AMBON, Siwalimanews –Â Akademisi Fisip UKIM, Amelia Tahitu meminta, DPÂRD Maluku untuk bertindak tegas terhadap Pemprov MaÂluÂku yang tidak mengajukan Rancangan APBD Perubahan yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi APBD perubahan tahun 2022.
Tindakan tegas ini mesti dilakukan, sehingga lembaga wakil rakyat itu dihargai dan diindahkan.
Tahitu mengakui bingung dengan tata kelola pemerintahan diperiode ini, sebab banyak hal yang dilakukan tidak lagi sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Menurutnya, dalam konteks peÂnyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014 TenÂtang Pemda, secara tegas disampaiÂkan jika Pemerintah Daerah terdiri atas Gubernur dan DPRD namun dalam kenyataannya DPRD kurang menjalankan tugas dengan baik.
âSaya juga bingung dengan peÂngelolaan pemerintahan periode ini sebab DPRD kelihatannya kurang berani dengan Pemerintah Provinsi Maluku, terbukti Kepala OPD saja dipanggil tidak datang,â ujar Tahitu saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, pekan kemarin.
DPRD dalam fungsi pemerintahan, lanjut Tahitu bertugas melakukan check dan balance terhadap guberÂnur, artinya jika ada kebijakan yang tidak sesuai maka harus ada tindaÂkan tegas atas nama rakyat.
Menurutnya, APBD Perubahan memang berdasarkan regulasi tidak bersifat wajib dilakukan sepanjang asumsi KUA-PPAS tidak mengalami perubahan, tetapi lazim harus dilakuÂkan guna mengakomodir kepentiÂngan masyarakat yang sangat mendesak.
DPRD Provinsi Maluku sebagai lembaga perwakilan rakyat, ujarnya, mestinya tegas dan berani menjaÂlankan tugas dan fungsi termasuk jika eksekutif salah maka harus dilakukan hak interpelasi atau hak lainnya agar didapatkan penjelasan yang resmi terkait dengan tidak adanya APBD Perubahan.
Interpelasi, tambahnya, bukan dimaksudkan untuk mempermalukan eksekutif tetapi dilakukan guna mengembalikan proses penyelengÂgaraan pemerintahan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, sebab jika tidak maka eksekutif bisa saja mengendalikan dewan.
Pemprov Siap
Sekretaris Daerah Provinsi MaluÂku, Sadli Ie memastikan, pihaknya siap dipanggil DPRD guna membeÂrikan penjelasan terkait dengan tidak adanya APBD Perubahan.
Penegasan ini disampaikan Sadli Ie kepada wartawan di Hotel Santika Premiere, Jumat (4/11) merepons polemik tidak adanya pengusulan APBD Perubahan tahun 2022 yang menuai kecaman dari berbagai kalangan.
Sadli menjelaskan, tidak dilakukan APBD Perubahan di tahun 2022 sebenarnya terdapat ruang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
âKemarin memang kita terlambat dalam pengusulan APBD Perubahan dan kalau kita paksakan untuk meÂngusulkan pasti ada konsekuensi yang harus kita terima, Tidak ada masalah kan ada ruang yang diatur dalam UU,â ujar Sadli.
Kata dia, salah satunya konseÂkuensi yang akan diterima Pemprov Maluku jika terlambat melakukan pengusulan APBD Perubahan, yakni berdampak pada penundaan pembaÂyaran Dana Alokasi Umum (DAU), maka kebijakan yang diambil tidak mengajukan APBD-P dan digantikan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Menurutnya, bukan hanya MaluÂku yang memilih untuk tidak meÂngajukan APBD Perubahan tetapi terdapat beberapa provinsi lain, seperti DKI Jakarta dan Papua yang tidak ada APBD Perubahan melainÂkan melaksanakan Perkada.
âKalau konsekuensi yang diteriÂma penundaan DAU misalnya November dan Desember maka akan berÂdampak besar terhadap perÂsoalan seperti, pembayaran gaji pegawai yang juga ikut terhambat,â beber Sadli.
Sadli menegaskan, walaupun tidak ada APBD Perubahan tetapi dalam Peraturan Kepala Daerah yang memuat penjelasan APBD-P tetap akan mengakomodir hal-hal yang sifatnya mendesak untuk kebutuhan masyarakat seperti, bencana alam termasuk edaran Menteri Keuangan terkait pengalokasian dua persen dari APBD untuk penangangan dampak inflasi.
Lanjut Sadli, Perkada yang nantinya diterbitkan di bulan November ini tetap akan melibatkan DPRD Provinsi Maluku sebagai wakil rakyat artinya, koordinasi dan komunikasi akan intensif dilakukan termasuk jika dipanggil untuk memberikan penjelasan.
âPerkada dalam bulan ini akan diterbitkan. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan DPRD dan sudah selesai kita akan menandaÂtangani Perkada, kalau dipanggil TAPD akan hadir,â cetusnya.
Tergantung Situasional
Sementara itu, akademisi Ekonomi UKIM Elia Radianto mengatakan, perubahan terhadap APBD dapat dilakukan dalam setiap pos perencaÂnaan pembangunan bila terdapat perubahan anggaran dan merupaÂkan kerja dari masing-masing instansi terkait.
Diakuinya, perencanaan pembaÂnguÂnan daerah memang telah dilaÂkukan dalam Musrembang, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk ada perubahan ketika adanya kebutuhan mendesak sehingga perlu ada perubahan.
âMemang perubahan APBD itu tergantung situasional misalnya adanya perubahan harga di pasaran yang memicu stabilitas perekonoÂmian sehingga perlu ada penyesuÂaian terhadap pos belanja,â jelas Radianto.
Namun, yang menjadi dasar memaÂsalahkan apakah kinerja dari masing-masing OPD yang merenÂcanakan pembangunan itu sudah maksimal atau belum, sehingga dapat memastiÂkan keputusan tidak merubah APBD Perubahan tidak akan mempengaruhi pembangunan Maluku kedepan.
Tetapi sebaliknya, jika pemda meÂnganggap tidak ada masalah dan tidak perlu ada perubahan APBD sementara ada kebutuhan pembangunan dalam perencanaan kedepan, maka itu akan berdampak terhadap pembangunan di Maluku walaupun dimasukkan dalam Perkada. âIntinya, APBD perubahan adalah bagian dari upaya Pemerintah dalam mengantisipasi pembangunan kedepan artinya, karena keadaan situasional tertentu maka OPD untuk merevisi APBD,â tegasnya. (S-20)