AMBON, Siwalimanews – Anggota Komisi III DPRD ProÂvinsi Maluku, Fauzan Husni Alkatiri mengecam Pemprov Maluku meÂnelantarkan sejumlah aset daerah yang dibiayai dengan anggaran daerah.
Tiga aset daerah yang ditelanÂtarkan yaitu, Kapal Siwalima 01, Mess Maluku dan Gedung Baileo Siwalima
Kata Alkatiri, aset yang dimiliki daerah merupakan potensi besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) artinya, jika Pemprov Maluku mengambil sikap untuk menelantarkan aset, maka pemerintah telah menelantarkan potensi PAD.
âSebut saja aset gedung yang dimiliki Pemda Maluku termasuk kapal, makanya akan sampaikan ke pimpinan agar kita segera meÂlaÂkukan monitoring kepada bebeÂrapa aset ditelantarkan,â tegas AlkaÂtiri sata diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (8/2).
Menurutnya, Pemprov harus lebih serius dalam memperhatikan setiap aset yang dimiliki daerah, dengan ketentuan jika ada aset yang tidak terurus dan masih dapat dioptimalkan maka Pemprov harus melakukan itu.
Dia mengakui, dalam beberapa keÂsempatan pertemuan bersama Biro Aset Pemprov Maluku, meÂmang dilontarkan bahwa ada aset seperti kapal siwalima yang secara usia sudah tidak mampu lagi untuk diperbaiki, sebab membutuhkan biaya yang cukup besar.
âMemang kita belum turun meÂngecek langsung situasi di lapaÂngan, tetapi dalam waktu dekat seÂmoga kita bisa melakukan evaluasi terkait aset daerah,â ujar Alkatiri.
Ditambahkan, dalam kondisi keÂuangan daerah seperti saat ini, maka Pemprov harus mengoptiÂmalÂkan aset-aset daerah agar mamÂpu menyumbang peningkaÂtan PAD sehingga dapat menjaÂwab berbagai program dan kegiatan di Maluku
Aset tak Terurus
Selain kapal Siwalima 01 dan Mess Maluku yang ditelantarkan berÂtahun-tahun oleh Pemerintah ProÂvinsi Maluku, satu lagi aset milik pemda yakni Baileo Siwalima tak terurus
Pantauan Siwalima dilokasi seÂlama seminggu kemarin, ternyata Gedung Baileo Siwalima yang dibangun dengan dana daerah miÂliaran rupiah ini terlihat terbengÂkalai dan tak terurus, pasca diÂtinggal oleh Direktorat PengaÂmanan Objek Vital Polda Maluku pada beberapa waktu lalu.
Kondisi gedung Baileo Siwalima yang dibangun saat pemerintahan Gubernur Hasan Slamet ini telah mengalami kerusakan pada bebeÂrapa sisi, dan telah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar pada dinding hingga keatap gedung serta dikelilingi tumbuhan yang menutupi sisi bangunan.
Sementara itu dari sisi depan bangunan yang dahulu digunakan sebagai gedung sementara bagi Wakil Rakyat DPRD Provinsi Maluku berkantor ini, telah digemÂbok dengan dipenuhi sampah yang berseliweran dimana-mana bagaiÂkan menara gading yang tidak bertuan.
Pemprov Wajib Perhatikan
Terpisah, akademisi Fisip UnÂpatti Victor Ruhunlela mengingatÂkan Pemerintah Provinsi Maluku unÂtuk wajib memperhatikan aset daerah, agar tidak rusak akibat dari tidak adanya perhatian dari pemerintah daerah.
Dijelaskan, kapal Siwalima 01, Mess Maluku dan Gedung Baileo Siwalima merupakan aset yang dibangun dengan uang daerah dan diperuntukkan bagi operasional pemerintahan, termasuk mendaÂtangkan pendapatan bagi daerah maka pemerintah memiliki tangÂgung jawab untuk merawat agar tetap bermanfaat.
âKetika pemerintah membangun suatu bangun atau lainnya, maka itu menjadi aset daerah sehingga harus ada anggaran untuk proses perawatan, artinya daerah punya taÂnggung jawab untuk merawat seÂbab daerah ini dengan bercirikan keÂpulauan ini penting,â ujar Ruhunlela.
