SIWALIMA.id > Berita
DPRD Temukan Sejumlah Tempat Usaha Langgar Aturan
Daerah , Headline | Senin, 21 Juli 2025 pukul 23:19 WIT

AMBON, Siwalimanews – DPRD Kota Ambon menemu­kan sejumlah tempat usaha melanggar aturan izin usaha.

Pelanggaran dimaksud yakni, terdapat sejumlah pelaku usaha yang memiliki beberapa cabang di Kota Ambon, namum hanya memiliki satu izin. Padahal seha­rusnya pelaku usaha tersebut, membuat izin sesuai jumlah usaha yang dimiliki.

“Ada penginapan, swalayan, hi­ngga perusahaan distribusi seperti misalnya Swalayan Planet 2000, Dian Pertiwi, bahkan Indo­maret dan Alfamidi yang dite­mukan hanya memiliki satu izin, padahal mereka punya lebih dari satu cabang,” ungkap Ketua Panitia Kerja Peningkatan Pajak dan Retribusi DPRD Kota Ambon Zeth Pormes kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Jumat (18/7).

Menurut Pormes, persoalan tersebut lantas berdampak pada penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang anjlok di beberapa tahun terakhir.

“Kita akan verifikasi semua agar berjalan sesuai aturan sehingga pajak terkendali,” janji politisi Partai Golkar itu.

Untuk melakukan verifikasi lanjut Pormes, pihaknya akan mengun­dang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Tenaga Kerja, untuk melakukan validasi data tersebut.

“Data ini penting untuk nantinya bisa digunakan pemerintah seba­gai dasar penyusunan data badan usaha di Ambon. Ini upaya kita untuk terus menggenjot pening­katan PAD melalui optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi,” tandas Pormes.

Tingkatkan PAD

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Hary Far-Far menyetujui kenaikan retribusi parkir yang bakal dinaikan Pemkot Ambon, sebab ini meru­pakan hal yang positif .

“Selama masih dalam kewa­jaran, sebagai anggota DPRD saya dukung kebijakan pemkot, apalagi untuk menaikan PAD,” ucap Far-Far kepada Siwalima.

Namun yang menjadi catatan penting kata Far-Far, jika menaikan retribusi parkir untuk mengenjot PAD, maka Pemkot Ambon harus le­bih ketat dalam melakukan penga­wasan. Pasalnya, dari dulu PAD yang berasal dari retribusi parkir selalu bolong. Oleh sebab itu, untuk mengimbangi kenaikan ini dan tidak ada persungutan dari warga kota, maka pemkot harus mela­kukan evaluasi terhadap seluruh jukir sekaligus melakukan penda­taan.

“Oleh karena itu, para jukir harus di data, untuk mencegah adanya jukir-jukir ilegal yang melakukan penarikan retribusi,” pintanya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon Yuliana Pattipeilohy optimis dengan adanya kenaikan retribusi parkir PAD akan meningkatkan.

“Sebagai anggota DPRD saya dukung kebijakan yang diambil pemkot, namun kalau dipakai karcis untuk tagih sepertinya ku­rang maksimal,” ujarnya. (S-10)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps