AMBON, Siwalimanews – Pengusutan kasus pembaÂyaran remunerasi Bank Maluku Malut menjadi solusi untuk membongkar borok jajaran direksi Bank Maluku-Malut.
Akademisi Fakultas Hukum Unpatti, George Leasa mengatakan, kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh direksi dan komisaris berpotensi mendatangkan kerugian bagi Bank Maluku-Malut.
Potensi kerugian bagi Bank Maluku-Malut tersebut kata Leasa, harus diÂbuktikan dengan pengusutam yang dilakukan aparat penegak hukum baik kejaksaan atau kepolisian.
âKasus ini sudah masuk dalam pemÂberitaan media maka aparat penegak hukum harus mengambil langkah unÂtuk mengusut kasus remunerasi ini,â teÂgas Leasa saat diwawancarai SiwaÂlima melalui telepon selulernya, Senin (28/8).
Menurutnya, aparat penegak hukum harus proaktif merespon persoalan pemÂbayaran remunerasi yang dilaÂkukan direksi tanpa adanya persetuÂjuan pemegang saham.
Perbuatan direksi lanjut Leasa, merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan seÂngaja dan mengakibatkan kerugian keuangan daerah yang ditempatkan pada Bank Maluku.
âBayangkan saja dari tahun 2020 sampai sekarang tetap jalan terus berarti sudah berapa banyak kerugian bagi Bank Maluku-Malut. Jadi harus diusut,â jelasnya.
Leasa menegaskan, pengeluaran secara ilegal karena tidak mendapat persetujuan RUPS sebagai pengamÂbil keputusan tertinggi harus diÂmintakan pertanggungjawaban seÂcara hukum.
Sikap APH
Sementara itu, praktisi hukum Rony Samloy mempertanyakan sikap penegak hukum yang belum juga melakukan pengusutan terhadap persoalan pembayaran remunerasi.
Dijelaskan, secara hukum pembaÂyaran remunerasi yang dilakukan para direksi dan pejabat Bank MaluÂku merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat diterima.
âPrinsipnya pembayaran remuneÂrasi itu sudah melanggar hukum, jadi harus diusut oleh aparat penegak hukum hingga tuntas,â ujar Samloy saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (28/8).
Menurut Samloy, tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk menunda-nunda pengusutan kasus pembayaran remunerasi, sebab akan berdampak bagi bank secara kelembagaan.
Apalagi, masyarakat saat ini sangat mengharapkan adanya sikap proaktif dari aparat penegak hukum terhadap semua bentuk penyalahguÂnaan keuangan daerah.
Karenanya, Samloy meminta adaÂnya perhatian serius dari kejaksaan maupun kepolisian agar secepatnya melakukan penyelidikan terhadap kasus dimaksud.
Bongkar Borok
Seperti diberitakan sebelumnya, aparat penegak hukum didesak segera mengusut berbagai masalah yang saat ini melilit Bank Maluku-Malut.
Desakan itu disuarakan akademisi fakultas hukum, organisasi pemuda, maupun praktisi hukum, menyusul dugaan remunerasi tak halal yang diterima direksi Bank Maluku-Malut.
Mereka mendesak aparat penegak hukum baik jaksa maupun polisi, maupun KPK, tidak tinggal diam terkait pemberian remunerasi bagi jajaran direksi dan komisari yang diduga sarat dengan pelanggaran hukum.
Sebagaimana diberitakan, pembaÂyaÂran remunerasi yang dilakukan sejak tahun 2020-2023 kepada jajaÂran direksi maupun komisaris, terÂnyata tanpa persetujuan RUPS.
Akademisi Hukum Unpatti, Reimon Supusepa menjelaskan, berdasarkan Pasal 96 dan pasal 113 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas secara tegas meÂngatur bahwa, penetapan besaran gaji dan tunjangan dewan direksi dan dewan komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
Ketentuan hukum tersebut secara langsung memberikan batas bahwa pembayaran remunerasi wajib dilaÂkukan melalui keputusan para pemegang saham, sebab RUPS merupakan lembaga tertinggi dalam perseroan terbatas termasuk Bank Maluku-Malut.
âApapun alasannya penetapan gaji dan tunjangan wajib dilakukan melalui RUPS sebab UU PT itu memberikan kewenangan bagi RUPS. Diluar itu merupakan pelangÂgaran hukum,â tegas Supusepa saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (27/8).
Dewan direksi kata Supusepa, berdasarkan UU, hanya diberikan kewenangan untuk mengeksekusi pembayaran gaji dan tunjangan/remunerasi yang telah ditetapkan oleh pemegang saham.
Menurutnya, jika RUPS tidak memutuskan besaran tunjangan atau remunerasi maka direksi tidak boleh mengambil kebijakan apapun, sebab akan bertentangan dengan aturan hukum.
Supusepa menegaskan, dengan adanya persoalan ini maka aparat penegak hukum baik jaksa maupun kepolisian tidak boleh diam, tetapi harus mengusut kasus tersebut.
Pengusutan kasus pembayaran remunerasi lanjut Supusepa perlu dilakukan guna mengetahui lebih jauh terkait peristiwa pidana yang dilakukan dalam pembayaran remuÂnerasi.
