AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Le­werissa memasti­kan dalam waktu de­kat akan melaporkan oknum-oknum penye­bar fitnah yang menu­ding dirinya menerima gratifikasi terkait tam­bang Gunung Botak.

Sikap tegas ini di­ambil setelah ada­nya berita di media sosial dan media mas­sa dari oknum-oknum tertentu yang sengaja menye­bar­kan fitnah jika  Gu­be­r­nur Maluku mene­rima gratifikasi puluhan miliar.

Gubernur menegaskan dirinya sama sekali tidak memiliki sangkut paut dengan proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat di Kawasan Gunung Botak Kabupate Buru, se­bab perizinan tersebut sudah ada sebelum dirinya menjadi gubernur.

“Ini fitnah yang keji dan saya juga  tidak percaya kalau pejabat se­belumnya saya menerima grati­fikasi terkait perizinan tambang di gunung botak,” ucap Gubernur saat konferensi pers di Lantai 3 kantor Gubernur, Kamis (26/2).

Gubernur menegaskan kondisi koperasi pemegang IPR saat ini saja sementara sulit karena kesu­litan dana,  makanya sementara men­cari mitra untuk membantu pen­danaan agar aktivitas penam­bangan dapat dilakukan apalagi memberikan puluhan miliar bagi pemerintah.

Gubernur bilang, fitnah seperti ini tidak dapat diterima dan harus diusut tuntas karena itu pihaknya telah memerintahkan Biro Hukum untuk menyiapkan laporan ke aparat kepolisian.

“Terhadap fitnah ini saya pastikan akan tempuh jalur hukum karena ini menyangkut wibawa pemerintah provinsi dan juga wibawa Gubernur, jangan lempar sampah ke wajah pemerintah,” tegas Gubernur.

Terkait pelaku, Gubernur menga­ku telah terdeteksi para penyebar fitnah tunggal di Jabodetabek dan berkuliah pada salah satu per­guruan tinggi swasta di Jakarta.

Gubernur menegaskan dirinya tidak anti terhadap kritik, namun kritik harus disertai dengan data agar tidak menjadi fitnah apalagi menyerang kehormatan pemerin­tah dan gubernur.

“Saya sudah perintahkan untuk lapor,” ucap Gubernur.

Terkait dengan polemik angga­ran penertiban Gunung Botak, Gubernur menegaskan sejak awal dirinya telah meminta Kasatgas agar melakukan penertiban de­ngan memperhatikan kondisi efisiensi anggaran.

“Kalau ada yang bilang anggaran puluhan miliar untuk penertiban maka saya sampaikan itu hoaks sebab anggaran untuk penertiban itu tidak sampai 1 miliar dan paling kecil dalam sejarah aktifitas penertiban tamban di Indonesia,” jelas Gubernur.

Gubernur berharap semua elemen masyarakat untuk tidak boleh cepat percaya dengan berbagai informasi dan isu yang belum dapat diyakini kebenaran­nya karena tidak sesuai dengan fakta dan data.(S-20)