AMBON, Siwalimanews – Peredaran minuÂman keras tradisional jenis sopi di Kota Ambon yang tak terÂkendali, memÂbuat Pemerintah Kota bersama DPRD Ambon, mendorong perÂceÂpatan peraturan daerah yang mengatur soal peredaran minuÂman keras.
Langkah yang akan dilakukan yaitu sosialisasi keÂpada masyarakat sambil menungÂgu pembahasan hingga penetaÂpan peraturan daerah tersebut.
âSudah ada dalam pembahasan terkait dengan perda miras, tetapi mungkin implementasi kepada masyarakat masih belum terlalu diketahui, tetapi itu sudah dibahas beberapa waktu lalu. Nanti kita coba mempertajam lagi lewat sosialisasi kepada masyaraÂkat, sehingga masyarakat lebih menyadari penggunaannya dan peredarannya yang sesuai aturan,â jelas Wakil Walikota Ambon, Ely Toisutta kepada wartawan di Mapolresta Ambon, kemarin.
Menurut mantan Ketua DPRD Kota Ambon ini, pentingnya mengatur miras jenis tradisional tersebut dalam perda, lantaran dampaknya yang berpengaruh signifikan atas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dikatakan, pemerintah hadir untuk melihat tingkat penggunaan miras di masyarakat yang harus ditekan, karena berbagai macam kejahatan yang terjadi di kota ini salah satu pemicunya itu adalah penggunaan minuman keras.
Rekomendasi
Di tempat berbeda, Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela kepada wartawan mengatakan aturan yang mengatur miras, merupakan aturan yang direkomendasikan Pemerintah Kota Ambon kepada DPRD dalam bentuk rancangan untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
âMemang sudah diusulkan pemkot dalam bentuk Ranperda untuk ditetapkan dalam perda. Untuk itu kita lihat sejauhmana perkembangannya, â ujar Tamaela.
Terkait rumor bahwa telah ada perda yang mengikat peredaran miras, Tamaela belum bisa memastikan. Dirinya mengaku akan berkoordinasi dengan bagian legislasi untuk memastikan hal tersebut.
âSaya juga dapat infonya demikian. Nanti selesai reses baru saya pastikan dengan bagian legislasi,â tandasnya. (S-10)