AMBON, Siwalimanews – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Husni Alkatiri meraguÂkan adanya kerja sama antara PemeÂrintah Provinsi Maluku dengan PT Bumi Perkasa Timur dalam pengeÂlolaan Pasar Mardika.
Pasalnya, hingga saat ini PT Bumi Perkasa Timur belum mampu meÂnunjukkan dokumen Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprov Maluku yang selama ini digunakan untuk melakukan tindaÂkan-tindakan diluar kewenangan.
Menurutnya, Komisi III DPRD MaÂluku akan kembali melakukan rapat kerja menindaklanjuti perteÂmuan sebelumnya, dan kerjasama PT Bumi Perkasa Timur dengan PemÂprov Maluku akan menjadi subsÂtansi dalam upaya penyelesaian polemik Pasar Mardika.
âKerja sama dengan BPT menjadi salah satu poin yang paling subtansi yang harus di bahas, tapi pertaÂnyaannya? kerja sama itu ada atau tidak. Karena sampai hari ini pihak BPT belum mampu menyerahkan MoU yang katanya itu ada,â ujar Alkatiri saat diwawancarai Siwalima di ruang kerjanya, Jumat (24/3).
Menurutnya, PT Bumi Perkasa Timur harus menunjukkan kepada Komisi III terkait dengan dokumen MoU dengan Pemprov Maluku, seÂbab dalam memutuskan kewenaÂngan penggolongan Pasar Mardika, komisi III harus melihat kedudukan hukum PT Bumi Perkasa Timur. Alkatiri juga menyayangkan sikap Pemprov Maluku yang tidak meliÂbatkan DPRD Provinsi dalam pengÂambilan keputusan berkaitan deÂngan kerja sama dengan PT Bumi Perkasa Timur, padahal Pasar Mardika meÂrupakan aset daerah Maluku yang harus diawasi oleh DPRD.Pemrov Maluku lanjut Alkatiri, tidak boleh mengesamÂpingkan DPRD Provinsi Maluku dalam pengambilan setiap kebijakan yang berkaitan dengan aset daerah seperti, pengelolaan pasar karena DPRD berkepentingan untuk meÂmasÂtikan para pelaku pasar khususÂnya pedagang kecil tetap diberdayakan.
âSalah satu kendala kami, karena kami tidak mengetahui poin-poin dalam MoU. Dan ini kesalahan dari Pemprov karena DPRD tidak dilibatkan, padahal ini pasar yang merupakan jantung ekonomi daerah,â kesalnya.
Politisi PKS Maluku ini pun memastikan pihaknya akan mendudukan persoalan Pasar Mardika secara jelas sehingga, tidak membiarkan para pelaku pasar khususnya pedagang kecil tertindas. (S-20)