AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kota Ambon diÂnilai lamban dan tidak teÂgas dalam menangani perÂsoalan bangunan tanpa izin.
Persoalan ruko di pasar ruÂmahtiga, kata Wenno menjadi bukti ketidaktegasan dari PeÂmerintah Kota Ambon dalam meÂnegakkan peraturan daerah tentang Izin Membangun Bangunan (IMB) yang selama ini dijadikan dasar dalam penataan kota.
Menurutnya, Pemerintah Kota Ambon dengan kewenangan yang diberikan mestinya melakukan pembongkaran terhadap semua bangunan yang dibangun tanpa diÂdahului dengan izin yang dikeÂluarkan oleh Dinas PKP.
âPerda kita jelas kalau bangun yang dibangun tanpa izin dari Pemerintah Kota Ambon melalui dinas terkait, maka Pemkot harus membongkar bangunan itu, tidak boleh dibiarkan begitu saja,â tegas Wenno saat diwawancarai wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (27/3).
Dikatakan, dalam penegakan hukum yang dibutuhkan ketegasan dari Pemerintah Kota Ambon, sebab jika tidak wibawa pemerintah akan dipertanyakan apalagi menyangkut pasar yang kedepan, jika tidak dilakukan penataan dengan baik akan menjadi masalah baru termasuk terhadap lingkungan sekitar.
Wenno menegaskan, jika PeÂmerintah Kota Ambon tidak tegas untuk membongkar ruko yang di peÂsisir laut dalam areal pasar RuÂmahtiga, maka kedepannya akan bernasib sama dengan persoalan yang terjadi di Pasar Mardika yang hingga saat ini menjadi polemik dan merugikan pedagang.
âWalikota dan jajaran jangan biarÂkan hal itu terjadi lagi, nanti nasibnya sama dengan pasar Mardika, jadi haÂrus tegas. Artinya bangun tanpa izin mendirikan harus dibongkar, tiÂdak ada pilihan lain,â cetusnya. (S-20)