AMBON, Siwalimanews –Â Pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten Maluku TeÂngah bersama aparat keamanan diminta melakukan komunikasi dengan semua pihak, agar proses pemulangan pengungsi Kariu yang menjadi korban konflik di KecaÂmatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah bisa berjalan baik.
âTentu kita tidak menginginkan ada gejolak yang pada akhirnya membuat masyarakat kembali menjadi korban,â ungkap Wakil Ketua DPRD Maluku Abdul Asis Sangkala, kepada Siwalima, meÂlalui telepon selulernya, pekan kemarin.
Sangkala berharap, Pemkab Malteng dan Pemerintah Provinsi Maluku maupun Sekda Maluku serta aparat keamanan TNI/Polri membuka komunikasi dengan semua pihak agar masalahnya bisa terselesaikan dengan baik.
Selain itu, Ketua DPW Kontrol Publik Kebijakan Independen (KPKI) Maluku, Yanter Latumahina, menilai aktulisasi sumber konflik Pelauw dan Kariu menjadi tangÂgungÂjawab pemerintah dalam rangka penyelesaian konflik.
âApabila konflik Kariu dan PeÂlauw dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah tanpa arah penyeleÂsaian konflik yang tepat, maka akan berdampak luas pada pelangÂgaran HAM berat yaitu Kejahatan terhadap kemanusian,âujar LatuÂmaÂhina dalam rilisnya yang diteÂrima Siwalima, kemarin.
Menurutnya, dalam rangka peÂnyelesaian konflik Pelauw dan Kariu, pemerintah dan pemda berÂkewajiban melakukan pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur sesuai dengan kewenangannya.
âBerdasarkan Het Plan penyeÂlesaian konflik atau strategi peÂrencanaan penyelesaian konflik sebagai bentuk tindakan pemeÂrintah dan pemerintah daerah yang berakibat hukum,â katanya.
Dijelaskan, tahapan Het Plan pemulihan pasca konflik meliputi rekonseliasi, rehabilitasi; dan ekontruksi. hal ini tentu dengan memperhatikan wewenang kelembagaan publik negara, sehingga seyogianya merupakan tindakan kesinambungan program dan bentuk komitmen pemerintah dan pemda dalam rangka penyelesaian konflik pelauw-kariu yang berkepanjangan dan berlarut, sehingga tindakan pemerintah bersifat konsisten.
âPada tahap rekonsiliasi seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Maluku Tengah dan Gubernur Provinsi Maluku dapat mengambil tindakan konkrit penyelesaian berdasarkan skala prioritas, ratsio Freies Ermessen dan sasaran pemerintah dalam penyelesaian berdasarkan asas umum pemerintah yang baik,â tandasnya.
Kata dia, hal ini karena sasaran akhir dan tujuan tindakan hukum pemerintah dan pemerintah daerah adalah perlindungan hukum, penegakan HAM dan kepastian hukum.
âKonkritisasinya adalah urgensitas langkah kebijakan dan kewajiban rekonstruksi oleh Pemerintah Daerah melalui bupati dan gubernur, dan secara komprehensif meliputi tanggungjawab pemerintah meliputi keterlibatan pemerintah pusat melalui kementerian negara terkait diantaranya yaitu, koordinasi pemda dengan Mendagri dan Menteri sosial dan Menteri keuangan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam pendanaan penanganan dan penyelesaian daerah konflik sebagai bentuk tindakan rekonstruksi pemerintah secara substansi,â jelasnya.
Ia menilai, langkah dan tindakan pemerintah dari segi keamanan yang dilaksanakan oleh Polri dan TNI telah tepat.
âPada sisi lain, rekonstruksi pemulihan daerah konflik adalah tangunggjawab pemerintah dan pemerintah daerah bersama DPRD yang merupakan instrument perwakilan rakyat sebagai tindakan kesinambungan meruÂ-paÂkan PR yang harus dijawab oleh pemerintah daerah bersama DPRD sebagai bentuk konsisÂtensi konkrit pemerintah dan DPÂ-RD dalam kinerja/prestasi publik yang harus dinilai dan dievaluasi oleh public,â cetusnya. (S-08)