AMBON, Siwalimanews – Pembayaran remunerasi bagi direksi dan pejabat Bank Maluku-Malut, disinyalir telah merugikan bank daerah. Aparat penegak hukum didesak segera bertindak.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jantje Wenno menjelaskan, pembayaÂran remunerasi yang dilakukan direksi dan pejabat Bank Maluku-Malut menÂdahului persetujuan pemegang saham masuk dalam kategori perbuatan pidana.
Kebijakan direksi tersebut kata WeÂnno, tidak dapat dibenarkan sehingga proses hukum harus dilakukan baik oleh Kejaksaan maupun Kepolisian guna menjawab polemik.
âBayar remunerasi mendahului atuÂran itu tidak dibenarkan dan masuk kategori perbuatan pidana dan karena itu aparat penegak hukum harus melaÂkukan penyelidikan untuk membuktiÂkan sinyalemen itu,â tegas Wenno keÂpada Siwalima, Rabu (23/8) siang.
Menurutnya, setiap kebijakan yang ditempuh dan tidak sesuai dengan aturan harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum agar ada efek jera bagi para direksi dan pejabat Bank Maluku-Malut.
Harus Jadi Perhatian
Desakan serupa juga disampaikan akademisi Hukum Unpatti Remon Supusepa. Ia menjelaskan pemberiÂtaan media massa terjadi dugaan penyalahgunaan jabatan dilingkuÂngan Bank Maluku-Malut harus mendapatkan atensi aparat penegak hukum.
Supusepa bilang, penetapan beÂsaÂran gaji dan remunerasi bagi diÂreksi, komisaris dan karyawan suatu BUMD harus dilakukan melalui meÂkanisme Rapat Umum Pemegang Saham.
UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas kata Supusepa, secara tegas mengatur tugas dan kewenangan masing-masing organ dalam PT baik RUPS, direksi maupun komisaris. Artinya penetapan besaÂran remunerasi menjadi kewenangan RUPS bukan kebijakan direksi.
âAparat penegak hukum perlu untuk mengusut kasus ini, sebab pastinya aparat akan mengetahui di tahap penyelidikan apakah ada peÂristiwa pidana atau tidak, kalau memang yang dilakukan itu perisÂtiwa pidana, maka harus dikemÂbangkan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan,â ujar Supusepa kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (23/8).
Mahkamah Konstitusi kata SupuÂsepa, dalam salah satu putusannya secara tegas menyatakan, pengeloÂlaan keuangan BUMD yang didaÂlamnya terdapat keuangan daerah maka itu merupakan bagian dari keuangan negara sehingga akan dihubungkan dengan unsur kerugiÂan keuangan negara.
Menurutnya, jika bertolak dari putusan MK tersebut, maka aparat penegak hukum harus melakukan pengusutan sebab anggaran yang digunakan untuk pembayaran remuÂnerasi merupakan anggaran negara.
âKenapa harus diusut, karena aparat penegak hukum harus meneÂmukan apakah ada kerugian atau penyalahgunaan keuangan negara yang mengakibatkan tidak dibayarÂkan remunerasi,â ujar Supusepa.
Setidaknya, lanjut Supusepa, ada beberapa hal menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melaÂkukan pengusutan, Pertama pembaÂyaran remunerasi dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan pengelolaan keuaÂngan bank Maluku sebagai BUMD.
Kedua, berkaitan dengan kejahaÂtan perbankan oleh direksi dan koÂmisaris yang harus dipertanggungÂjaÂwabkan secara pidana terkait peÂnggelapan keuangan.
âDua hal ini dapat digunakan sebagai dasar bagi aparat penegak hukum mengusut kasus ini, sebab kebijakan yang dilakukan tanpa adanya norma yang jelas merupakan penyalahgunaan jabatan dan masuk dalam unsur melawan hukum,â bebernya.
Terkait dengan kejahatan perbanÂkan, jelasnya, harus dilihat peran masing-masing pelaku dalam huÂbungan dengan peristiwa pidana artinya unsur ini telah terpenuhi.
