AMBON, Siwalimanews – Komisi I DPRD Provinsi meminta Pemprov Maluku menyelesaikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
Pasalnya, ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku belum mendapatkan TPP dua bulan terÂakhir yakni Agustus dan September.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Michael Tasaney mengÂakui, telah mendengar keluhan terÂkait dengan TPP ASN yang belum dibayarkan Pemprov Maluku.
âLaporan yang masuk ke Komisi I memang TPP untuk bulan Agustus dan September ini belum dibayarÂkan, makanya kita minta pemprov untuk menyelesaikan persoalan ini,â pinta Tasaney saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulerÂnya, Jumat (13/9)
Persoalan TPP lanjut Tasaney, telah dibicarakan dalam pembahaÂsan KUPA-PPAS APBD perubahan tahun 2024 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Maluku.
DPRD sepakat semua bentuk hak ASN yang dijamin oleh aturan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah untuk diselesaikan. âMemang TPP ini berbeda dengan gaji yang wajib cair ditanggal 1 setiap bulan berjalan tetapi, setidaknya TPP ini juga harus diperhatikan pemprov,â tegas Tasaney.
Tasaney berharap jika anggaran TPP telah tersedia maka harus dilakukan pembayaran setiap bulan berjalan agar tidak menjadi masalah. (S-20)