AMBON, Siwalimanews – Investor akan berpikir panjang untuk menanamkan modalnya di Maluku, jika pemerintah daerah dan masyarakatnya tidak mampu memberi rasa aman.
Pembakaran terhadap dua unit excavator milik PT Spice Islands Maluku, Jumat (25/7), manjadi bukti kuat lemahnya keberpihakan pemerintah daerah kepada investasi.
Karenanya, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa merasa geram atas peristiwa yang disebutnya anarkis tersebut dan meminta polisi untuk segera menanganinya secara serius.
Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (29/7) gubernur meÂngaku prihatin dan menyayangÂkan tindakan anarkis yang dilakukan kelompok masyarakat terhadap investor asing yang telah berinvestasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Gubernur bilang, aksi anarkis yang berujung pada pengrusakan fasilitas dari perusahaan yang telah berinvestasi tentu akan sangat meÂngganggu iklim investasi di Maluku.
âSebagai gubernur, tentu saya seÂsalkan tindakan anarkis yang terjadi. Ini sesuatu yang memang sangat mengganggu sekali iklim investasi di Maluku,â kesal gubernur.
Kata gubernur, Pemerintah MaÂluku saat ini sedang giat-giatnya mendorong investasi masuk sebagai sebuah strategi untuk menyerap tenaga kerja yang banyak, guna mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan itu.
Menurut gubernur, sebuah invesÂtasi yang justru mendapat hambatan bahkan sampai berujung pada tinÂdakan pelanggaran hukum, seperti peristiwa pembakaran alat berat milik PT SIM sungguh tidak dapat diÂbenarkan.
âSaya sampaikan kepada Kapolda supaya para pelaku harus diusut tuntas, agar memberikan efek jera dan tidak menjadi preseden buruk ditengah upaya mendatangkan investor,â tegas Gubernur.
Menurutnya, aparatur kepolisian harus mengusut secara tuntas kasus pembakaran alat berat milik peruÂsahaan supaya hukum dapat diteÂgakkan dan memberikan kepastian kepada PT SIM sebab memang Invetasi yang dilakukan itu legal.
Negara sebagai pihak yang berÂtanggung jawab terhadap ketertiban kata gubernur, tidak boleh kalah dengan perilaku melanggar hukum, anarkis yang dilakukan oleh keÂlompok masyarakat sebab itu akan merugikan daerah dan masyarakat.
âPrinsipnya saya menyesalkan peristiwa kekerasan dan pelangÂgaran hukum terjadi. Jadi harus ditegakkan,â tandasnya.
Tinjau Ulang
Gubernur juga meminta Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman, meninjau ulang kebijakan penghenÂtian sementara operasional PT SIM.
Pasalnya, akibat kebijakan pengÂhentian sementara tersebut telah berdampak pada aksi pemblokiran jalan oleh masyarakat yang merasa dirugikan.
Apalagi kebijakan Bupati tersebut telah berdampak buruk terhadap tenaga kerja lokal sebanyak 424 orang harus dirumahkan.
Gubernur menjelaskan beberapa waktu lalu pihaknya bersama ForÂkopimda telah melakukan peninÂjauan ke pabrik PT SIM dan bertemu beberapa tokoh masyarakat para raja dan pihak perusahaan.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberi dukungan terhadap investasi asing dilakukan di KabuÂpaten SBB, dimana berdasarkan data PT SIM itu merupakan perusahaan asing yang benar-benar telah meÂmenuhi peraturan perundangan yang berlaku terkait investasi.
âDari sisi peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan semua perizinan telah dipenuhi PT SIM, maka kami hadir untuk memberi dukungan kepada Invetasi tersebut. Kami juga memberikan dukungan karena memandang bahwa PT SIM adalah perusahaan yang merekrut 99 persen tenaga kerja lokal.
Ada ratusan anak kita yang beÂkerja di PT SIM dan dampaknya saÂngat positif sekali, ketika masih berÂoperasi secara normal,â ujar guberÂnur.
Gubernur mengaku, areal tertentu yang dikelola dengan PT SIM deÂngan status Hak Guna Usaha telah ditangani oleh pihak perusahaan, dengan para raja-raja dan keluarga pemilik hak ulayat atau yang masuk dalam areal HGU PT SIM itu.
Namun belakangan dikejutkan dengan beberapa peristiwa dari kelompok masyarakat tertentu, yang memang menolaknya untuk PT SIM melakukan aktivitas di areal yang klaim sebagai lahan mereka.
Menurutnya tidak ada orang yang akan berinvestasi, jika diwilayah tersebut tidak kondusif terhadap aktifitas invetasi diwilayah seperti yang terjadi di Kabupaten SBB.
