AMBON, Siwalimanwews –Â Komisi I DPRD Maluku meminta Kejaksaan Tinggi Maluku untuk tidak bersikap lembek tetapi tegas dalam meÂmeriksa bos PT Bumi Perkasa Timur (BPT) Franky Gaspary Thiopelus alias Kipe, dan siapapun yang beÂrupa menghalangi kejaksaan.
Hal ini diungkapkan, SekÂreÂtaris Komisi I DPRD ProÂvinsi Maluku, Michael TasaÂney saat diwawancarai SiwaÂlima melalui telepon seluÂlernya, Jumat (9/8).
âKalau memang saat diÂpanggil tidak hadir dengan sakit selama beberapa kali, maka harus ada langkah tegas dari Kejati Maluku,â ujar Tasaney
Dikatakan, Kejati harus bersikap tegas terhadap piÂhak-pihak termasuk bos PT Bumi Perkasa Timur guna mempercepat proses penguÂsutan kasus dugaan korupsi pengelolaan ruko Mardika.
Menurutnya, kasus dugaan koÂrupsi pengelolaan ruko Mardika telah menjadi atensi bukan saja lokal tetapi nasional, khususnya lembaga antirasuah KPK maka proses hukum harus berjalan cepat.
Kata dia, jika ada pihak-pihak yang sengaja menghalangi proses penyeliÂdikan dengan alasan sakit dan sebagainya, maka mesti ada tindakan tegas dari Kejati Maluku sendiri.
âKejati harus memastikan yang bersangkutan benar-benar sakit kalau tidak maka harus ada tindakan tegas. Kasus ini harus dituntaskan,â tegas Tasaney.
Tasaney menambahkan, Kejati harus bergerak cepat melakukan peÂmeriksaan semua pihak yang diduga terlibat dengan persoalan pengeÂlolaan ruko Mardika, yang diduga merugikan daerah sehingga dapat dicari pertanggungjawaban hukumÂnya. âDPRD tentu berharap tidak ada pihak yang menghalangi proses huÂkum kasus ini agar Kejati dapat beÂkerja profesional dan cepat untuk menyelesaikan kasus ini,â pungkasnya.
Tunggu Koordinasi
Seperti diberitakan sebelumnya, Muhammad Franky Gaspary ThioÂpelus alias Kipe, kuasa usaha PT Bumi Perkasa Timur sebagai pengeÂlola pasar Mardika, tidak memenuhi panggilan tim penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku.
Kipe harus menjalani pemeriksaan pada Senin (5/8) namun tidak hadir dengan alasan sakit.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy yang dikonfirmasi Siwalima, Rabu (7/8) mengakui, Kipe sakit sehingga tidak hadir untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan pasar Mardika
Menurut Ardy pihaknya tak haÂnya fokus kepada Kipe karena ada piÂhak-pihak lainnya yang akan diÂpaÂÂnggil untuk memberikan keterangan.
âKalau misalnya kedepan yang bersangkutan masih sakit, maka kita akan fokus untuk memeriksa saksi lainnya, sebab dalam kasus ruko Mardika itu ada pihak lainya juga yang belum diminta keterangan.
Sementara itu untuk melakukan pemanggilan ulang, lanjut Ardy, piÂhaknya masih menunggu koorÂdinasi. âSoal pemanggilan kembali terÂhadap yang bersangkutan, kita maÂsih menunggu koordinasi,â ungkap Ardy.
Selain itu kata Ardy, ketidakhaÂdiran Kipe karena sakit juga bukan tanpa alasan, namun Kipe menyamÂpaikan secara resmi kepada penyeÂlidik, dengan melampirkan bukti keterangan dokter. âYang bersangÂkutan tidak hadir karena sakit. Dia juga memasukan bukti keterangan dokter sehingga kita tak bisa memaksakan untuk melakuÂkan permintaan keteraÂngan,â tuturnya.
Selanjutnya, tambah Ardy, pemaÂnggilan akan dilakukan kembali jika Kipe telah sehat untuk kembali menjalani pemeriksaan.
âPemanggilan kembali jika yang bersangkutan telah sehat, sebab bukan hanya yang bersangkutan tetapi pihak lain yang turut terlibat, kita akan jadwalkan pemeriksaan terhadap mereka,â ujar Ardy.
Untuk diketahui, Kipe sebelumÂnya diperiksa penyidik Kejati Maluku pada, Jumat (14/6) lalu. Dia diperiksa selama dua jam dan dihujani puluhan pertanyaan.
Kasus ini berawal dari Pansus DPRD Maluku menemukan 12 pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang menempati pertokoan Pasar Mardika telah melakukan pembayaran kepada PT BPT sebesar Rp18.840.595.750.
Namun dari total nilai tersebut, BPT yang dikomandoi Kipe, hanya menyetor ke Pemprov Maluku sebesar Rp5 miliar saja dengan rincian tahun 2022 Rp250 juta dan Rp4.750.000.000 pada Tahun 2023.
Pansus juga menemukan dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengumuman pemenang tender pemanfaatan 140 ruko milik Pemprov yang dimenangkan PT BPT.
Selain itu, menurut Pansus mekaÂnisme tender oleh Pemprov Maluku melalui layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga segala tindakan yang dilakukan PT BPT untuk menarik uang sewa ruko dari para pemilik sertifikat HGB yang menempati ruko Mardika adalah perbuatan melawan hukum. (S-26)