âKita bisa saja berspekulasi bahwa pembayaran remunerasi ini masuk dalam perbuatan pidana tetapi juga tidak, kalau bagi saya sudah ada peristiwa pidana yang terjadi dalam pembayaran remuneÂrasi. Makanya aparat penegak huÂkum harus masuk untuk mengusut kasus ini agar ada kepastian huÂkum,â tegasnya.
Terkait dengan circular letter yang dikeluarkan Direksi Bank Maluku-Malut, Supusepa menegaskan, jika penerbitan circular letter tidak berlaku ke belakang melainkan kedeÂpan artinya, keberlakuan sebuah perjanjian atau persetujuan setelah ditandatangani.
Circular letter tambah Supusepa, tidak dapat menghapus perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang dilakukan direksi, sebab pembayaran remunerasi yang telah dilakukan telah menyalahi ketentuan.
âKami berharap aparat penegak hukum dapat merespon pemberitaan media massa terkait kasus pembaÂyaran remunerasi, agar ada kepasÂtian hukum dan tidak menjadi bola liar ditengah masyarakat,â cetusnya.
Salah Wewenang
Terpisah, praktisi hukum Djidon Batmomolin mempertanyakan sikap aparat penegak hukum yang hingga saat ini belum juga melakukan pengusutan terhadap pembayaran remunerasi yang bertentangan dengan aturan.
Menurutnya, bila dilihat dari duduk perkara maka secara nyata telah terjadi penyalahgunaan weweÂnang yang berujung pada kerugian keuangan bank.
âNyata-nyata pelanggaran hukum sudah terlihat jelas jadi aparat penegak hukum jangan tunggu, tetapi harus segera melakukan peÂngusutan,â tegas Batmomolin keÂpada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (27/8).
Batmomolin menegaskan penerÂbitan circular letter yang menjadi solusi OJK tidak dapat diberlakukan untuk menutupi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan direksi selama tiga tahun kebelakang.
Circular letter kata Batmomolin, mungkin saja dilakukan sebagai bentuk tata kelola perbankan, yang selama ini tidak memiliki dasar hukum tetapi tidak berlaku surut.
âSecara hukum tidak dapat diterima jika circular letter itu untuk menutupi kesalahannya dimasa lampau tapi untuk perbaikan kedepan, jadi tidak bisa menghapus pidana,â ujar Batmomolin.
Dijelaskan, jika direksi memahami aturan perbankan secara jelas maka seharusnya tidak boleh mengambil tindakan tersebut tetapi harus menuÂnggu persetujuan melalui RUPS.
Batmomolin menduga kuat terÂdapat unsur kesengajaan atas kebiÂjaÂkan pembayaran remunerasi yang dilakukan direksi, sebab dengan pengetahuan perbankan yang diÂmiliki direksi mengetahui dengan pasti akibat hukumnya jika pembaÂyaran tidak dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham.
Karenanya, Batmomolin mendeÂsak aparat penegak hukum untuk segera melakukan pengusutan deÂngan memeriksa jajaran direksi dan komiÂsaris, agar ada pertanggungÂjawaban terhadap keuangan Bank Maluku.
âPrinsipnya tidak boleh dibiarkan penyalahgunaan wewenang di Bank Maluku ini terjadi begitu saja, jadi sebagai praktisi hukum saya minta ini diusut oleh kejaksaan atau kepolisian,â pungkasnya.
Desakan OKP
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon mendesak, pihak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan terhadap pemberian remunerasi oleh Bank Maluku-Malut.
Mereka menilai tindakan tersebut merupakan kejahatan. Pasalnya, pemberian remunerasi terjadi tanpa ada RUPS sebelumnya.
Fungsionaris HMI Cabang Ambon Syawal Tamher mendesak aparat penegak hukum baik Polda Maluku maupun Kejati Maluku untuk segera mengusut tuntas persoalan masalah ini.
Menurutnya, penerimaan remuneÂrasi oleh jajaran direksi dan komiÂsaris bank plat merah tersebut ini merupakan sebuah praktik kejahaÂtan, yang bisa harus segera di usut bahkan hal ini sudah berjalan sekitar tiga tahun.
âOJK merupakan lembaga yang mengawasi juga seharusnya memÂbeÂrikan evaluasi terhadap Bank Maluku-Malut untuk memperbaiki masalah ini. Sebab hal ini sudah berlangsung sejak lama jangan sampai asumsi lain kemudian munÂcul bahwa ada upaya persekongÂkolan jahat, antara pihak Bank MaÂluku dengan pihak OJK,â tandas Tamher kepada Siwalima melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (25/8).
Tamher mengaku, keberadaan Bank Maluku Maluku Utara merupaÂkan sesuatu yang sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekoÂnomi di Provinsi Maluku, olehnya itu praktik-praktik kejahatan harus segera diusut sampai tuntas.
APH Perlu Usut
Ketua presidium PMKRI Cabang Ambon, Johan Kapres meminta agar aparat penegak hukum segera mengusut pemberian remunerasi Bank Maluku-Malut.
Pasalnya, pemberian tersebut diduga sarat akan kejahatan dan tidak sesuai dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 45/POJK.03/2015.
âTentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum. Hal ini ketika dibiarkan dan tidak ada penanganan dari pihak penegak hukum akan menimÂbulkan kerugian bagi bank dan juga daerah,â ujarnya. (S-20)