AMBON, Siwalimanews – Direksi dan komisaris Bank Maluku Malut, diduga melakuÂkan praktik menyimpang yang tak boleh dilakukan oleh manaÂjemen bank di era modern.
Hal itu dilakukan untuk menutup hasil temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023, tentang pemberian remuÂnerasi kepada Direksi dan dewan koÂmisaris bank milik daerah yang dinilai telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
Mereka mencoba mengakali temuan OJK itu, dengan modus menjalankan circular letter, yang didistribusikan ke seluruh bupati dan walikota, serta Gubernur Maluku dan Maluku Utara, sebagai pemegang saham.
Intinya, akal bulus direksi dan komiÂsaris ini dilakukan untuk mengelabui pemegang saham dan menutupi kesaÂlahan mereka, melalui upaya pemutihan yang semestinya melalui forum RUPS.
Pelaksanaan RUPS Sirkular ini, pada intinya meminta persetujuan para pemegang saham tentang renumerasi bersifat variable berupa bonus triwulan atau dalam bentuk apapun, yang telah kurun 2021 hingga saat ini, namun belum mendapat persetujuan dari pemegang saham.
Praktik busuk ini dilakukan untuk mengakali pemberian bonus triÂwulan kepada direksi dan komisaris yang telah berlangsung sejak tahun 2021 sampai 2023, namun belum pernah disetujui pemegang saham sama sekali.
Dengan kata lain, direksi dan komisaris meminta persetujuan untuk dilakukan pemutihan seluruh dana yang sudah masuk ke kantong mereka tahun 2021.
Hal ini tentu saja melanggar keÂtentuan dan berdampak pada tingkat kerugian bank secara material deÂngan nilai yang cukup fantastis.
Pada Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 pasal 26 ayat 1 disebutkan, âBank dapat menunda pemÂbayaran Remunerasi yang BerÂsifat Variabel yang ditangguhkan (malus) atau menarik kembali Remunerasi yang Bersifat Variabel yang sudah dibayarkan (clawback) kepada pihak yang menjadi material risk takers dalam kondisi tertentuâ.
Sesuai bunyi POJK Nomor 45/POJK.03/2015 pasal 26 ayat 1 terÂsebut, maka seluruh remunerasi yang telah dibayarkan ke direksi dan komisaris berupa bonus triwulan, harus dikembalikan ke bank atau disetor kembali, karena dalam aturan tersebut tidak megatur tentang pemutihan atas apa yang telah dibayarkan.
Bila nantinya direksi dan komiÂsaris tidak melakukan penyetoran kembali, atau mengembalikan seluÂruh biaya yang sudah mereka terima selama ini, otomatis bank akan meÂngalami kerugian materiil dan hal ini dapat dipersamakan dengan tindaÂkan fraud dan atu kejahatan perÂbankan.
Sumber Siwalima di Bank Maluku menyebutkan, kebijakan circular letter ini dilakukan, setelah manejemen mengatahui bahwa telah terjadi keÂsalahan dalam pembayaran remuÂnerasi selama ini.
Sumber yang meminta namaÂnya tidak ditulis itu menduga, circular letter ini dilakukan atas arahan dan petunjuk OJK, atas temuan mereka.
Sumber yang sesehari bekerja di lantai 3 Kantor Bank Maluku Malut, meminta aparat penegak hukum untuk segera bertindak dan memÂbongkar langkah yang bisa memÂbawa dampak buruk ke bank.
âPenegak hukum, KPK, jaksa atau polisi, harus mengungkap kasus ini agar tidak merugikan bank dan daerah,â harapnya.
Circular Resolution
Dokumen sirkular letter yang digagas manajemen Bank Maluku Malut itu dicetak dalam dua halaÂman, dan dikirim ke seluruh pemeÂgang saham.
Direksi, komisaris maupun pimÂpinan cabang, ditugaskan khusus untuk mengantar dokumen yang mereka kategorikan super rahasia itu langsung ke tangan pemegang saham.
Tak tanggung-tanggung, jajaran direksi yang langsung memberikan arahan kepada si pengantar doÂkumen super rahasia itu melalui pesan WhatsApp.
Selain itu si pengantar juga diÂharuskan bisa menerangkan secara detail, maksud dan tujuan penandaÂtanganan dokumen tersebut.
Salah satu poin dalam dokumen itu menyebutkan, âMenyetujui pemÂÂberian remunerasi sebagai beÂrikut:
- Remunerasi bersifat tetap keÂpada Pegawai Tetap, Direksi (untuk selanjutnya dalam surat ini yang dimaksud Direksi meliputi Direktur Utama dan para Direktur lainnya) serta Dewan Komisaris (untuk selanjutnya dalam surat ini yang dimaksud Dewan Komisaris meliputi Komisaris Utama dan para KomiÂsaris lainnya), sebagai berikut:
- Bagi Pegawai Tetap: Ditentukan lebih lanjut melalui Keputusan Direksi.
- Bagi Direksi dan Dewan KomiÂsaris, sebagai berikut:
- Gaji telah ditetapkan melalui RUPS Luar Biasa pada tanggal 27 September 2022;
- Tunjungan setiap tahun buku, berupa:
(a) Tunjangan Hari Ulang Tahun sebesar 1 (satu) kali gaji ;
(b) Tunjangan Hari Raya sebesar 3 (tiga) kali gaji;
(c) Tunjangan Cuti sebesar 1 (satu) kali gaji;
(d) Tunjangan Rumah Dinas atau Sewa Rumah Dinas sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji ;
(e) Tunjangan Pakaian Dinas seÂbesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gajiâ.
