AMBON, Siwalimanews – Eks Raja Negeri Abubu, KecamaÂtan Nusalaut, Kabupaten Maluku TeÂngah, Marthinus Lekahena tidak terima dihukum 6 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (27/9).
Usai majelis menjatuhkan hukuÂman tersebut, karena kesal dan kecewa terdakwa mengungkapkan, kasus dugaan korupsi ADD-DD Abubu terkesan dipaksakan.
Hal ini menurutnya, jaksa hanya menjeret dia sendiri yang bertangÂgungjawab dalam kasus ini, seÂmentara sekretaris dan bendahara diloloskan.
Selain itu, terdakwa di ruang jaksa Pengadilan Tipikor Ambon menduga ada unsur pemerasan dalam kasus ini sehingga dilanjutkan sampai ke persidangan.
âKami tidak terima. Sebagai terÂdakwa saya cukup mengasihani kuaÂsa hukum dimana hakim mengabaiÂkan fakta persidangan, serta pemÂbelaan pengacara diabaikan hakim.â ungkap Lekahena kesal
Selain itu kata Lekahena, Jaksa sebelumnya telah bermasalah dengan dirinya, lantaran dirinya tidak memberikan uang sejumlah 300 juta kepada jaksa yang meÂnurutnya itu adalah unsur pemeÂrasan, sehingga kasus ini dilaporÂkannya ke pihak Kejaksaan Tinggi Maluku.
Terdakwa mengaku kaget dan bingung serta dirinya berupaya namun tak berhasil memberikan seÂjumlah uang yang diminta terÂsebut.
âWaktu laporan masyarakat ke jaksa, lalu ada salah satu pegaÂwainya mendekati saya dimana disitu jaksa mengatakan, jika kasus korupsi Abubu mau selesai maka saya harus serahkan uang 300 juta.
Penyampaian itu disampaikan saat itu kasus ini belum masuk taÂhapan apapun baru sebatas lapoÂran masyarakat, jujur saya bingung sebagai orang awam hukum naÂmun saat itu saya mencoba untuk penuhi itu namun Tuhan tidak berkehendak,â ungkap Terdakwa Marthinus Lekahena.
Dikatakan, hukum jangan tumÂpul ke atas lalu tajam ke bawah.
âHukum itu jangan tumpul ke atas dan tumpul ke bawah. Ada apa sampai dalam kasus ini saya senÂdiri sementara pihak lainya seperti bendahara dan Sekretaris tidak,â ujarnya.
Dia bahkan menyebutkan biarlah dia yang jadi korban jangan yang lain, tindakan pemerasan dan mafia peradilan jangan ada di Maluku.
âNanti laporan ini saya akan laÂporkan sampaikan kepada PresiÂden, Pa Mahfud MD, Kapolri dan lainnya sehingga mafia peradilan dan pemerasan yang dilakukan jangan orang lain yang jadi korban.â terangnya.
Bantahan Jaksa
Sementara itu, Kacabjari SapaÂrua Ardy membantah semua tudiÂngan Lekahena terhadap dirinya yang menyebutkan kasus ini seÂngaja dilanjutkan karena dendam.
Ardy juga menepis pernyataan Terdakwa Marthinus Lekahena terkait adanya dugaan pemerasan.
Ardy menegaskan, terdakwa yang salah memahami maksud permintaan dirinya, Rp300 juta bukan pemerasan tetapi untuk pengembalian kerugian negara berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara.
âSebenarnya terdakwa salah mengerti. Yang kami minta kepaÂdaÂnya saat itu untuk mengemÂbalikan kerugian negara berdasarÂkan hasil hitung Inspektorat daeÂrah sebesar 300 juta itu. Kami mau bantu sehingga kami ingin dirinya mengembalikan kerugian negara, namun belum juga dikembalikan dirinya sudah melaporkan kami ke Kejati Maluku. Padahal kami tidak memerasnya, saya tegaskan yang diminta adalah pengembalian kerugian negara bukan peras,â Tegas Kacabjari Ardy.
Lebih lanjut kata Ardy, Silahkan saja terdakwa mau bicara, pada dasarnya pihaknya tidak peras terdakwa.
âKenapa kita lanjutkan kasus ini?, saat diminta pengembalian tidak mau makanya kami lanjutkan. Terserah dirinya mau bilang saya peras tapi ingat kami saat itu mau bantu untuk tidak lanjut,â tegasnya.
Mengenai kenapa dirinya sendiri yang dihukum, karena fakta persidangan yakni pemeriksaan saksi menyebutkan kalau terdakwa sendiri yang mengeluarkan uang. Serta fakta sidang soal pemakaian uang meski hanya satu atau dua juta, namun ada juga pinjaman-pinjaman lain senilai 9 juta.
âBagi kami apa yang hakim putusan kan sudah sesuai dengan fakta persidangan,âujar Ardy.
Tak Terima
Bukan saja terdakwa, kakak terdakwa juga tidak menerima vonis 6 tahun bagi adiknya itu.
Kakak terdakwa menyebutkan, jika adiknya tidak bersalah serta mempertanyakan JPU kenapa hanya adiknya, bagaimana dengan sekretaris desa dan bendaharaÂnya.
âHakim tidak adil, adik saya tidak bersalah. Kenapa adik saya yang dihukum saja sementara sekreÂtaris desa dan bendahara tidak,â ungkapnya kesal di depan ruang persidangan.
Dihukum 6 Tahun
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum, Marthinus Lekahena eks Raja Negeri Abubu, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah dengan pidana 6 tahun penjara.
Terdakwa dinyatakan terbukti korupsi Dana Desa Dan Anggaran Dana Desa Abubu, Kecamatan Nusalaut Tahun Anggaran 2016-2018.
Vonis hakim itu disampaikan dalam persidangan yang berlangÂsung di Pengadilan Tipikor pada PeÂngadilan Negeri Ambon yang diÂkeÂtuai Martha Maitimu didampingi dua hakim anggota lainnya, Rabu (27/9).
Hakim menyatakan terdakwa melanggar pasal Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberanÂtasan Tindak Pidana Korupsi sebaÂgaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor R. I. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
Selain pidana 6 tahun, hakim juga menghukum terdakwa memÂbayar denda sebesar Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp828.560.425 dengan ketentuan dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pengganti tersebut, dan jikalau harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti dimaksud, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun penjara.
Usai mendengarkan vonis hakim, kuasa hukum terdakwa menyatakan banding. (S-26)