PIRU, Siwalimanews – Iksan Sambo, keponakan dari Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman diduga menjadi makelar proyek dengan membagi-bagi proyek ke para kontraktor, sebelum dilakukan pe­lelangan.

Bahkan bagi-bagi kue pro­yek yang diten­derkan me­lalui La­yanan Pe­nga­daan Secara Elektronik (LPSE) atau Kelompok Kerja (POKJA) sudah diatur sesuai keinginan keponakan bupati tersebut, dengan cara diduga meneror pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga pegawai Pokja.

“Pembagian proyek ini ponakan sekaligus anak angkat bupati yang mengaturnya dengan cara, membagikan kepada kontraktor yang ia kenal dekat dan ia men­dapatkan fee dari nilai kontrak. Bahkan bagi-bagi proyek ini, su­dah mencuat dikalangan kon­traktor dan masyarakat di SBB,” beber Ketua Gerakan SBB Bersih, Jacobis Heatubun kepada Siwa­lima di Piru, Rabu (13/8).

Mencuatnya permainan kotor ini sebelum proyek di lelang kata Heatubun, sudah dipastikan siapa pemiliknya. Sejumlah makelar proyek dan kontraktor mulai pa­sang harga dengan mahar alias uang muka yang harus disetor ke penguasa sebagai komitmen untuk mendapatkan paket tender atau jenis pekerjaan di setiap OPD, salah satunya pembangunan ru­mah dinas tenaga kerja Puskes­mas Limboro Desa Luhu dengan nilai anggaran Rp475 juta.

Kemudian pekerjaan pemba­ngunan Puskesmas Limboro de­ngan nilai proyek Rp1,3 miliar, Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Desa Luhu dengan nilai anggaran Rp750 juta, proyek jaringan Spam Air Bersih Dusun Melati dengan nilai anggaran Rp1,7 miliar serta berbagai proyek lainnya.

Hal ini terkuak, setelah salah satu kontraktor yang merasa dirinya didiskriminasikan dalam sebuah percakapan, sehingga sistem bagi-bagi proyek tersebut terbo­ngkar. Bahkan ada beberapa nama kontraktor yang direkomendasikan sebagai pengatur proyek oleh  sang ponakan bupati ini.

“Sudah ada beberapa proyek terbagi meski belum dilelang. Atas tindakan anak angkat bupati ini sehingga membuat kontraktor lain kecewa. Bahkan disebut sebut dalam pekerjaan proyek tahun ini, ponakan bupati yang mengatur semuanya,” tutur Heatubun.

Menurutnya, anak angkat sang bupati ini, dianggap sebagai ketua kelas, sebab ia bertugas untuk menentukan siapa yang akan mengerjakan proyek tahun ini.

Permainan kotor ini, harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum, sebab memicu terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepo­tisme.

Pasalnya, ketika proyek sudah dibagi-bagi sebelum dilelang, maka akan menimbulkan kualitas pekerjaan yang tidak baik.

“Kalau sudah ditentukan siapa yang akan kerja, yah pasti kualitas dari proyek tersebut juga nantinya tidak maksimal. Aapart penegak hukum jangan tutup mata lihat persoalan seperti ini, karena bagi-bagi proyek ini saja sudah salahi aturan dan akan berdampak negatif bagi pembangunan di SBB kedepannya,” cetus Heatubun.

Iksan Sambo yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (13/8) mengajak untuk bertemu dan meminta agar berita tersebut jangan dipublikasikan.

“Ini Kapasitas apa dan isu itu hal biasa, saya minta beritanya jangan dimuat yah,” pinta Sambo kepada Siwalima.

Sementara itu, Kepala ULP La Bastian saat dikonfirmasi Siwalima di ruang kerjanya selalu menghindar, bahkan jarang berada di ruang kerjanya. Begitupun saat dikonfirmasi memalui telepon selulernya, ia selalu tak menggubris panggilan masuk, bahkan seringkali berada di luar jangkauan. (S-18)