AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi Maluku secara resmi menerbitkan rekomendasi evaluasi kinerja Kapolres Maluku Tenggara (Malra), AKBP Frans Duma
Rekomendasi tersebut didorong oleh desakan kuat dari masyarakat dan anggota DPRD yang menilai penanganan konflik di wilayah tersebut belum optimal.
Hal itu dibenarkan Ketua Komisi I DPÂRD Maluku, Solichin Buton. Ia mengÂungÂkapkan keputusan itu resmi dikeluarkan saat rapat koordinasi bersama ForkoÂpimda, BNN, dan pihak terkait lainnya di Baileo Rakyat Karpan Ambon, Jumat (21/3).
âKami sudah berulang kali menyuaÂraÂkan perlunya evaluasi terhadap Kapolres. Ini juga bagian dari rekomendasi resmi yang kami sampaikan kepada Kapolda Maluku,â kata Solichin
Solichin menyebut, sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, terjadi tujuh kasus konflik di Maluku Tenggara yang tidak diselesaikan secara tuntas.
DPRD Maluku menilai, situasi ini menunjukkan lemahnya pengenÂdalian keamanan serta minimnya upaya preventif dari jajaran Polres setempat.
âDesakan untuk evaluasi ini juga datang langsung dari masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan situasi keamanan yang terus terganggu,â tambahnya.
Menanggapi rekomendasi DPÂRD, perwakilan Forkopimda MaluÂku yang hadir dalam rapat meÂnyatakan akan menindaklanjuti secara serius masukan tersebut.
âKami menghargai peran DPRD dalam fungsi pengawasan. EvaÂluasi akan kami kaji bersama pimÂpinan kepolisian untuk memasÂtikan penegakan hukum berjalan maksimal,â ujar salah satu pejabat Forkopimda yang enggan disebut namanya.
Sementara itu, perwakilan dari Polda Maluku yang hadir dalam rapat menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melaporkan hasil evaluasi kepada Kapolda Maluku untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD.
âKami akan menyampaikan langsung hasil rapat ini kepada Bapak Kapolda. Semua masukan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penataan struktur di wilayah hukum kami,â katanya.
DPRD berharap langkah evaÂluasi ini dapat memperkuat keÂpercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan menjaga stabilitas keamanan di Maluku Tenggara.
Bentuk Tim Terpadu
Selain itu Kata Solichin, DPRD Maluku juga secara resmi telah membentuk tim terpadu bersama Forkopimda dan Badan Narkotika Nasional (BNN), guna mengusut dan menyelesaikan konflik yang terjadi di Kabupaten Malra.
âIni juga bentuk tanggung jawab kita dan kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap oknum pelaku konflik di Maluku Tenggara,â tegasnya. (S-26)