Poin lainnya berbunyi: âBahwa Pemegang Saham Perseroan menyeÂtujui bahwa Keputusan Sirkuler ini juga merupakan pemberitahuan seÂcara tertulis kepada Pemegang SaÂham Perseroan. Oleh karena itu, tiÂdak diperlukan lagi pemberitahuan sebelumnya, dan Pemegang Saham PerÂseroan menyadari dan telah meÂngetahui seluruh usul yang diajukanâ.
Hanya Menyatukan
Dihubungi terpisah, Direktur Bank Maluku Malut, Syahrizal Imbran yang dikonfirmasi Siwalima mengungkapkan, langkah yang dilakukan dengan menyurati seluÂruh pemegang saham Bank Maluku Malut adalah hanya untuk menyaÂtukan saja dan bukan karena ada penyimpangan.
âTidak, kita RUPS setiap tahun. Betul kita surati dan itu hanya untuk menyatukan saja, karena selama ini terpisah-pisah,â ujar Syarizal kepada Siwalima melalui telepon seluÂlernya, Minggu (13/8).
Menurutnya, pihaknya melaksaÂnakan RUPS setiap tahun dan seluruh laporan keuangan diterima oleh seluruh pemegang saham dalam RUPS tersebut, sehingga langkah yang dilakukan dengan melakukan circular letter adalah untuk meÂnyatukan saja.
âIya kita lakukan C/L itu atas usul dan saran komisaris karena selama ini kan terpisah-pisah karena baÂnyak itu pemegang saham, sehingga dilakukan untuk menyatukan, dan tidak ada penyimpangan karena laporan keuangan kita kan Wajar Tanpa Pengecualian,â ujarnya.
Ketika ditanyakan apakah kebiÂjakan C/L ini dilakukan kepada sejumlah pemegang saham di Provinsi Maluku dan Maluku Utara karena adanya temuan dari OJK, Syarizal membantahnya, karena tidak ada temuan tetapi kebijakan itu dilakukan.
Komisaris Utama Bank Maluku Malut, Najib Bachmid yang dikonÂfirmasi Siwalima melalui sambuÂngan selulernya tidak merespons hingga berita ini naik cetak.
Begitu juga Direktur Pemasaran, Yeti Likur yang dikonfirmasi namun tidak merespon.
Tanggapan Akademisi
Menanggapi hal ini, akademisi Hukum Unpatti, Remon Supusepa mengungkapkan, jika ada temuan OJK dan temuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan menyurati seluruh pemegang saham di Provinsi Maluku dan Maluku Utara maka kebijakan ini perlu dilihat lagi apakah sesuai dengan aturan UU No 40 tahun 2007 maupun aturan Kementerian Keuangan serta perbankan lainnya.
âJika terkait dengan remunerasi maupun tunjangan-tunjangan pegawai dan lainnya maka ada ketentuan yang memang ditetapkan dengan dalam RUPS dan dituangkan dalam peraturan BUMD, dan tidak serta merta direksi putusan, direksi bertanggung jawab berhubungan dengan organ, tetapi terkait penetapan hak-hak pegawai berupa remunerasi dll atau tunjangan harus di tetapkan dalam suatu Keputusan RUPS,â ujarnya.
Menurutnya, jika pembayaran remunerasi yang sudah dilakukan managemen perbankan dalam hal ini Bank Maluku, Malut tidak melalui penetapan RUPS, maka diduga ada penyimpangan terhadap aturan.
âJika penetapan itu tidak dalam RUPS maka diduga ada penyimpangan terhadap aturan, aturan teknis yang BUMD, maupun menteri Keuangan serta dan hak-hak yang berkaitan dengan peraturan tenaga kerja, dan bisa dinilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang terjadi,â ujarnya.
Nah apakah perbuatan melawan hukum itu bersifat administrasi atau pidana, ini yang harus dilihat lagi. Karena temuan OJK itu hanya sifatnya administrasi.
âTemuan OJK sifatnya administrasi yang mengontrol semua proses pengelolaan keuangan BUMN, temuan pengelolaan yang salah, dan RUPS dari koorporasi harus ditindaklanjuti. Kalau tidak, ini bisa menjadi pintu masuk untuk dilakukan sebagai upaya pidana apakah ada kerugian keuangan Negara ataukah tidak.
âHarus dicari kerugian Negara berdasarkan data dari OJK, karena OJK sifatnya administrasi sehingga tidak ada fungsi proses penegak pada OJK, OJK hanya membantu aparat penegak hukum, sebagai instuitusi untuk bisa memberikan data dan temuan sebagai pintu masuk terjadi kejahatan dan pidana ataukah tidak. Ini yang perlu dilihat lagi,â ujarnya.
Akan Panggil
Terpisah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Maluku, Aleka Orno mengaku, baru mendengarkan informasi tersebut.
Karena itu, dirinya akan berbicara dengan Ketua Komisi C untuk sesegera mungkin mengundang pihak Bank Maluku Malut dan pihak OJK untuk mempertanyakan hal dimaksud.
âSaya baru dengar informasi ini ya, karena itu untuk mengetahui kejelasan kasusnya apakah pemberian remunerasi tersebut menyalahi aturan, maka pihaknya akan mengundang Direksi Bank Maluku Malut dan OJK,â ujar Orno kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (13/8).
Orno menegaskan, pemberian remunerasi kepada pegawai, direksi ataupun komisaris harus ditetapkan dalam RUPS, dan jika itu tidak melalui RUPS, maka dia menduga terjadi penyimpangan sehingga untuk mengetahui hal tersebut maka pihaknya akan meminta kejelasan dari pihak Bank Maluku Malut dan OJK
âMemang pemberian remunerasi itu harus ditetapkan dalam RUPS, kalaupun tidak maka diduga ini menyalahi aturan, tetapi kita akan sesegera memanggil pihak Bank Maluku Malut dan OJK juga untuk mendengar secara langsung,â katanya. (S-05)