AMBON, Siwalimanews – DPRD Buru Selatan meÂngkritisi pemerintahan yang dipimpinan Bupati La HaÂmidi dan Wakil Bupati, Gerson Selsilly.
Kritisi diungkapkan daÂlam rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Buru Selatan yang berlangÂsung beberapa hari kemaÂrin, di ruang rapat komisi I. dan berlangsung alot.
Rapat dengar pendapat komisi bersama seluruh OPD mitra komisi, yakni KaÂsatpol Pp. Rahmat Loilatu, Kadis Infokom, Mahmud Umanailo, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabag Protokol, Kepala KesbagÂpol, bersama OPD mitra lainnya dan juga turut hadir, Plt. Sekda, Hadi Longa dan Asisten I, Heri WaiÂmese itu, komisi menyoroti berbaÂgai permasalahan dalam pemeÂrintahan Bupati La Hamidi dan Wakil Bupati Gerson Selsily, terÂmasuk ketidaktertiban birokrasi, transaksi jabatan, hingga kurangÂnya wibawa pemerintahan.
Ketua Komisi I DPRD Buru SelaÂtan, Johan Karolus Lesnussa daÂlam rilisnya, Selasa (18/3) mengaÂku, dalam rapat yang berlangsung Senin (17/3), komisi menyoroti keÂterlambatan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akibat ketidakhadiran mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tidak hanya itu, perubahan komposisi birokrasi yang terjadi, juga lebih mengutamakan kepentiÂngan tim politik dibanding kepenÂtingan masyarakat.
âPerencanaan dari bupati terpilih terlalu memprioritaskan kepentiÂngan tim diatas kepentingan rakyat Buru Selatan,âcetus Lesnussa.
Ia juga menyinggung insiden pelemparan pot bunga terhadap Plt. Sekda Hadi Longa oleh salah satu tim sukses bupati. Yang mana ini berkaitan dengan wibawa pemerintahan.
âKami meminta agar insiden tersebut segera dilaporkan ke pihak kepolisian sebagai bentuk penegakan hukum dan menjaga wibawa pemerintahan daerah.
Dia juga menyinggung beberaÂpa hal terkait penempatan kepeÂgaÂwaian, dimana guru ditempatkan sebagai Camat, PPPK yang diangÂkat baru 2 tahun, kini bisa jadi keÂpala sekolah, kepala puskesmas. Belum lagi golongan 3C dan 3D jadi Kepala Dinas, pegawai proÂvinsi yang tiba-tiba jadi Kadis tanpa SK pindah.
âBelum lagi fungsional ke jabaÂtan struktural tanpa ada penyeÂsuaian. Ini birokrasi yang sangat amburadul,âcerus Lesnussa.
Amburadul
Sementara anggota komisi lainnya, Basir Solissa juga menyoÂroti kondisi pemerintahan yang dinilainya sangat amburadul.
Ia mengkritik suasana kantor bupati yang dianggap seperti pasar, karena tidak tertata. Dia meminta bagian-bagian yang berkaitan dengan itu, agar memperhatikan.
âIni harus diperhatikan oleh protokoler dan satuan polisi pamong praja yang bertugas. Kita menginginkan pemerintahan ini juga rapi dan tertata,âkatanya.
Dia juga menyinggung soalnya adanya isu-isu transaksi jabatan saat ini dengan tidak lagi mengÂindahkan norma dan aturan.
âBelum lagi soal jumlah pengaÂwal bupati yang hampir 10 orang. Ini sangat berlebihan dan bertenÂtangan dengan prinsip efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat saat ini,âtukasnya.
Dia juga meminta agar para pimpinan OPD, dapat melayani rakyat dengan sepenuh hati,
âPilkada selesai, Bupati dan Wakil Bupati sudah jalankan tugas, tidak boleh ada lagi istilah nomor 1, 2 dan 3. Semuanya adalah masÂyarakat Buru Selatan yang harus dilayani,â Tegas Basir
Rendahnya Wibawa
Senada dengan itu, anggota lainÂnya, Abdul Gani Rahawarin juga menyoroti rendahnya wibawa pemerintahan.
Ia mengkritisi kurangnya etika berpakaian di kantor bupati dan meminta agar protokoler serta Satpol PP lebih tegas dalam menegakkan aturan.
âOrang datang bertamu dengan celana pendek, sendal dan baju kaos di Kantor Bupati untuk penguÂrusan. Inikan menunjukan bahwa pemerintah tidak punya wibawa. Siapa saja boleh datang, tapi juga harus tahu bahwa kantor, minimal tidak dengan celana pendek. Ini hal-hal kecil didepan mata yang jangan dibiarkan. Nanti muncul pandangan publik bahwa pemerintahan La Hamidi-Gerson bisa menjadi yang terburuk,â ujar Rahawarin.
Tidak hanya itu, ia juga menyoroti terkait agenda-agenda Bupati dan Wakil Bupati Bursel yang tidak pernah diatur dengan baik, agar kedepan, itu dapat ditata.
Soroti Kebijakan
Wakil Rakyat lain, Bernadus WaiÂmese juga turut menyoroti kebijaÂkan penunjukan pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan aturan kepegawaian.
Ia menyoroti pengangkatan pejaÂbat eselon 2 dan 3 dari golongan 3C dan 3D yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana tugas (plt) kepala dinas. âBanyak pejabat hanya mendaÂpatÂkan surat tugas, bukan Surat Keputusan (SK), yang berpotensi menimbulkan masalah dalam peÂngÂgunaan anggaran daerah,â cetusnya.
Menurutnya, ada beberapa peÂlaksana tugas kepala dinas deÂngan pangkat yang belum memenuhi standar. Dimana ada yang masih 3C dan 3D, kemudian diangkat sebagai Plt. Kadis. âIni barang kalian mau angkat setan pun tidak jadi masalah yang penting memenuhi kriteria,â tandasnya.
Ia menekankan, bahwa Bupati disumpah dan harus melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dimaksud. Jika tidak, maka pemerintahan akan semakin amburadul,
Berkaitan dengan segala perÂsoalan yang terjadi, komisi mengeÂmukakan wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki lebih dalam permasalahan dalam pemerintahan saat ini.
âJika keadaan semakin membuÂruk, kami akan gunakan hak angket sebagai langkah penertiban,âtutup Lesnussa.
Situasi ini mencerminkan ketiÂdakÂpuasan DPRD terhadap kinerÂja pemerintahan La Hamidi-GerÂson. DPRD menekankan perlunya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat. (S-25)