SIWALIMA.id > Berita
Diduga Banyak Kayu Ilegal Masuk Ambon
Daerah , Headline | Senin, 3 Maret 2025 pukul 21:15 WIT

AMBON, Siwalimanews – Dinas Ke­hu­tanan Pro­vinsi Maluku mulai mem­per­ketat pe­ngawasan terhadap kayu yang masuk ke Kota Ambon melalui Pelabuhan Penye­berangan Waipirit, Kecamatan Kairatu, Seram Bagian Barat dan Pelabuhan Hunimua, Liang, Maluku Tengah.

Namun di dalam Kota Ambon sendiri, diduga masih banyak kayu industri tanpa dokumen res­mi yang beredar dengan sengaja oleh petugas Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

Seorang sopir pengangkut kayu yang enggan disebutkan nama­nya mengungkapkan, bahwa pengawasan didua pelabuhan tersebut memang mulai mem­baik, tetapi belum sepenuhnya efektif.

“Kalau kita lihat pengawasan di pelabuhan Waipirit dan Hunimua sudah mulai bagus, meski belum sesuai harapan. Sebab, sampai saat ini            masih banyak kayu tanpa dokumen yang beredar di Kota Ambon,” ujarnya kepada warta­wan di Ambon, pekan kemarin.

Menurutnya, pengawasan se­ha­rusnya tidak hanya dilakukan di pelabuhan, tetapi juga di dalam Kota Ambon.

“Jangan hanya di pelabuhan, tapi di dalam kota sendiri di­abaikan. Kalau mau ketat, ya ketat secara merata,” katanya.

Dugaan banyaknya kayu ilegal yang beredar di Kota Ambon menunjukkan lemahnya penga­wa­san oleh petugas Dinas Ke­hutanan Provinsi Maluku. Bahkan ada dugaan, sengaja dibiarkan oleh petugas-petugas di lapangan yang bertugas melakukan peme­riksaan akhir sebelum kayu dibongkar di lokasi tujuan.

Karena itu, sopir tersebut me­minta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haekal Baadilla untuk mengevaluasi kinerja petugas di lapangan.

Diketahui ada sejumlah toko kayu di pusat Kota Ambon yang terindikasi menerima kayu tanpa dokumen lengkap.

“Kami minta kondisi seperti ini dievaluasi secara menyeluruh. Kalau mau tegas, ya tegas secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Supaya tahu saja bahwa banyak kayu yang masuk ke toko-toko kayu di dalam kota ini tidak ada surat, padahal setiap kayu masuk itu selalu ada petugas. Pertanyaannya apa yang diperiksa,  sementara seba­gian besar         itu tidak ada dokumen.         Berarti kan ada permainan,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Di­nas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadilla megatakan, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku terus mengoptimalkan pengawasan peredaran kayu di wilayahnya, khususnya dari Pulau Seram ke Ambon.

Menurutnya, langkah ini bertu­juan untuk mengamankan hak ne­gara atas sumber daya hutan serta menekan peredaran kayu ilegal.

“Kami mengefektifkan pemerik­saan terhadap kayu yang masuk ke Kota Ambon, baik dari segi dokumen maupun fisiknya. De­ngan demikian, kami memastikan bahwa jumlah kayu yang diang­kut sesuai dengan pembayaran yang dilakukan,” ujar Haikal saat dikonfirmasi Siwalima di Ambon, Jumat (28/2).

Dikatakan, selama ini ditemukan praktik pengangkutan kayu yang tidak sesuai dengan dokumen resmi.

“Misalnya ada yang mengangkut 10 kubik kayu, tetapi hanya membayar untuk 5 kubik. Jika kami temukan pelanggaran seperti ini, kami memberikan kesempatan untuk melunasi dokumen yang kurang,” katanya.

Ia menekankan, bahwa sebagai langkah awal pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif guna mengurangi kebocoran penerimaan negara dari sektor kehutanan.

Namun, jika pelanggaran terus berlanjut dan terbukti merupakan bagian dari penebangan liar, tindakan hukum akan ditempuh.

Selain menertibkan peredaran kayu, Dinas Kehutanan Maluku juga melakukan evaluasi terha­-dap kinerja petugas yang ditem­-patkan di pos-pos pemeriksaan. Jika ditemukan kinerja yang kurang baik, petugas tersebut akan dipindahkan.

“Kami juga mendengar dugaan adanya kongkalikong antara petugas dan pemegang izin, meski belum ada bukti kuat. Oleh karena itu, kami melakukan rotasi untuk mengurangi hubungan yang terlalu lama antara petugas dan pelaku usaha,” jelas Haikal.

Petugas di pos memiliki tugas utama memberikan informasi tentang kendaraan pengangkut kayu. Proses pe­-meriksaan lebih lanjut dilakukan di Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Ambon dengan melibatkan tenaga profesional guna memas­tikan keabsahan dokumen serta fisik kayu yang diangkut.

“Toko hanya sebagai penampung. Jika pengawasan di jalur masuk sudah ketat, maka kayu yang sampai di tempat penampungan pun akan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujar Haikal.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerimaan negara dari sektor kehutanan dapat meningkat, sekaligus memastikan distribusi kayu di Maluku berlangsung sesuai aturan dan tidak merugikan negara. (S-25)


Tags :

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps