AMBON, Siwalimanews – Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jantje Wenno meminta, KeÂjaksaan Tinggi Maluku tunÂtaskan kasus dugaan korupsi ruko Mardika.
Wenno menjelaskan, DPRD seÂcara kelembagaan menemukan adaÂnya pengelolaan ruko Mardika tidak sesuai dengan aturan, akibatnya pemerintah daerah harus mengalami kerugian.
Temuan tersebut telah disamÂpaikan DPRD Provinsi Maluku baik kepada kepolisian, kejaksaan mauÂpun KPK, namun dalam perjalanan Kejaksaan Tinggi Maluku telah mengambil alih pengusutan kasus ini.
âMemang Kejaksaan Tinggi telah beberapa kali memanggil pihak-pihak tertentu terkait pengelolaan ruko Mardika, termasuk Bos PT BuÂmi Perkasa Timur sebagai pengelola. Tapi sampai saat ini belum ada progress, sejauhmana penanganan kasus ini,â ungkap Wenno saat diwaÂwancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (3/9).
Kejaksaan Tinggi kata Wenno, harus menaruh perhatian serius terhadap pengusutan kasus dugaan korupsi pengelolaan ruko Mardika agar segera tuntas.
Apalagi, kasus ruko Mardika telah mendapatkan atensi khusus dari KPK, sehingga tidak ada pilihan bagi Kejaksaan Tinggi untuk segera menuntaskannya.
âKPK sudah menyurati DPRD MaÂluku bahwa mereka akan melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus ini. Jadi Kejati harus segera menuntaskan,â tegasnya.
Pengelolaan ruko Mardika meÂnurut Wenno, telah merugikan daeÂrah sehingga tidak boleh dipandang sepele tetapi sebaliknya Kejati harus konsisten untuk membongkarnya.
Bahkan jika Kejaksaan Tinggi telah mengantongi calon tersangka, tambah Wenno, maka harus diteÂtapkan agar publik tidak memperÂtanyakan komitÂmen Kejati dalam pemberantasan kasus korupsi di Maluku.
KPK Supervisi
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Maluku, BenÂhur George Watubun mengatakan, KPK akan melakukan supervisi terhadap penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan ruko Mardika.
Hal ini diungkapkan Watubun, setelah DPRD menerima surat balaÂsan dari KPK atas laporan DPRD ke KPK terkait pengelolaan ruko Pasar Mardika.
Dari surat KPK kepada DPRD Provinsi Maluku nomor: R/1430/PM.00.00/30-35/03/2024 tanggal 22 Maret 2024, perihal tanggapan atas laporan Pansus Pasar Mardika Nomor 047/16/2025 tanggal 22 Januari 2024 lalu.
Watubun yang dikonfirmasi SiwaÂlima melalui telepon selulerÂnya, Senin (15/7) membenarkan perihal surat dari KPK tersebut. âBenar jadi kita sudah terima surat dari KPK sebagai respon atas laporan hasil kerja Pansus yang diserahkan JaÂnuari lalu,â ujar Watubun.
Dikatakan, berdasarkan surat yang ditandangani Plt Deputi Bidang Informasi dan Data, Eko Marjono pada prinsipnya KPK akan melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan kasus yang sedang dilakukan Kejaksaan Tinggi Maluku.
Watubun menegaskan, respon KPK atas laporan DPRD Maluku tersebut sebagai bentuk perhatian kasus ruko Mardika. âKami berharap Kejaksaan lebih mempercepat proses hukum ruko Mardika ini kaÂrena semata-mata untuk kepentiÂngan rakyat,â harapÂnya.
Saksi Mangkir
Untuk diketahui, Kejati Maluku sementara melakukan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pasar Mardika. SeÂjumÂlah saksi telah dimintai keterangan.
Termasuk Muhammad Franky Gaspary Thiopelus alias Kipe, kuasa usaha PT Bumi Perkasa Timur sebaÂgai pengelola ruko Pasar Mardika dipanggil, namun tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit. Kipe harus diperiksa, Selasa (2/7) sebagai saksi.
Asisten Pidana Khusus Kejati Maluku, Triono Rahyudi saat dikonÂfirmasi, Selasa (2/7) di depan Kantor Kejati Maluku membenarkan pihakÂnya telah memanggil Kipe namun beralasan sakit.
âIya, Kita telah memanggil Kipe namun berhalangan hadir karena sakit,âungkap Aspidsus
Dia menjelaskan jika pihaknya tengah melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan pasar tradisional pasar Mardika, aset milik Pemerintah Provinsi Maluku diserahkan pengeÂlolaan ke pihak PT. Bumi Perkasa Timur.
Untuk diketahui, Kipe sebelumÂnya diperiksa penyidik Kejati Maluku pada, Jumat (14/6) lalu.
Kasus ini berawal dari Pansus DPRD Maluku menemukan 12 peÂmegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang menempati pertokoan Pasar Mardika telah melakukan pembayaran kepada PT BPT sebesar Rp18.840.595.750.
Namun dari total nilai tersebut, BPT yang dikomandai Kipe, hanya menyetor ke Pemprov Maluku sebesar Rp5 miliar saja dengan rincian tahun 2022 Rp250 juta dan Rp4.750.000.000 pada Tahun 2023.
Pansus juta menemukan dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengumuman pemenang tender pemanfaatan 140 ruko milik Pemprov yang dimenangkan PT BPT.
Selain itu, menurut Pansus mekaÂnisme tender oleh Pemprov Maluku melalui layanan PengaÂdaan Secara Elektronik (LPSE) untuk pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga segala tindakan yang dilakukan PT BPT untuk menarik uang sewa ruko dari para pemilik SHGB yang menempati ruko Mardika adalah perbuatan melawan hukum. (S-20)