SIWALIMA.id > Berita
Diduga Lakukan Intimidasi, Penyidik Polda Dilaporkan ke Kapolri
Headline , Hukum | Rabu, 18 Juni 2025 pukul 23:34 WIT

AMBON, Siwalimanews – Satu penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, dilaporkan ke Kapolri, lantaran diduga melakukan intimidasi berupa memberikan tekanan kepada satu saksi yang tengah diperiksa.

AHT, penyidik berpa­ng­kat Bripka, dilaporkan ke Kapolri, karena diduga bertindak sewenang-we­nang kepada Abdul Haris The saat menjalani pe­me­riksaan di markas Ditres­krimsus, kawasan Batu Meja, Ambon.

Kuasa hukum Abdul Haris The, Ambo Koleng­susu dan Jhon Berhitu dalam keterangan pers­nya kepada wartawan di Ambon, Selasa (17/6) me­ngungkapkan, kejadian ini berawal saat kliennya memberikan klarifikasi ke penyidik Krimsus Polda Maluku tertanggal 3 Ma­ret 2025 sesuai surat pa­ng­gilan  Nomor: B/279/III/RES.3.3./2025/Dit­reskrimsus dengan Surat Perintah tugas Penyelidi­kan Nomor: SP.Gas/20/II/RES.3.3./2025/Ditres­krimsus Tertanggal 3 Feb­ruari 2025.

Dalam proses penye­lidikan, kliennya, sempat bertanya ke Bripka AHT mengenai laporan yang berkaitan dengan dugaan rindak pidana korupsi pe­nitipan dana kompensasi pembangunan transmisi  tenaga listrik oleh PT PLN UIP Maluku-Papua dan Pembangunan Transmission Line 70 Kv Gi Namlea – Gi Namrole tahun ang­garan 2024.

“Klien kami saat itu bertanya tindakan korupsi apa yang dilakukan diri­nya, namun jawaban pe­nyidik bahwa, yang me­nerima uang dari pihak PLN itu adalah aset Peme­rintah Kabupaten Buru,” tutur Ambo.

Selanjutnya kata Ambo, klienya itu juga mena­nyakan kepada penyidik, apa dasar Pemkab Buru melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan dijawab penyidik AHT ini, bahwa ada bukti, namun penyidik tidak pernah menunjukan bukti tersebut.

Dalam proses penyelidikan saat itu, kliennya ada dalam gangguan penglihatan, karena baru selesai pro­ses operasi mata dan masih memakai perban di mata kanan, namun kliennya tetap kooperatif untuk hadir atas undangan klarifikasi ter­tanggal 3 Maret 2025.

“Saat proses penyelidikan selesai, kemudian Bripka AHT ini print keterangan untuk kami baca, dan  ada beberapa poin keterangan dalam BAP yang kami lakukan koreksi, se­telah itu kami belum sempat mem­bacanya lagi, apakah koreksi kami sudah diubah atau belum,” ujarnya.

Keesokan harinya lanjut Ambo, dia dan kliennya kembali menda­tangi penyidik untuk mengambil berita acara penerimaan dokumen hak kepemilikan milik pelapor, dan moment itu langsung pihaknya ber­tanya kepada Bripka AHT ini selaku penyidik, apakah poin yang mereka koreksi itu sudah diubah atau belum sebab, mereka belum sempat membacanya.

Namun Bripka AHT dengan nada keras mengatakan, “kalian tidak percaya saya penyidik” dan sejak saat itu penyidik melarang penga­cara mendampingi kliennya untuk membaca BAP tersebut dan penyidik memaksa kliennya untuk membaca, sementara kliennya dalam kondisi gangguan penglihatan karena baru­san selesai oprasi mata lanan dan masih memakai perban di mata.Saat itu kami hanya diam dan merasa tertekan,” tandas Ambo.

Kemudian kata Ambo, pada ta­nggal 16 Mei 2025, kliennya kembali mendapat undangan klarifikasi yang kedua dengan Nomor: B/621/v/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus. Se­lanjutnya pada 22 Mei 2025, klien­nya Abd Haris The menghadap di Polres Buru, karena saat itu penyidik subdit III Tipikor memakai ruangan di sana.

Dalam proses penyelidikan, Brip­ka AHT selalu mengeluarkan kalimat yang berulang-ulang kepada klien­nya untuk mengakui, bahwa lahan ketel ini milik Pemkab Buru, namun kliennya tetap menjawab, bahwa dusun ketel kayu putih itu miliknya, berdasarkan surat kepemilikan yang telah diberikan bukti dokumen hak kepemilikan kepada penyidik ter­tanggal 22 Mei  2025.