Sebab, sejak awal telah diketahui bahwa dengan tidak adanya suatu peraturan yang mengatur tentang remunerasi tetapi diambil kebijakan untuk melakukan pembayaran sehiÂngga perbuatan tersebut itu melaÂwan hukum.
âJadi yang harus kita lihat adalah peristiwa pidana. Kalau telah terÂpenuhi maka akan dihubungkan deÂngan actus reus atau setiap perbuaÂtan yang dirumuskan dalam UU. Yang pasti perbuatan ini bisa juga kategori sebagai kejahatan perbanÂkan yang berujung pada perbuatan korupsi jika ada kerugian keuangan negara yang jelas dan aktual,â cetusnya.
Akal Bulus
Diberitakan sebelumnya, direksi dan komisaris Bank Maluku-Malut, diduga melakukan praktik menyimÂpang yang tak boleh dilakukan oleh manejemen bank di era modern.
Hal itu dilakukan untuk menutup hasil temuan Otoritas Jasa KeuaÂngan tahun 2023, tentang pemberian remunerasi kepada direksi dan dewan komisaris bank milik daerah yang bernilai fantastis.
Modusnya, mereka mencoba meÂngakali temuan OJK itu, dengan melakukan circular letter, yang didistribusikan ke seluruh bupati dan walikota, serta Gubernur MaluÂku dan Maluku Utara, sebagai pemegang saham.
Intinya, akal bulus direksi dan komisaris ini dilakukan untuk mengelabui pemegang saham dan menutupi kesalahan mereka, melalui upaya pemutihan yang semestinya melalui forum RUPS.
Pelaksanaan RUPS secara sirkuler ini, pada intinya meminta persetuÂjuan para pemegang saham tentang remunerasi bersifat variabel, berupa bonus triwulan atau dalam bentuk apapun, yang telah kurun 2021 hingÂga saat ini, namun belum mendapat persetujuan dari pemegang saham.
Hal ini tentu saja melanggar keÂtentuan dan berdampak pada tingkat kerugian bank secara material.
Pada Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 pasal 26 ayat 1 disebutkan, âBank dapat menunda pembayaran Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan (malus) atau menarik kembali ReÂmunerasi yang Bersifat Variabel yang sudah dibayarkan (clawback) kepada pihak yang menjadi material risk takers dalam kondisi tertentuâ.
Sesuai bunyi POJK Nomor 45/POJK.03/2015 pasal 26 ayat 1 tersebut, maka seluruh remunerasi yang telah dibayarkan ke direksi dan komisaris berupa bonus triwulan, harus dikembalikan ke bank atau disetor kembali, karena dalam atuÂran tersebut tidak mengatur tentang pemutihan atas apa yang telah dibayarkan.
Bila nantinya direksi dan komiÂsaris tidak melakukan penyetoran kembali, atau mengembalikan seluÂruh biaya yang sudah mereka terima selama ini, otomatis bank akan mengalami kerugian materiil dan hal ini dapat dipersamakan dengan tindakan fraud dan atu kejahatan perbankan.
Sumber Siwalima di Bank Maluku menyebutkan, kebijakan circular letter ini dilakukan, setelah manajemen mengetahui bahwa telah terjadi keÂsalahan dalam pembayaran remuÂnerasi selama ini.
Sumber yang meminta namanya tidak ditulis itu menduga, circular letter ini dilakukan atas arahan dan petunjuk OJK, atas temuan mereka.
Circular Resolution
Dokumen sirkular letter yang digagas manajemen Bank Maluku-Malut itu dicetak dalam dua halaÂman, dan dikirim ke seluruh pemeÂgang saham.
Direksi, komisaris maupun pimpiÂnan cabang, ditugaskan khusus untuk mengantar dokumen yang mereka kategorikan super rahasia itu langsung ke tangan pemegang saham.
Tak tanggung-tanggung, Direktur Utama Syahrisal Imbar yang langÂsung memberikan arahan kepada si pengantar dokumen super rahasia itu melalui pesan WhatsApp.