Bahkan ada kelompok masyarakat marah dan terbukti dengan adanya pemblokiran jalan sebagai aksi protes terhadap kebijakan pemkab, yang dipandang oleh masyarakat tidak pro kepada investasi, tidak pro kepada para pencari kerja dan tidak pro terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten SBB.
âMereka memprotes kebijakan dalam hal ini adanya surat yang diterbitkan oleh Pemkab SBB yang meminta supaya PT SIM mengÂhentikan sementara kegiatannya. Ini sesuatu yang membuat ketidakpasÂtian kepada investor yang berlangÂsung di wilayah SBB,â kesal guberÂnur.
Pemkab SBB kata gubernur, harus meninjau ulang dan jika perlu menÂcabut surat penghentian sementara kegiatan PT SIM, sambil membaÂngun diskusi dengan berbagai keÂlompok baik PT SMI maupun pihak masyarakat.
Gubernur menegaskan PT SIM tidak memiliki tanah tersebut tetapi hanya mengolahnya untuk perkebuÂnan pisang abaka, dengan sertifikat HGU artinya setelah waktu tertentu tanah tersebut akan kembali ke masyarakat pemilik hak ulayat.
Sebaliknya masyarakat di SBB mestinya bersyukur dengan kehaÂdiran PT SIM yang telah membantu penyerapan tenaga kerja lokal untuk peningkatan perekonomian.
âItu hanya HGU bukan hak milik, lagi pula lahan itu bukan lahan produktif yang ditanami jagung, singkong atau sawah kan tidak, itu kan lahan yang tidur dan belum di olah jadi kalau investor datang mengolah dengan menanam pisang abaka dan tidak merusak lingkuÂngan justru banyak manfaatnya,â jelasÂnya.
Gubernur menekan kebijakan Pemkab SBB yang menghentikan sementara justru kontraproduktif dengan upaya pemerintah yang sedang berusaha untuk mendatangÂkan invetasi sebanyak-banyaknya di Maluku.
Ogah Berinvestasi
Gejolak penolakan yang berujung pada pembakaran alat berat bakal membuat investor hati-hati masuk berinvestasi.
Akademisi Fisip Unpatti, Jeffry Leiwakabessy mengungkapkan inÂvesÂtasi merupakan salah satu hal penting jika ingin Maluku bangkit dari keterpurukan selama bertahun-tahun belakang ini.
Kata Jeffry, Gubernur Hendrik Lewerissa memiliki begitu besar komitmen untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya investasi di Maluku untuk menggarap sumber daya alam.
Namun upaya gubernur tersebut akan berhasil jika didukung oleh semua elemen masyarakat termasuk pemerintah kabupaten dan kota.
âGejolaknya yang terjadi di SBB maupun Maluku Tengah sebelumÂnya itu menjadi peringatan bagi kita jika ingin investasi berkembang, seÂbab kalau gejolak penolakan terjadi, maka investor akan pikir dua kali untuk masuk,â ujar Leiwakabessy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (29/7).
Menurutnya, investor tidak ingin rugi dari investasi yang dilakukan, sehingga kondusifitas daerah akan menjadi pertimbangan utama bagi seorang investor.
Untuk memastikan kondusifitas daerah, maka pemerintah daerah baik kabupaten dan kota memegang peran penting dalam mengedukasi masyarakat, agar tidak melakukan penolakan investasi yang masuk.
âJangan salahkan masyarakat tetapi salahkan pemerintah daerah yang mungkin saja belum melakukan edukasi atas sebuah investasi. Apalagi investasi yang masuk telah memenuhi aturan,â katanya.
Jeffry pun meminta Pemda kabuÂpaten dan kota untuk bersinergi dengan Gubernur Maluku, dalam memastikan iklim investasi tetapi kondusif sehingga investasi lebih banyak masuk ke Maluku.
Pemda Salah
Sementara itu, Pengamat KebijaÂkan Publik Nataniel Elake menilai, Pemerintah Kabupaten SBB tidak jeli dalam melihat persoalan, sehingga terjadi kesalahan dalam membuat kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat empat negeri di KecaÂmatan Kairatu yaitu, Negeri Nurewe, Kawa, Hatusua dan Negeri LohiaÂtalla.
Kata Elake, jika kebijakan yang dibuat dan aksi anarkis seperti pembakaran alat berat perusahaan viral di media sosial, tentu akan berpengaruh terhadap keinginan investor untuk berinvestasi karena dianggap tidak aman.
âSesungguhnya Maluku ini ramah terhadap investasi, tetapi dengan adanya kejadian ini tentu bisa menyebabkan daerah ini menjadi tidak kondusif untuk kehadiran investor,â tegas Elake.
