AMBON, Siwalimanews –Â Puluhan warga Jalan Sudirman, Desa Batu Merah, Kecamatan SiriÂmau, Kota Ambon mendatangi KanÂtor DPRD Maluku, meminta perÂhatian lembaga legislatif tersebut terkait penggusuran yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ambon.
Kedatangan warga Batu Merah ini diterima Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun dan Ketua Komisi IV SamÂson Atapary diruang rapat Ketua DPRD, Senin (6/2).
Salah satu warga yang terkena dampak pengguÂsuÂran, Haris menjelaskan proses penggusuran yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ambon tidak sesuai dengan Standar OperaÂsional Prosedur dan tidak didasarÂkan pada fakta hukum.
âSaat itu kita sudah minta agar dilakukan pengembalian batas dengan menghadirkan BPN dan Biro Aset untuk melihat langsung lahan dengan luas 1800 meter perÂsegi milik pemerintah daerah, teÂtapi tidak dikabulkan oleh pengÂadilan dan dilakukan eksekusi,â ujar Haris.
Menurutnya, ada ketidakadilan Pengadilan Negeri dalam melaÂkuÂkan eksekusi sebab tidak semua rumah dilakukan eksekusi, meÂlainÂkan beberapa rumah saja paÂdahal ada juga warga yang ruÂmahnya digusur telah melakukan pembaÂyaran kepada ahli waris Kolonel Pitersz melalui kuasa hukum Mustakim Wenno.
Akibat dari penggusuran terÂseÂbut kata Haris, telah mengakiÂbatÂkan 26 Kepala Keluarga semenÂtara tinggal di masjid terdekat dan membutuhkan bantuan pemerinÂtah daerah untuk dapat memperÂhatikan warga khususnya anak-anak
âTerlepas dari sisi hukum tapi dari sisi kemanusiaan ada 26 KK yang didalamnya banyak anak sekolah yang harus mendapatkan hak mereka, belum lagi menjelang bulan Ramadhan,â jelas Haris.
Haris mengharapkan, adanya perhatian Pemprov untuk dapat membantu warga yang terdampak dari penggusuran sehingga menÂdapatkan hak selayaknya manusia.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun mengatakan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum yang telah berjalan di Pengadilan Negeri, termasuk dengan ekseÂkusi yang dilakukan.
âDPRD tidak mencari urusan hukum apakah eksekusi tidak sesuai prosedur atau tidak, tapi itu sudah jalan dan tidak mungkin meÂminta pengadilan untuk membaÂtalkan karena yang punya hak itu warga,
Namun, dari aspek kemanuÂsiaÂan DPRD akan memastikan setiap warga yang terdampak memperÂoleh hak selayaknya, maka pihakÂnya akan memerintahkan komisi terkait untuk segera memanggil mitra guna membicarakan perÂsoalan ini sehingga warga dapat memasuki bulan Ramadhan dengan baik.
Pengadilan Eksekusi
Untuk diketahui 40 bangunan yang berdiri diatas lahan seluas 6.847 meter persegi dieksekusi PengaÂdilan Negeri Ambon, Selasa (31/1).
Proses eksekusi yang berlangÂsung tanpa perlawanan dilakukan berdasarkan surat Nomor 1/Pen.Pdt. Eks/2022/PN Amb Jo. Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 18 November 2022 tentang Perintah Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amb. Tanggal 06 Mei 2020 berupa pengosongan sebidang tanah milik Penggugat. Patria Hamoch Piters.
Sebanyak 500 personil Polres Ambon, dikerahkan untuk mengÂamankan proses eksekusi yang berlangsung pada Selasa (31/1/2023). Sementara dari pihak PN, sedikitnya 14 petugas juga dituÂrunkan, ditambah, Petugas PLN yang membantu memutuskan aliÂran arus listrik pada lokasi terÂsebut. Juga sejumlah buruh yang bertugas membantu memindahÂkan barang-barang warga.
Meski warga sempat berupaya menghentikan pembacaan PutuÂsan tersebut, namun Jurusita tetap melanjutkan tugasnya hingga proses eksekusi itu dilakukan.
âKami dari Pengadilan Negeri AmÂbon akan membacakan berita acara eksekusi lahan berdasarkan surat putusan Pengadilan Negeri Ambon,â ucap Jurusita PN Ambon, Ricky di lokasi eksekusi, tepatnya di depan Rumah Makan Arema Ambon, seÂbelum eksekusi itu dilakukan.(S-20)