AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi Maluku akan mengevaluasi seluruh Laporan Keterangan PertanggungjawaÂban Gubernur Tahun anggaran 2022.
Penegasan ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun saat membuka paripurna DPRD daÂlam rangka penyampaian LKPJ Gubernur Maluku tahun anggaÂran 2022 yang dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno dan Sekretaris Daerah Sadli Ie serta sejumlah pimpinan OPD,  Rabu (5/4).
Dijelaskan, berdasarkan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang NoÂmor 23 Tahun 2014 mewajibkan, kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaÂran.
Selanjutnya, dalam pasal 15 PeraÂturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah menegaskan, materi muatan LKPJ mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan hasil pelaksanaan tugas perbantuan yang diterima oleh pemerintah.
âLKPJ yang disampaikan kepala daerah dilihat sampai sejauhmana pencapaian kinerja kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerinÂtahan daerah, dan permasalahan apa yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan,â ungkap Watubun.
Menurutnya, dalam penyeleÂnggaraan pemerintahan daerah sesuai UU No 23 tahun 2014 bahwa, kedudukan DPRD sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka, DPRD dan kepala daerah memiliki kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
âMeskipun kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan fungsi dan pengawasan yang dimiliki, namun DPRD tetap akan mengkritisi kinerja kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk terhadap LKPJ kepala daerah,â tegas Watubun.
Sikap kritis tersebut kata Watubun, tidak untuk mencari kesalahan kepala daerah akan tetapi secara bersama-sama melakukan evaluasi sehingga ada perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (S-20)