Dikatakan, gejolak yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat seÂbetulnya pemicu akibat dari misÂkoÂmunikasi antara pemerintah kabuÂpaten, perusahaan dan masyarakat.
Dijelaskan, surat penangguhan sementara operasional yang dikeÂluarkan Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman memuat alasan bahwa terjadi konflik, artinya alasan tersebut sangat tidak masuk akal.
âYang menjadi pertanyaan daerah konflik dimana, mereka yang meÂnentang PT SIM itu adalah orang yang tidak memiliki hak ulayat, mereka justru hanya menumpang disitu yang kemudian oleh bupati dibuat kebijakan penangguhan operasional,â ujar Elake kepada Siwalima melalui telepon seluÂlernya, Selasa (29/7).
Menurutnya, Pemkab SBB tidak jelih dalam melihat persoalan sehiÂngga terjadi kesalahan dalam membuat kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat empat negeri di Kabupaten SBB.
Bahkan jika kebijakan yang dibuat dan aksi anarkis seperti pembakaran alat berat perusahaan viral di media sosial, tentu akan berpengaruh dan investor mungkin akan pikir panjang untuk berinvestasi di Maluku.
âSesungguhnya Maluku ini ramah terhadap investasi tetapi dengan adanya kejadian ini tentu bisa menyebabkan daerah ini menjadi tidak kondusif untuk kehadiran investor,â tegas Elake.
Rugikan Masyarakat
Warga SBB Mario Kakesina dalam rilisnya. Selasa (29/7) menilai, kebiÂjakan bupati tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masÂyarakat.
âKetika pengangguran meroket, pemerintah seharusnya hadir deÂngan solusi, bukan malah mengambil kebijakan yang menambah beban rakyat,â ujarnya.
Kakesina menilai, aksi blokade jalan merupakan bentuk ekspresi warga yang merasa terpojok dan tidak memiliki ruang dialog.
Menurutnya, pemutusan hubuÂngan kerja secara massal tanpa kejelasan solusi adalah bentuk kegagalan kepemimpinan.
âPenutupan jalan ini menjadi simbol perlawanan dan sekaligus ratapan masyarakat yang kehilaÂngan mata pencaharian,â tegasnya.
Ia juga mengkritik diamnya DPRD dan pemerintah daerah atas situasi tersebut.
âJika akses ekonomi ditutup, maka rakyat akan menutup akses transportasi agar pemerintah ikut merasakan dampaknya,â ujarnya.
PT SIM sebelumnya dikenal sebaÂgai salah satu perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja lokal di sektor perkebunan abaka.
Penutupan aktivitasnya disebut berimbas langsung terhadap ratusan keluarga yang menggantungkan hidup pada perusahaan itu.
Penyelidikan
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rosita UmaÂsugi mengatakan, pihak Polres SBB sementara melakukan penyelidikan kasus pembakaran dua alat berat milik PT SIM.
âJadi kasus pembakaran dua alat berat PT SIM itu masih penyelidikan penyidik Polres SBB,â jelas Umasugi.
Kata Kabid, penyidik Polres SBB telah memeriksa empat saksi yaitu, dua saksi dari karyawan PT SIM dan dua saksi lagi dari security.
Dia menambahkan, pihaknya akan menginformasi lagi perkembangan kasus pembakaran alat berat PT SIM.
âJika ada perkembangan lagi kami akan informasikan,â kata Umasugi.
Dua Alat Berat
Hingga kini, penyebab kebakaran dua unit alat berat tersebut, masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwajib.
Informasi yang berhasil dihimpun Siwalima dari pihak kepolisian menyebutkan, kejadian naas itu, pertama kali diketahui oleh petugas keamanan perusahaan saat melakukan patroli rutin di sekitar areal lokasi perusahaan.
Menurut keterangan saksi Ahmad Bagdap Samal (23), salah satu anggota security PT SIM, pada pukul 03.40 WIT saat kembali mengambil senter yang tertinggal, dirinya melihat kobaran api pada dua unit excavator dan melaporkan kejadian tersebut ke pos penjagaan induk.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Bripka M Mussa dari Pos PengaÂmanan bersama manajer perusahaan segera menuju lokasi kejadian. Mereka tiba sekitar pukul 04.00 WIT dan berupaya memadamkan api. Namun sayangnya, api telah memÂbesar sehingga tidak dapat dipaÂdamÂkan.
Pihak kepolisian masih menyeliÂdiki penyebab kebakaran yang melalap dua unit alat berat milik perusahaan ini. (S-20/S-25)