AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi Maluku melalui PaÂnitia Khusus Pengelolaan PaÂsar Mardika menilai, perjanjian kerja sama atau MoU antara Pemerintah Provinsi Maluku deÂngan Bumi Perkasa Timur cacat hukum.
Ketua Pansus Pasar Mardika, Richard Rahakbauw menjelasÂkan, Pansus telah bekerja secara maraton dengan mengundang sejumlah pihak yang berkepenÂtingan di Pasar Mardika, termasuk PT Bumi Perkasa Timur dan para pemilik SHGB.
âDari penjelasan PT BPT mauÂpun pemilik SHGB ruko Mardika, Pansus berada pada satu pemiÂkiran yakni perjanjian kerja sama kedua belah pihak cacat hukum. Artinya dengan sendiri BPT tidak boleh melakukan tindakan apaÂpun,â ungkap Rahakbauw saat diwawancarai Siwalima di Kantor DPRD, Kamis (22/6).
Bahkan, pemilik ruko pemeÂgaÂng SHBG mengakui jika terÂnyata mereka memiliki perjanjian diÂbawah tangan terkait kepemilikan bangunan.
Pansus kata Rahakbauw, meÂnolak perjanjian antara Pemprov dan BPT karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebaÂgaimana diatur dalam 1320 KUHÂPerdata dimana ada empat syarat yakni, sepakat mereka yang mengikat diri, kecakapan mereka yang membuat kontrak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
Kerja sama tersebut juga tidak sesuai dengan Permendagri NoÂmor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
Lanjutnya sesuai Permendagri, perjanjian kerja sama yang dilaÂkukan oleh pemprov dengan pihak ketiga apabila membebani masyaÂrakat, daerah dan belum diangÂgarkan dalam APBD tahun berjalan maka harus melalui persetujuan DPRD secara kelembagaan.
âSeharusnya sesuai mekaÂnisme draf perjanjian kerja sama diusulkan kepada pimpinan DPRD dan ditunjuk komisi terkait untuk melakukan pembahasan selanjutÂnya dibawah ke paripurna, untuk pengambilan keputusan tapi terÂnyata perjanjian tidak melalui meÂkanisme pembahasan,â bebernya.
Pansus pun berjanji akan melaÂkukan pengawalan terhadap kerja sama yang telah dilakukan antara Pemprov dan PT Bumi Perkasa Timur dan harus batal demi huÂkum, sehingga tidak merugikan daerah maupun masyarakat.
âKita akan bicarakan dengan PemÂprov dan Pemkot, tetapi yang pasti pansus juga mengingatkan Pemprov, Pemkot dan juga PT Bumi Perkasa Timur diingatkan unÂtuk tidak melakukan tindakan apaÂpun di pasar mardika,â tegasnya.
Tunggu Laporan Pansus
Wacana penggunaan hak angket oleh DPRD Provinsi Maluku terÂhadap persoalan Pasar Mardika menuggu laporan panitia khusus pengelolaan Pasar Mardika keÂpada pimpinan dewan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi MaÂluku, Melkianus Sairdekut kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (22/6) mengatakan, angket meruÂpakan hak DPRD yang diberikan oleh undang-undang, artinya sah-sah saja jika hak itu digunakan.
Sesuai undang-undang, lanjut dia, pengajuan angket dapat dilakukan jika diusulkan minimal oleh 10 anggota atau lebih dari satu fraksi utuh.
âWacana di internal pansus seÂperti itu, dalam kaitan dengan persoalan Mardika maka rekan-rekan Pansus memandang bahwa angket menjadi pilihan untuk penyelesaian pasar Mardika termasuk sampai penyidikan yang mendalam, nanti dipertimbangÂkan,â tegas Sairdekut.
Menurutnya, setelah selesai verifikasi surat masuk oleh DPRD maka Pansus akan melaporkan hasil kepada pimpinan dan selanÂjutnya akan dirumuskan langkah lanjutan yang akan ditempuh DPRD.
Apalagi, penggunaan hak angket harus melewati proses lobi dan konsolidasi tingkat fraksi sehingga harus dirumuskan secara baik.
Terpisah, Sekretaris Fraksi PDIP yang juga anggota pansus Pasar Mardika DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary mengakui setelah Pansus memanggil pihak penyeÂwa ruko ditemukan masalah perÂjanjian Pemprov Maluku lewat Gubernur Maluku, Murad Ismail dengan PT. BPT yang melanggar Permendagri bahkan tidak ada uji kelayakan sebelum melakukan pelelangan aset daerah.
Padahal dalam Permendagri diwajibkan semua perjanjian deÂngan pihak ketiga yang melibatkan aset daerah harus lewat perseÂtujuan DPRD, sebelum dilakukan proses pelelangan.
Namun yang terjadi proses perjanjian yang dilakukan GuberÂnur Maluku, telah mengabaikan Permendagri sehingga dianggap perjanjiannya cacat hukum.
âAkibat dari perjanjian yang cacat hukum itu, itu ada dugaan kerugian daerah, karena secara draft dari perjanjian itu Pemda hanya meÂnerima kurang lebih Rp4 miliar, padahal ketika dihitung-hitung dari harga sewa yang diambil PT BPT dari penyewa ruko, sebesar Rp15 miliar dari 140 unit ruko yang dikerjasamakan,â jelasnya.
Lanjutnya, besaran yang diambil BPT, belum termasuk yang berada diluar ruko sebab yang menjadi objek perjanjian bukan saja 140 ruko, melainkan seluruh kawasan Pasar Mardika yang mencapai 6 hektar lebih termasuk parkiran, pasar dan lainnya.
Pansus kata Atapary menduga ada kerugian daerah. Namun untuk masuk dalam proses penyiÂdikan, bukan menjadi kewengan pansus dan harus menggunakan hak angket DPRD lewat fraksi-fraksi.
âDalam rapat pansus, saya mengusulkan agar untuk mendapat kronoligisnya yang cukup terang, bukti yang terang, apakah ini ada pelanggaran peraturan perundang-undangan, apakah ada kerugian daerah, akibat dari kerjasama yang dilakukan pemprov yang diwakili pak gubernur dengan PT BPT. Salah satu yang bisa dipergunakan DPRD itu hak angket, karena hak angket itu diberikan kewengan untuk DPRD melakukan penyelidikan,â cetusnya.
Ditambahkan, hak angket merupakan hak fraksi tetapi selain PDIP pasti terdapat pikiran partai Golkar yang juga menyetujui adanya hak angket, guna mengusut pelanggaran peraturan perundang-undangan dan dugaan kerugian daerah akibat dari perjajian bersama pemprov dan BPT. (S-20)