AMBON, Siwalimanews – Pengelolaan Dana Desa dan AloÂkasi Dana Desa Negeri Ouw, KecamaÂtan Saparua Timur, Kabupaten MaÂluku Tengah, dinilai tidak transparan dan tidak jelas peruntukannya.
Salah satu Tokoh Adat Masyarakat Negeri Ouw, Abraham Makailopu, dalam rilisnya, kepada Siwalima, Sabtu (2/9) menuturkan, selama ini, papan atau baliho pengeÂloÂlaan DD dan ADD, tidak pernah dipajang oleh Pemerintah Negeri Ouw.
Padahal menurutnya, itu wajib sebagai bentuk transparansi informasi publik terkait penggunaan anggaran Desa.
Dijelaskan, berdasarkan Peraturan UU No.14 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang PengeÂlolaan keuangan Desa yang telah diatur bagaimana publik harus mengetahui secara luas berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Uang Negara. Dengan itu, Pemerintah Desa/Negeri harus transparan diantaraÂnya dalam hal perencanaan, pengÂanggaran dan pelaksanaan kegiatan Desa.
âRegulasi telah mengatur setiap pekerjaan fisik yang dibiayai Negara, wajib memasang papan informasi kegiatan. Itu sebagai bentuk impleÂmentasi dari aturan-aturan tersebut, salah satunya dapat melalui papan inÂformasi kegiatan desa. Papan inforÂmasi setidaknya wajib memuat uraian antara lain seperti volume, lokasi, sumber dana dan total anggaran termasuk item-item di dalamnya seperti Pajak, Upah Pekerja, Honor TPK, dan sebagaiÂnya,âjelasnya.
Namun di Negeri Ouw, tidak perÂnah ada transparansi soal pengeÂlolaan anggaran Negeri Ouw. Alhasil, berbagai dugaan penyeÂlewengan terjadi dan tidak pernah mendapat perhatian aparat penegak hukum, terlebih Inspektorat sebagai lembaga yang mengawasi pelakÂsanaan urusan pemerintahan hingga ke desa/negeri.
Dia juga menuturkan perihal berÂbagai dugaan penyelewengan angÂgaran Negeri Ouw, seperti diantaÂranya dugaan mark up anggaran proyek pembangunan dapur dan jamban TA 2022, dimana pembelanjaan dilakukan tidak sesuai RAB, padahal programÂnya adalah pembangunan jamban, namun justru pada item closet dihilangkan dan tidak dibelanjakan, kemudian diganti dengan pasir yang per KK hanya mendapat 8 karung.
Selain itu, dugaan penyalahguÂnaan Rp. 65 juta dana covid TA 2022, dana BUMNag TA 2022 sebesar Rp. 50 juta, dugaan mark up proyek pembangunan papan nama Kantor Negeri yang diperkirakan hanya berkisar Rp. 2-3 juta, namun diangÂgarkan sebesar Rp. 7 juta.
âDitambah, Kantor Negeri yang dibangun sejak tahun 2018, tidak jelas berapa anggarannya, namun hingga kini, belum juga difungsiÂkan,âungkapnya.
Dia menambahkan, persoalan pengelolaan anggaran di Negeri Ouw ini telah dilaporkan ke KejakÂsaan Tinggi Maluku, namun belum ada tindak lanjut.
âKita berharap ada perhatian serius baik Pemerintah Kabupaten dan juga aparat penegak hukum dalam melihat persoalan di Negeri Ouw,â pintanya. (2-25)