AMBON, Siwalimanews – Panitia Khusus PengeloÂlaan Pasar Mardika DPRD Maluku mengingatkan Pemerintah Provinsi agar tidak melindungi kartel di Pasar Mardika.
Peringatan ini diungkapÂkan Sekretaris Pansus Pasar Mardika DPRD ProÂvinsi Maluku, Fauzan Husni Alkatiri kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (26/7).
Fauzan mengungkapkan, semua tindak tanduk yang terjadi di Pasar Mardika belakang menunjukkan pemerintah daerah lemah ketika berhadapan dengan para kartel.
Kejadian terakhir yang terjadi di Pasar Mardika peÂmasangan plank oleh PeÂmerintah Provinsi Maluku dengan menyertakan logo Pemerintah Provinsi MaÂluku dan KPK menujukan sikap yang tidak bijaksana.
âIni jadi pertanyaan kita saat ini ada konflik masalah tanah apa di Mardika yang membutuhkan penegasan bahwa tanah itu milik Pemprov Maluku,â kecam Alkatiri.
Alkatiri mencurigai, logo Pemprov dan KPK sengaja catut oleh kelompok kartel untuk melancarkan urusannya Pasar Mardika yang sengaja dilaÂkukan pembiaran oleh Pemprov Maluku.
Menurutnya, penggunaan logo pemerintah bukan barang baru di Mardika, tetapi sudah tiga kali dan diakui oleh Pemda tanpa adanya penegakan hukum, seakan-akan pencatut logo pemerintah itu hal biasa padahal ini pelanggaran hukum .
âPertama logo perhubungan dicatut dan Walikota berteriak tapi tidak ada penegakan hukum apa-apa. Kedua, Dinas keberÂsihan capnya dicatut untuk penagihan retribusi setelah dibayar dikatakan ulah oknum dan Pemkot tidak berani melaÂporkan ini ke polis,i apakah takut dengan kartel. Ketiga, Pemprov kemungkinan palang dan KPK logonya dicatut juga,â bebernya.
Lanjutnya, salah satu bukti pemerintah kalah dengan kartel di Mardika karena Mardika saat ini isinya mafia yang melakukan tindakan pungutan terhadap pedagang pribumi secara paksa sedangkan pemerintah hanya duduk menonton termasuk aparat kepolisian tanpa adanya tindakan apapun.
Alkatri juga mengingatkan Pemprov agar tidak perlu melaÂkukan tindakan berlebihan di PaÂsar Mardika, sebab akan menyuÂsahkan masyarakat khususnya para pedagang.
âKita sudah meminta penjelaÂsan ahli hukum dan pansus akan menuntaskan persoalan di Pasar Mardika agar tidak ada tempat bagi kartel yang selama ini beroperasi bebas di Mardika,â tegasnya.(S-20)