AMBON, Siwalimanews – DPRD Kota Ambon menemuÂkan sejumlah tempat usaha melanggar aturan izin usaha.
Pelanggaran dimaksud yakni, terdapat sejumlah pelaku usaha yang memiliki beberapa cabang di Kota Ambon, namum hanya memiliki satu izin. Padahal sehaÂrusnya pelaku usaha tersebut, membuat izin sesuai jumlah usaha yang dimiliki.
âAda penginapan, swalayan, hiÂngga perusahaan distribusi seperti misalnya Swalayan Planet 2000, Dian Pertiwi, bahkan IndoÂmaret dan Alfamidi yang diteÂmukan hanya memiliki satu izin, padahal mereka punya lebih dari satu cabang,â ungkap Ketua Panitia Kerja Peningkatan Pajak dan Retribusi DPRD Kota Ambon Zeth Pormes kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Jumat (18/7).
Menurut Pormes, persoalan tersebut lantas berdampak pada penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang anjlok di beberapa tahun terakhir.
âKita akan verifikasi semua agar berjalan sesuai aturan sehingga pajak terkendali,â janji politisi Partai Golkar itu.
Untuk melakukan verifikasi lanjut Pormes, pihaknya akan mengunÂdang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Tenaga Kerja, untuk melakukan validasi data tersebut.
âData ini penting untuk nantinya bisa digunakan pemerintah sebaÂgai dasar penyusunan data badan usaha di Ambon. Ini upaya kita untuk terus menggenjot peningÂkatan PAD melalui optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi,â tandas Pormes.
Tingkatkan PAD
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Hary Far-Far menyetujui kenaikan retribusi parkir yang bakal dinaikan Pemkot Ambon, sebab ini meruÂpakan hal yang positif .
âSelama masih dalam kewaÂjaran, sebagai anggota DPRD saya dukung kebijakan pemkot, apalagi untuk menaikan PAD,â ucap Far-Far kepada Siwalima.
Namun yang menjadi catatan penting kata Far-Far, jika menaikan retribusi parkir untuk mengenjot PAD, maka Pemkot Ambon harus leÂbih ketat dalam melakukan pengaÂwasan. Pasalnya, dari dulu PAD yang berasal dari retribusi parkir selalu bolong. Oleh sebab itu, untuk mengimbangi kenaikan ini dan tidak ada persungutan dari warga kota, maka pemkot harus melaÂkukan evaluasi terhadap seluruh jukir sekaligus melakukan pendaÂtaan.
âOleh karena itu, para jukir harus di data, untuk mencegah adanya jukir-jukir ilegal yang melakukan penarikan retribusi,â pintanya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon Yuliana Pattipeilohy optimis dengan adanya kenaikan retribusi parkir PAD akan meningkatkan.
âSebagai anggota DPRD saya dukung kebijakan yang diambil pemkot, namun kalau dipakai karcis untuk tagih sepertinya kuÂrang maksimal,â ujarnya. (S-10)