âAll PC/PCP yg satu daerah deÂngan pemegang saham, terkait deÂngan rups sirkuler mengenai keÂputusan persetujuan pemegang saÂham atas komponen bonus dan tunÂjangan kepada pegawai dan penguÂrus, agar mengusakan mendapatkan perÂsetujuan masing pemegang saÂham sesuai wilayah masing. Jika ada pertanyaan dari pemegang saham mengenai persetujuan sirkuler ini, dapat dijawab bahwa ojk menghaÂrapkan agar keputusan atas tunjaÂngan/bonus kepada pegawai dan pengurus yg sebelumnya dibuat secara terpisah, agar dijadikan satu keputusan. Dapat diinformasikan bahwa item bonus dan tunjangan tsb pada pernyataan sirkuler sudah berlangsung sejak lama dan lazim di bpd lain di seluruh indonesia. Jd hanya ingin digabungkan jadi satu lembar keputusan. Tdk terpisah per komponen. Jd jelaskan dgn bijak,â tulis Dirut dalam pesan teks WhatsÂApp di grup percakapan khusus.
Selain itu si pengantar juga diÂharuskan bisa menerangkan secara detail, maksud dan tujuan penanÂdatanganan dokumen tersebut.
Salah satu poin dalam dokumen itu menyebutkan, âMenyetujui pemÂberian remunerasi sebagai berikut:
- Remunerasi bersifat tetap keÂpada Pegawai Tetap, Direksi (untuk selanjutnya dalam surat ini yang dimaksud Direksi meliputi Direktur Utama dan para Direktur lainnya) serta Dewan Komisaris (untuk seÂlanjutnya dalam surat ini yang diÂmaksud Dewan Komisaris meliputi Komisaris Utama dan para KomiÂsaris lainnya), sebagai berikut:
- Bagi Pegawai Tetap: Ditentukan lebih lanjut melalui Keputusan Direksi.
- Bagi Direksi dan Dewan KomiÂsaris, sebagai berikut:
- Gaji telah ditetapkan melalui RUPS Luar Biasa pada tanggal 27 September 2022;
- Tunjungan setiap tahun buku, berupa:
(a) Tunjangan Hari Ulang Tahun sebesar 1 (satu) kali gaji;
(b) Tunjangan Hari Raya sebesar 3 (tiga) kali gaji;
(c) Tunjangan Cuti sebesar 1 (satu) kali gaji;
(d) Tunjangan Rumah Dinas atau Sewa Rumah Dinas sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji ;
(e) Tunjangan Pakaian Dinas seÂbesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gajiâ.
Poin lainnya berbunyi: âBahwa Pemegang Saham Perseroan menyeÂtujui bahwa Keputusan Sirkuler ini juga merupakan pemberitahuan seÂcara tertulis kepada Pemegang SaÂham Perseroan. Oleh karena itu, tiÂdak diperlukan lagi pemberitahuan sebelumnya, dan Pemegang Saham Perseroan menyadari dan telah meÂngetahui seluruh usul yang diajukanâ
Hanya Menyatukan
Kepada Siwalima, Syahrisal meÂngÂungkapkan, langkah yang dilakuÂkan dengan menyurati seluruh pemeÂgang saham Bank Maluku Malut adaÂlah hanya untuk menyatukan saja dan bukan karena ada penyimÂpangan.
âTidak, kita RUPS setiap tahun. Betul kita surati dan itu hanya untuk menyatukan saja, karena selama ini terpisah-pisah,â ujar Syarizal kepada Siwalima melalui telepon selulerÂnya, Minggu (13/8).
Menurutnya, pihaknya melakÂsanakan RUPS setiap tahun dan seluruh laporan keuangan diterima oleh seluruh pemegang saham dalam RUPS tersebut, sehingga langkah yang dilakukan dengan melakukan circular letter adalah untuk meÂnyatukan saja.
âIya kita lakukan C/L itu atas usul dan saran komisaris karena selama ini kan terpisah-pisah karena baÂnyak itu pemegang saham, sehingga dilaÂkukan untuk menyatukan, dan tidak ada penyimpangan karena laporan keuangan kita kan Wajar Tanpa Pengecualian,â ujarnya. (S-20)