Yang lebih parah lagi, keterangan dari kliennya yang menerangkan tentang keputusan pengadilan yang menyatakan, pemutusan kontrak sepihak oleh Pemkab Buru adalah wanprestasi, dimana keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun keterangan kliennya itu tidak pernah dimasukan penyidik dalam BAP.

“Selama dalam proses penyelidi­kan yang dampingi klienya adalah anaknya dan tidak didampingi oleh kuasa hukum, sehingga kliennya merasa tertekan oleh Bripka AHT saat lakukan pemeriksaan,” ungkap Ambo.

Menurut Ambo, objek yang dikata­kan milik Pemkab Buru, yakni Dusun Ketel Wanha, Dusun Ketel Lahangbatan dan Dusun Ketel Wae­nuni, semuanya sah milik kliennya dan itu dikuatkan dengan putusan PK Nomor 272. PK/PTD/2006 antara Pemkab Buru selaku pemohon me­lawan kliennya selaku termohon.

Bahkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, Pemkab Buru diwajibkan membayar sejumlah ganti rugi kepada kliennya. Namun nyatanya, hingga kini Pem­kab Buru tidak pernah menja­lankan perintah pengadilan tersebut.

Selaku pemilik yang sah, kliennya lantas menerima ajakan kerja sama yang disodorkan pihak PLN. Dimana pihak PLN hendak menggunakan lahan tersebut. Namun saat hendak dilakukan pembayaran, ada kebe­ratan dari pihak Mulacin yang mengklaim, bahwa lahan tersebut milik mereka.

“Saat itu pihak PLN lantas menitipkan biaya pembebasan lahan ke pengadilan dengan catatan, siapa yang berhak secara hukum atas objek tersebut, barulah dilakukan pembayaran dan saat mediasi, pihak keluarga Mulacin tidak mampu menunjukan bukti-bukti kepemilikan mereka, namun sebaliknya klien kami mampu secara hukum menunjukan bukti sah kepemilikan mereka atas objek tersebut,” beber Ambo.

Berbekal hasil mediasi tersebut kata Ambo, klienya lantas berhak menerima dana pembebasan lahan dari PLN yang dititipkan di penga­dilan.

“Dari semua itu jelas terlihat secara hukum tidak ada satupun tin­dakan korupsi yang dilakukan klien kami. Namun oleh penyidik klien kami terus ditekan untuk mengakui, bahwa objek tersebut milik Pemkab Buru. Sikap penyidik Bripka AHT ini, menunjukan ketidak profesionalnya dan sangat tidak adil dalam menja­lankan tugas dan tang­gung jawabnya sebagai penyidik. Inilah yang menjadi inti laporan kami ke Kapolri agar Kapolri memberikan atensi lebih dalam kasus ini,” jelas Ambo.

Bantah

Sementara itu Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminulla membantah pernyataan Kuasa hukum Abdul Haris The, Ambo Kolengsusu dan Jhon Ber­hitu.

“Terkait berita ini tidak benar, penyidik melakukan kesewenangan. Penyidik sudah sewajarnya mem­beri­kan pertanyaan ke Abdul Haris The itu terkait laporan aduan du­gaan kasus korupsi,” tegas Kabid saat dikonfirmasi Siwalima melalui pesan whatsappnya, Selasa (17/6).

Kabid menegaskan, dalam peme­riksaan penyidik hanya mencari in­formasi baru digelar perkara apakah ada tindak pidana ataukah tidak.

“Tapi yang bersangkutan orang­nya temperamen tinggi. Bilang bu­kan korupsi terus sudah dijelaskan kalau penyidik hanya mencari in­formasi, nanti baru digelarkan apa­kah ada tindak pidana atau bukan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Kabid, pemerik­saan juga didampingi pengacara­nya, “ada pengacaranya yang damping,” ujarnya.

Terkait mata sakit, penyidik juga menyampaikan ke pengacara untuk membantu mengoreksi jawaban dari Abdul Haris.

Kabid menegaskan, sehingga ti­dak ada kesewenang yang dilaku­kan oleh penyidik. “Jadi tidak ada ke­sewenangan. Hanya perasaannya saja yang tertekan. Siapapun yang diperiksa terkait korupsi pasti tertekan,” ujarnya. (S-26/S-25)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps