AMBON, Siwalimanews – Badan Eksekutif MahaÂsiswa Nusantara Wilayah Maluku menemukan adaÂnya dugaan perdagangan kulit mangrove di KabuÂpaten Seram Bagian Barat
Dugaan ini dibuktikan dengan terjadinya pengruÂsakan kawasan hutan mangrove oleh pihak tidak berÂtanggung jawab di kawasan Dusun Kota Nia dan Pohon Batu Negeri Eti.
Koordinator Daerah BEÂM Nusantara Maluku Adam R. Rahantan meÂminta, aparat penegak hukum baik jaksa maupun polisi untuk memÂbongkar kasus perdagangan kulit mangrove di Kabupaten SBB.
âDiduga pengrusakan huÂtan mangrove ini terjadi sejak tahun 2021 dan pada Juni 2024, KPH SBB mendapati satu mobil truk mengangkut kulit kayu mangrove dari SBB menuju ke pelabuhan Yos Sudarso Ambon,â ucap Adam KepaÂda Siwalima melalui telepon seluÂlernya, Rabu (26/3).
Terhadap kejadian ini, Adam mengaku pihaknya bersama OKP dan LSM Maluku telah melakukan audiens bersama Kadishut Maluku dan polisi kehutanan dimana KadisÂhut Haikal Baadila mengaku tidak tahu menahu soal kejahatan ini dan tidak pernah mengeluarkan izin.
Menurutnya pengangkutan kulit kayu mangrove oleh pemilik kayu hanya menggunakan Surat AngkuÂtan Kayu Rakyat, yang diduga disamarkan dengan nama kulit kayu tagong.
Disisi lain, Dishut saat melakukan penyelidikan menemukan kejahatan ini, namun diduga pelaku hanya diÂberikan pembinaan serta klarifikasi.
Akibatnya proses pengeriman kulit mangrove diduga masih terus dilanjutkan dan itu di ketahui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
âMenurut kami petugas Dinas Kehutanan terkesan sengaja dibiarÂkan dan meloloskan pengirimannya ke Surabaya untuk kepentingan kelompok tertentu, selain itu dugaan kuat bahwa pengrusakan hutan mangrove ini terjadi di kabupaten/kota lain di Maluku,â jelasnya.
Adam menegaskan pihaknya akan melaporkan dugaan tindak pidana ini ke kepada pihak kepolisian Polda maupun Kejati Maluku, agar dapat diproses karena diduga telah melanggar UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Bahkan jika terbukti, pelaku kejahatan ini harus dihukum dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar rupiah.
âSanksi untuk pengrusakan hutan mangrove adalah pidana penjara dan denda karenanya, sistem kontrol safety yang bertanggung jawab dalam mengawasi barang masuk-keluar dari pelabuhan harus dipanggil dan diperiksa oleh polisi dan Jaksa terkait pengrusakan hutan mangrove di SBB ini,â tegasnya. (S-20)