AMBON, Siwalimanews – Satu penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, dilaporkan ke Kapolri, lantaran diduga melakukan intimidasi berupa memberikan tekanan kepada satu saksi yang tengah diperiksa.
AHT, penyidik berpaÂngÂkat Bripka, dilaporkan ke Kapolri, karena diduga bertindak sewenang-weÂnang kepada Abdul Haris The saat menjalani peÂmeÂriksaan di markas DitresÂkrimsus, kawasan Batu Meja, Ambon.
Kuasa hukum Abdul Haris The, Ambo KolengÂsusu dan Jhon Berhitu dalam keterangan persÂnya kepada wartawan di Ambon, Selasa (17/6) meÂngungkapkan, kejadian ini berawal saat kliennya memberikan klarifikasi ke penyidik Krimsus Polda Maluku tertanggal 3 MaÂret 2025 sesuai surat paÂngÂgilan Nomor: B/279/III/RES.3.3./2025/DitÂreskrimsus dengan Surat Perintah tugas PenyelidiÂkan Nomor: SP.Gas/20/II/RES.3.3./2025/DitresÂkrimsus Tertanggal 3 FebÂruari 2025.
Dalam proses penyeÂlidikan, kliennya, sempat bertanya ke Bripka AHT mengenai laporan yang berkaitan dengan dugaan rindak pidana korupsi peÂnitipan dana kompensasi pembangunan transmisi tenaga listrik oleh PT PLN UIP Maluku-Papua dan Pembangunan Transmission Line 70 Kv Gi Namlea – Gi Namrole tahun angÂgaran 2024.
âKlien kami saat itu bertanya tindakan korupsi apa yang dilakukan diriÂnya, namun jawaban peÂnyidik bahwa, yang meÂnerima uang dari pihak PLN itu adalah aset PemeÂrintah Kabupaten Buru,â tutur Ambo.
Selanjutnya kata Ambo, klienya itu juga menaÂnyakan kepada penyidik, apa dasar Pemkab Buru melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan dijawab penyidik AHT ini, bahwa ada bukti, namun penyidik tidak pernah menunjukan bukti tersebut.
Dalam proses penyelidikan saat itu, kliennya ada dalam gangguan penglihatan, karena baru selesai proÂses operasi mata dan masih memakai perban di mata kanan, namun kliennya tetap kooperatif untuk hadir atas undangan klarifikasi terÂtanggal 3 Maret 2025.
âSaat proses penyelidikan selesai, kemudian Bripka AHT ini print keterangan untuk kami baca, dan ada beberapa poin keterangan dalam BAP yang kami lakukan koreksi, seÂtelah itu kami belum sempat memÂbacanya lagi, apakah koreksi kami sudah diubah atau belum,â ujarnya.
Keesokan harinya lanjut Ambo, dia dan kliennya kembali mendaÂtangi penyidik untuk mengambil berita acara penerimaan dokumen hak kepemilikan milik pelapor, dan moment itu langsung pihaknya berÂtanya kepada Bripka AHT ini selaku penyidik, apakah poin yang mereka koreksi itu sudah diubah atau belum sebab, mereka belum sempat membacanya.
Namun Bripka AHT dengan nada keras mengatakan, âkalian tidak percaya saya penyidikâ dan sejak saat itu penyidik melarang pengaÂcara mendampingi kliennya untuk membaca BAP tersebut dan penyidik memaksa kliennya untuk membaca, sementara kliennya dalam kondisi gangguan penglihatan karena baruÂsan selesai oprasi mata lanan dan masih memakai perban di mata.Saat itu kami hanya diam dan merasa tertekan,â tandas Ambo.
Kemudian kata Ambo, pada taÂnggal 16 Mei 2025, kliennya kembali mendapat undangan klarifikasi yang kedua dengan Nomor: B/621/v/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus. SeÂlanjutnya pada 22 Mei 2025, klienÂnya Abd Haris The menghadap di Polres Buru, karena saat itu penyidik subdit III Tipikor memakai ruangan di sana.
Dalam proses penyelidikan, BripÂka AHT selalu mengeluarkan kalimat yang berulang-ulang kepada klienÂnya untuk mengakui, bahwa lahan ketel ini milik Pemkab Buru, namun kliennya tetap menjawab, bahwa dusun ketel kayu putih itu miliknya, berdasarkan surat kepemilikan yang telah diberikan bukti dokumen hak kepemilikan kepada penyidik terÂtanggal 22 Mei 2025.
