangan kepentingan kita men­dahulukan hal-hal yang sifatnya urgensi namun itu akan kita selesaikan,” tuturnya.

Sementara terkait dengan utang pihak ketiga sebesar Rp72 miliar, lanjutnya, Pemprov tetap mem­bayar, karena pihak ketiga telah melaksanakan proses pemba­ngunan yang diprogramkan.

“Dalam program pembangunan daerah, anggaran itupun tertuang dalam batang tubuh APBD sehingga itu bertanggung jawab. Cuma keterbatasan anggaran maka dengan berbagai program skala prioritas terjadi utang pihak ketiga, dan pemerintah daerah telah mengakui pengakuan utang yang segera dibayarkan. Jadi aman-aman saja tidak ada masalah,” Akuinya. (S-26/S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps