AMBON, Siwalimanews – Â Tak ada efek jera, terpidana kasus dugaan pencemaran nama baik Patrick Papilaya kembali berulah di media sosial.
Kali ini Papilaya menyerang calon Gubernur dan Wakil GuÂbernur Maluku terpilih HenÂdrik Lewerissa dan Abdullah Vanath.
Melalui akun media sosial tiktoknya, Papilaya diduga meÂngeluarkan pernyataan yang tidak pantas.
Perbuatan Papilaya ini menÂdapat perhatian serius dari fraksi Partai Gerindra DPRD Maluku.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku, Suanthie John Laipeny menilai pernyataan dengan gerakan tangan yang dilakukan Papilaya sangat tidak tepat.
Pasalnya, sebagai orang yang pernah dihukum karena melakukan pencemaran nama baik Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, Papilaya mestinya tidak melakukan tindakan serupa di media sosial.
âKami fraksi Gerindra minta Kapolda segera menangkap pemilik akun tiktok atas nama Patrick PaÂpilaya yang secara teranganâteraÂngan menghina bahkan berbicara tidak sopan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath,â ujar Laipeny kepada Siwalima meÂlalui telepon selulernya, Minggu (22/12).
Laipeny menjelaskan, penggunaÂan media sosial sebagai sarana unÂtuk melakukan penghinaan diangÂgap tidak hanya melanggar norma soÂsial, tetapi juga berpotensi melaÂnggar undang-undang, seperti UU ITE.
Karenanya perlu ada langkah cepat dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa pelaku bertangÂgung jawab atas perbuatanÂnya sesuai hukum yang berlaku.
Menurutnya, penghinaan terhaÂdap gubernur dan wakil gubernur terpilih tidak diterima oleh para timsus HL-AV, guna mencegah terÂjadinya hal-hal yang tidak diinginÂkan maka aparat kepolisian harus segera bertindak.
âDesakan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa jika kasus ini tidak segera ditangani, dapat memiÂcu reaksi negatif dari para timsus, relawan maupun masyarakat penduÂkung HL-AV termasuk potensi konflik atau ketegangan sosial,â jelasnya.
Laipeny berharap, Kapolda MaluÂku dan jajaran untuk berani dan teÂgas menindak perbuatan yang dilaÂkukan Papilaya dan jika tidak segera maka patut dipertanyakan keseriuÂsan penegakan hukum di Maluku.
âJika Polda Maluku tidak serius menangani kasus ini maka kami akan minta pihak Mabes Polri untuk melihat kasus ini,â tegas Laipeny. (S-20)