Yang lebih parah lagi, keterangan dari kliennya yang menerangkan tentang keputusan pengadilan yang menyatakan, pemutusan kontrak sepihak oleh Pemkab Buru adalah wanprestasi, dimana keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun keterangan kliennya itu tidak pernah dimasukan penyidik dalam BAP.
âSelama dalam proses penyelidiÂkan yang dampingi klienya adalah anaknya dan tidak didampingi oleh kuasa hukum, sehingga kliennya merasa tertekan oleh Bripka AHT saat lakukan pemeriksaan,â ungkap Ambo.
Menurut Ambo, objek yang dikataÂkan milik Pemkab Buru, yakni Dusun Ketel Wanha, Dusun Ketel Lahangbatan dan Dusun Ketel WaeÂnuni, semuanya sah milik kliennya dan itu dikuatkan dengan putusan PK Nomor 272. PK/PTD/2006 antara Pemkab Buru selaku pemohon meÂlawan kliennya selaku termohon.
Bahkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, Pemkab Buru diwajibkan membayar sejumlah ganti rugi kepada kliennya. Namun nyatanya, hingga kini PemÂkab Buru tidak pernah menjaÂlankan perintah pengadilan tersebut.
Selaku pemilik yang sah, kliennya lantas menerima ajakan kerja sama yang disodorkan pihak PLN. Dimana pihak PLN hendak menggunakan lahan tersebut. Namun saat hendak dilakukan pembayaran, ada kebeÂratan dari pihak Mulacin yang mengklaim, bahwa lahan tersebut milik mereka.
âSaat itu pihak PLN lantas menitipkan biaya pembebasan lahan ke pengadilan dengan catatan, siapa yang berhak secara hukum atas objek tersebut, barulah dilakukan pembayaran dan saat mediasi, pihak keluarga Mulacin tidak mampu menunjukan bukti-bukti kepemilikan mereka, namun sebaliknya klien kami mampu secara hukum menunjukan bukti sah kepemilikan mereka atas objek tersebut,â beber Ambo.
Berbekal hasil mediasi tersebut kata Ambo, klienya lantas berhak menerima dana pembebasan lahan dari PLN yang dititipkan di pengaÂdilan.
âDari semua itu jelas terlihat secara hukum tidak ada satupun tinÂdakan korupsi yang dilakukan klien kami. Namun oleh penyidik klien kami terus ditekan untuk mengakui, bahwa objek tersebut milik Pemkab Buru. Sikap penyidik Bripka AHT ini, menunjukan ketidak profesionalnya dan sangat tidak adil dalam menjaÂlankan tugas dan tangÂgung jawabnya sebagai penyidik. Inilah yang menjadi inti laporan kami ke Kapolri agar Kapolri memberikan atensi lebih dalam kasus ini,â jelas Ambo.
Bantah
Sementara itu Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminulla membantah pernyataan Kuasa hukum Abdul Haris The, Ambo Kolengsusu dan Jhon BerÂhitu.
âTerkait berita ini tidak benar, penyidik melakukan kesewenangan. Penyidik sudah sewajarnya memÂberiÂkan pertanyaan ke Abdul Haris The itu terkait laporan aduan duÂgaan kasus korupsi,â tegas Kabid saat dikonfirmasi Siwalima melalui pesan whatsappnya, Selasa (17/6).
Kabid menegaskan, dalam pemeÂriksaan penyidik hanya mencari inÂformasi baru digelar perkara apakah ada tindak pidana ataukah tidak.
âTapi yang bersangkutan orangÂnya temperamen tinggi. Bilang buÂkan korupsi terus sudah dijelaskan kalau penyidik hanya mencari inÂformasi, nanti baru digelarkan apaÂkah ada tindak pidana atau bukan,â ujarnya.
Selain itu, lanjut Kabid, pemerikÂsaan juga didampingi pengacaraÂnya, âada pengacaranya yang damping,â ujarnya.
Terkait mata sakit, penyidik juga menyampaikan ke pengacara untuk membantu mengoreksi jawaban dari Abdul Haris.
Kabid menegaskan, sehingga tiÂdak ada kesewenang yang dilakuÂkan oleh penyidik. âJadi tidak ada keÂsewenangan. Hanya perasaannya saja yang tertekan. Siapapun yang diperiksa terkait korupsi pasti tertekan,â ujarnya. (S-26/S-25)