AMBON, Siwalimanews –Â DPRD Provinsi Maluku sampai saat ini terkesan leÂmah dalam melakukan tugas, akibatnya eksekutif semena-mena terhadap lembaga yang mewakili kepentingan rakyat itu.
Akademisi Fisip Unpatti Victor Ruhunlela mengataÂkan, ketika Organisasi PeraÂngÂkat Daerah tidak lagi meÂnghargai setiap undangan dan panggilan yang dilakukan DPRD Maluku, merupakan suatu tindakan sangat disayangkan terjadi di Maluku.
Dijelaskan, ketika dilakukan peÂmanggilan dan tidak lagi dihiraukan, maka ada kesalahan pikir yang dilaÂkukan DPRD, artinya DPRD tidak boleh memarahi atau bersikap tegas terhadap pimpinan OPD, melainkan harus dilakukan terhadap gubernur sebagai atasan OPD.
âKalau OPD sudah melakukan tindakan tidak menghargai legislatif ini yang disayangkan, dan ada seÂsuatu yang salah DPRD sehingga OPD masa bodoh dan cuek. Sebab mereka lupa OPD dibawah gubernur maka harus tegas ke gubernur,â ungkap Ruhunlela.
Menurutnya, sudah saatnya DPÂRD Provinsi Maluku keras dan beÂrani terhadap gubernur, ketika ekseÂkutif melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam APBD ataupun kebijakan lainnya.
Termasuk, pimpinan DPRD secara kelembagaan melakukan weweÂnangÂnya menjalankan hak interpeÂlasi terhadap gubernur, sebagai baÂgian dari tugas pengawasan yang dilakukan oleh legislative. Karena jika tidak, maka akan menjadi kebiasaan bagi OPD untuk tidak menghargai DPRD.
âBoleh interpelasi, kenapa tidak, ini kan sudah diluar batas etika pemerintahan,â ucap Ruhunlela.
Walaupun harus diakui pengguna hak interpelasi DPRD Provinsi Maluku tidak akan berhasil, sebab PDIP merupakan partai pemenang pemilu tahun 2019 dan menempatkan diri sebagai Ketua DPRD, sedangkan gubernur adalah Ketua DPD PDIP.
âKelemahan kita di DPRD Maluku saat ini adalah ketika partai pemeÂnang pemilu merupakan orangnya gubenur juga, tapi setidaknya harus ada ketegasan dan keberanian dari pimpinan dan anggota DPRD lainÂnya,â tegas Ruhunlela.
Ruhunlela pun meminta gubernur untuk arif dan bijaksana terhadap anak buahnya, sebab jalannya roda pemerintahan yang harmonis akan terjadi ketika gubernur dan DPRD menjalankan tugas secara baik..
Harus Tegas
Terpisah Akademisi Fisip UKIM Amelia Tahitu juga menyayangkan sikap pimpinan OPD yang tidak lagi menghargai wibawa DPRD sebagai lembaga yang mengemban suara rakyat.
Menurutnya, DPRD dalam keduÂduÂkannya secara kelembagaan haÂrus tegas dan berani untuk mengÂamÂbil langkah terhadap OPD mauÂpun Gubernur yang terkesan tidak menghargai DPRD ketika di undang untuk melakukan rapat tanpa ada alasan yang jelas.
âPimpinan DPRD sudah saatnya tegas dan berani terhadap eksekutif termasuk melakukan hak interpelasi jika semua langkah telah dilakukan tapi eksekutif tidak mengindahkan,â tegas Tahitu.
Apalagi, hak interpelasi merupaÂkan hak legislatif yang dijamin oleh konstitusi negara sehingga pengguÂnaan hak ini dapat dilakukan walauÂpun akan diperhadapkan dengan begitu banyak kepentingan politik.
Didesak Interpelasi
Seperti diberitakan sebelumnya, sikap pimpinan Organisasi PeÂrangkat Daerah (OPD) Pemprov Maluku yang sering mangkir dari panggilan DPRD, membuat wakil rakyat ini kecam.
Betapa tidak, undangan untuk rapat bersama lembaga legislatif guÂnakan membicarakan kepentingan rakÂyat, namun tidak pernah indahÂkan.
DPRD sudah beberapa kali mengÂundang Sekretaris daerah (Sekda) Maluku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Haulussy Ambon, Kepala Badan KeÂpegawaian Daerah (BKD) dan Dinas terkait lainnya, namun maÂngkir, bahkan diancam panggil paksapun tidak diindahkan. Karena itu pimpinan DPRD didesak gunakan hak interpelasi.
Desakan ini diungkapkan AlimuÂdin Kolatlena kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, SeÂlasa (25/10) atas tindakan pemÂbangÂkangan yang dilakukan Pemprov terhadap setiap agenda pemerinÂtahan yang dilakukan DPRD.
Dijelaskan, berdasarkan tata tertib maka upaya pemanggilan paksa dapat dilakukan DPRD jika Pemprov terkesan membangkang ketika dipaÂnggil secara patut, termasuk DPRD dapat menggunakan hak interpelasi terhadap pemerintah daerah.
âSebagai anggota DPRD kita minta pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti dengan mekanisme yang berjalan di DPRD, kalau diundang berturut-turut selama tiga kali tidak diindahkan, maka pangÂgilan paksa atau juga mekanismenya kita interpelasi gubernur,â ujar Kolatlena.
Kolatlena menegaskan, harus dilakukan pimpinan DPRD secara kelembagaan agar ada kewibawaan lembaga yang dijaga, sebab jika tidak, maka akan menjadi kebiasaan dimana eksekutif akan memperÂmainkan setiap panggilan DPRD.
âIni baru pernah terjadi dan tidak boleh dibiarkan maka harus menemÂpuh mekanisme kelembagaan, kalau tidak pernah hadir berturut-turut maka tidak ada itikat baik dari guÂbernur dan jajaran untuk mengelola pemerintahan,â kesal Kolatlena.
Menurutnya, bagaimana Provinsi Maluku hendak didorong untuk maju dan berkembang jika setiap kali panggilan yang dilakukan DPRD tidak dihiraukan oleh Gubernur dan jajaran birokrasi pemerintah daerah.
Apalagi, dalam berbagai kesempatan baik dalam paripurna maupun momentum lain, Gubernur selalu menekankan bahwa DPRD adalah mitra dan unsur pemerintah, yang harus dijaga harmonis dan sinergis untuk bahu membahu membangun daerah.
Namun, fakta yang terjadi bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Gubernur terbukti dengan tidak dihiraukan keputusan politik Lembaga DPRD oleh setiap OPD. (S-20)