AMBON, Siwalimanews – Polres Buru Selatan meÂnetapkan dua tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen seleksi Pegawai Pemerintah dengan PerÂjanjian Kerja (PPPK).
Kedua tersangka, SL (45) dan KS (35), diduga bekerja sama untuk memalsukan dokumen agar SL dapat diÂnyatakan lulus seleksi.
Kapolres Buru Selatan, AKBP M. Agung Gumilar daÂlam rilisnya, Selasa (18/3), mengungkapkan bahwa kasus ini terungkap setelah seorang peserta seleksi berÂinisial SK (37) meneÂmukan kejanggalan dalam penguÂmuman hasil seleksi.
Dimana SK, yang memperoleh nilai lebih tinggi dari SL, justru tidak lolos, sementara SL dinyatakan lulus melalui jalur tenaga harian lepas-kategori 2 (THK-2), yang menÂdapat prioritas dalam seleksu.
âKarena merasa janggal, SK melakukan penelusuran terhadap status kepegawaian SL dan meneÂmukan bahwa SL tidak pernah bekerja sebagai tenaga honorer, meskipun dinyatakan sebagai peserta prioritas dari jalur THK-2. SK kemudian melaporkan temuanÂnya ke Polres Buru Selatan,â ungkapÂnya.
Dengan itu, penyelidikan polisi mengungkap bahwa SL mengÂgunakan dokumen palsu berupa Surat Keputusan (SK) pengangÂkatan pegawai tidak tetap dan Surat Keterangan Aktif Kerja yang menyatakan bahwa ia bekerja sebagai staf honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan sejak 2005 hingga 2024.
Dokumen palsu ini dibuat oleh KS dengan memanipulasi data menggunakan laptop pribadinya.
âIa mengganti nama serta tahun pada SK lama dan menyalin tanda tangan mantan serta pejabat kepala dinas yang tersimpan daÂlam file pribadinya,âujar Kapolres.
Dari itu, polisi telah menyita seÂjumlah barang bukti, di antaranya beberapa surat keputusan pengÂangkatan pegawai tidak tetap dari tahun 2015 hingga 2024, Surat Keterangan Aktif Kerja Nomor 420.1/1025/PEND-BS/X/2024 yang digunakan SL dalam seleksi PPPK, serta laptop yang digunakan KS untuk memalsukan dokumen.
Dan atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP tentang pemalsuan surat, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.
âPolisi masih menunggu hasil pemeriksaan berkas dari kejakÂsaan dan memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur,â ujarnya. (S-25)