AMBON, Siwalimanews – Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan PerbaÂtasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Jefry Apoly Rahawarin mewanti-wanti Pemerintah ProÂvinsi Maluku terkait peruntukan anggaran pembangunan daerah perbatasan.
Penegasan ini disampaikan Rahawarin saat diwawancarai wartawan di Ambon, Jumat (17/6) usai dilakukan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan yang dilakukan Ketua Dewan Pengarah BNPP, Mahfud MD didampingi Mendagri Tito Karnavian.
Rahawarin menjelaskan PemeÂrintah Pusat telah menyediakan anggaran sebesar Rp.7.717.285. 968.789 yang tersebar di 29 keÂmenterian dan lembaga dengan anggaran sebesar Rp. 568.994. 487.500 (7,38 %).
Tak hanya itu, anggaran terÂsebut dialokasikan bagi 15 PeÂmerintah Provinsi yang memiliki daerah perbatasan dengan nilai Rp610.036.657.500 (7.90%) seÂdangkan untuk kabupaten/kota sebesar Rp3.388.687.378.797 (43.91%) dan kecamatan sebesar Rp3.149.567.453.992 (40.81%).
Untuk Provinsi Maluku sendiri BNPP mengalokasi sebesar 764 miliar rupiah lebih yang diperunÂtukkan bagi pembangunan infraÂstruktur di lokasi, prioritas yang tersebar di empat daerah masing-masing, Kabupaten MBD, KabupaÂten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Tenggara.
âUntuk Maluku dialokasikan 764 miliar baik melalui K/L misalnya di Kementerian PUPR, tapi ada juga yang langsung ditransfer ke proÂvinsi, kabupaten dan kecamatan. Ini yang kita awasi ketat sesuai arahan Pak Mendagri,â ungkap Rahawarin.
Dijelaskan, sesuai dengan araÂhan Mendagri maka setelah penÂcanangan Gerbangdutas, pihaknya akan membentuk tim yang bertugas untuk turun ke setiap Pemda, terÂmasuk di Maluku untuk mengetahui rencana aksi yang akan dilakukan pada lokasi prioritas daerah perÂbatasan.
Langkah ini kata Rahawarin akan dilakukan guna memastikan anggaÂran yang diperuntukkan bagi pemÂbangunan infrastruktur di lokasi prioritas daerah perbatasan tepat sasaran, sebab ditemukan adanya pembangunan diluar lokasi prioritas yang seharusnya tidak boleh terjadi.
âJadi misalnya untuk Gubernur, dapat uang anggaran sekian miliar maka Gubernur wajib memastikan peruntukannya lokpri itu tidak boleh ke yang lain yang tidak masuk dalam lokpri, ini yang akan kita awasi, terÂmasuk juga untuk bupati dan waliÂkota jangan main-main,â tegasnya.
Rahawarin pun mengingatkan setiap pemerintah daerah untuk membuat rencana aksi pembaÂnguÂnan bagi lokasi prioritas dengan tetap mengacu pada rencana induk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022.
Mantan Pangdam XVI Pattimura tahun 2021 ini memastikan BNPP akan mengawasi ketat pengguÂnaan anggaran agar tepat sasaran, dan mempercepat pembangunan didaeÂrah perbatasan sehingga peningkaÂtan ekonomi dapat berjalan. (S-20)