AMBON, Siwalimanews – Dinas KeÂhuÂtanan ProÂvinsi Maluku mulai memÂperÂketat peÂngawasan terhadap kayu yang masuk ke Kota Ambon melalui Pelabuhan PenyeÂberangan Waipirit, Kecamatan Kairatu, Seram Bagian Barat dan Pelabuhan Hunimua, Liang, Maluku Tengah.
Namun di dalam Kota Ambon sendiri, diduga masih banyak kayu industri tanpa dokumen resÂmi yang beredar dengan sengaja oleh petugas Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
Seorang sopir pengangkut kayu yang enggan disebutkan namaÂnya mengungkapkan, bahwa pengawasan didua pelabuhan tersebut memang mulai memÂbaik, tetapi belum sepenuhnya efektif.
âKalau kita lihat pengawasan di pelabuhan Waipirit dan Hunimua sudah mulai bagus, meski belum sesuai harapan. Sebab, sampai saat ini           masih banyak kayu tanpa dokumen yang beredar di Kota Ambon,â ujarnya kepada wartaÂwan di Ambon, pekan kemarin.
Menurutnya, pengawasan seÂhaÂrusnya tidak hanya dilakukan di pelabuhan, tetapi juga di dalam Kota Ambon.
âJangan hanya di pelabuhan, tapi di dalam kota sendiri diÂabaikan. Kalau mau ketat, ya ketat secara merata,â katanya.
Dugaan banyaknya kayu ilegal yang beredar di Kota Ambon menunjukkan lemahnya pengaÂwaÂsan oleh petugas Dinas KeÂhutanan Provinsi Maluku. Bahkan ada dugaan, sengaja dibiarkan oleh petugas-petugas di lapangan yang bertugas melakukan pemeÂriksaan akhir sebelum kayu dibongkar di lokasi tujuan.
Karena itu, sopir tersebut meÂminta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haekal Baadilla untuk mengevaluasi kinerja petugas di lapangan.
Diketahui ada sejumlah toko kayu di pusat Kota Ambon yang terindikasi menerima kayu tanpa dokumen lengkap.
âKami minta kondisi seperti ini dievaluasi secara menyeluruh. Kalau mau tegas, ya tegas secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Supaya tahu saja bahwa banyak kayu yang masuk ke toko-toko kayu di dalam kota ini tidak ada surat, padahal setiap kayu masuk itu selalu ada petugas. Pertanyaannya apa yang diperiksa, sementara sebaÂgian besar        itu tidak ada dokumen.        Berarti kan ada permainan,â tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala DiÂnas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadilla megatakan, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku terus mengoptimalkan pengawasan peredaran kayu di wilayahnya, khususnya dari Pulau Seram ke Ambon.
Menurutnya, langkah ini bertuÂjuan untuk mengamankan hak neÂgara atas sumber daya hutan serta menekan peredaran kayu ilegal.
âKami mengefektifkan pemerikÂsaan terhadap kayu yang masuk ke Kota Ambon, baik dari segi dokumen maupun fisiknya. DeÂngan demikian, kami memastikan bahwa jumlah kayu yang diangÂkut sesuai dengan pembayaran yang dilakukan,â ujar Haikal saat dikonfirmasi Siwalima di Ambon, Jumat (28/2).
Dikatakan, selama ini ditemukan praktik pengangkutan kayu yang tidak sesuai dengan dokumen resmi.
âMisalnya ada yang mengangkut 10 kubik kayu, tetapi hanya membayar untuk 5 kubik. Jika kami temukan pelanggaran seperti ini, kami memberikan kesempatan untuk melunasi dokumen yang kurang,â katanya.
Ia menekankan, bahwa sebagai langkah awal pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif guna mengurangi kebocoran penerimaan negara dari sektor kehutanan.
Namun, jika pelanggaran terus berlanjut dan terbukti merupakan bagian dari penebangan liar, tindakan hukum akan ditempuh.
Selain menertibkan peredaran kayu, Dinas Kehutanan Maluku juga melakukan evaluasi terhaÂ-dap kinerja petugas yang ditemÂ-patkan di pos-pos pemeriksaan. Jika ditemukan kinerja yang kurang baik, petugas tersebut akan dipindahkan.
âKami juga mendengar dugaan adanya kongkalikong antara petugas dan pemegang izin, meski belum ada bukti kuat. Oleh karena itu, kami melakukan rotasi untuk mengurangi hubungan yang terlalu lama antara petugas dan pelaku usaha,â jelas Haikal.
Petugas di pos memiliki tugas utama memberikan informasi tentang kendaraan pengangkut kayu. Proses peÂ-meriksaan lebih lanjut dilakukan di Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Ambon dengan melibatkan tenaga profesional guna memasÂtikan keabsahan dokumen serta fisik kayu yang diangkut.
âToko hanya sebagai penampung. Jika pengawasan di jalur masuk sudah ketat, maka kayu yang sampai di tempat penampungan pun akan sesuai dengan prosedur yang berlaku,â ujar Haikal.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerimaan negara dari sektor kehutanan dapat meningkat, sekaligus memastikan distribusi kayu di Maluku berlangsung sesuai aturan dan tidak merugikan negara. (S-25)