Pemerintah Provinsi saat ini harus berani melepaskan ego diÂmana semua aset baik yang dibaÂngun oleh Gubernur-gubernur seÂbelumnya maupun gubernur saat ini, merupakan milik Provinsi MaÂluku yang harus dikelola dan diraÂwat secara baik bukan meneÂlantarkan begitu saja.
Menurutnya, pola pikir aparat pemerintah saat ini mestinya diubah agar aset-aset yang dimiliki daerah tidak menjadi rusak dan hancur begitu saja, sementara disisi lain tuntutan daerah ini justru meningkat khususnya dari aspek keuangan daerah sebab jika aset yang dimiliki dikelola dengan baik, maka pendapatan daerah pun dapat meningkat yang pada akhirÂnya masyarakat lebih sejahtera.
âSiapapun Gubernurnya harus berfikir untuk membangun daerah, sebab biasanya terjadi ketika proyek itu diadakan pemerintahan yang lalu maka pemerintahan yang baru tidak tertarik untuk melihat hal itu, sudut pandang ini harus diubah sebab itu aset provinsi maka harus dikelola,â tegas Ruhunlela.
Dinilai tak Mampu
Seperti diberitakan sebelumnya, selain Kapal Siwalima 01 yang sudah bertahun-tahun terlantar, Mess Maluku yang beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya Nomor 20 Jakarta, sudah empat tahun tak beroperasi.
Terakhir aset Pemerintah ProÂvinsi Maluku itu beroperasi kala Gubernur dijabat oleh Said AssaÂgaff, hingga tahun pertama Murad Ismail menjabat.
Kini di tangan Murad Ismail dan Barrnabas Orno, aset yang dibaÂngun pada era Karel Ralahalu menjabat Gubernur Maluku, seperti menjadi bangkai yang tidak terurus.
Padahal, jika difungsikan tentu saja akan menunjang peningkatan pendapatan asli daerah.
Mirisnya empat tahun berlalu sudah Pemprov Maluku dibawah kendali Murad-Orno, dinilai tak mampu mengelola aset daerah itu dengan baik, bahkan membiarÂkannya tidak terurus.
Pasalnya sejak tahun 2019 hiÂngga kin Mess Maluku tak mampu difungsikan dan sayangnya kurang adanya perhatian serius dari Pemprov Maluku, padahal sudah miliaran rupiah anggaran yang digelontorkan untuk rehabilitasi aset tersebut, yang bersumber dari uang rakyat.
Demikian diungkapkan, Ketua Fraksi Partai Perindo Amanat BerÂkarya DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno.
Dia menyayangkan, buruknya pengelola aset milik daerah yang dilakukan sejak tahun 2019 hingga 2022 lalu.
Dijelaskan, persoalan Mess Maluku telah menjadi keprihatian di lembaga DPRD sebab setiap pemÂbahasan anggaran dari tahun ke tahun, Mess Maluku termasuk yang mendapat sorotan dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku.
Hal ini karena sudah sekian tahun anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku dialokasikan untuk renoÂvasi Mess Maluku, ternyata sampai hari ini belum ada tanda-tanda Mess Maluku selesai dan dapat difungsikan.
Padahal DPRD sangat berhaÂrap, dengan digelontorkannya angÂgaran miliaran rupiah dapat diguÂnakan untuk pembenahan mess MaÂluku, agar dapat difungsikan kembali guna menghasilkan PAD bagi daerah.
Bahkan, jika pengelolaan mess Maluku dilakukan seperti yang daÂhulu, dimana bagi pemerintah dan masyarakat yang memiliki KTP Maluku ada diskon secara tidak langsung, dapat mengurangi beÂban masyarakat Maluku yang ada di Jakarta maupun pemerintah.
Menurutnya, alokasi anggaran yang dilakukan Pemda Maluku hanya terkesan buang-buang angÂgaran daerah dan menunjukkan jaÂjaran pemerintah daerah tidak mampu untuk mengelola Mess Maluku.
Karenanya, Wenno meminta Gubernur dan Wakil Gubernur dapat lebih memperhatikan setiap aset yang dimiliki daerah, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. (S-20)