AMBON, Siwalimanews – Dipenghujung masa jaÂbatan yang hanya tinggal menghitung hari, Gubernur Maluku Murad Ismail diÂingatkan tidak lagi melaÂkukan perombakan biroÂkrasi.
Peringatan ini diungÂkapkan Ketua DPRD ProÂvinsi Maluku, Benhur GeorÂge Watubun kepada wartaÂwan di Baileo Rakyat KaÂrang Panjang, Senin (4/11).
Benhur menjelaskan, seÂbagai lembaga yang berÂtugas mengawasi jalannya pemerintahan di Maluku maka DPRD wajib meÂnyamÂpaikan saran dan pandangan terkait dengan tata kelola birokrasi.
Salah satunya berkaitan dengan perombakan biroÂkrasi sebab dalam waktu dekat Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku telah selesai dari jabatannya.
âKalau gubernur kepala batu dan dia mau ganti itu urusan dia, tapi sebagai rakyat Maluku yang representasi di DPRD maka kita wajib menyampaikan agar tidak ada lagi perombakan itu,â tegas Benhur.
Menurutnya, perombakan biroÂkrasi dipenghujung masa jabatan bisa saja menimbulkan praduga adanya unsur like this like dalam proses pergantian pejabat dilingÂkungan Pemprov Maluku.
Hal ini tentunya akan berdampak pada distabilitas dilingkungan pemerintahan apalagi ditengah suasana kebhatinan masyarakat menjelang tahapan pemilu dan pilkada.
Semua pihak baik DPRD mauÂpun Pemerintah Daerah harus menÂjaga dan mendukung semua tahapan pemilu dan Pilkada terÂmasuk dengan tidak melakukan perombakan birokrasi.
âPak gubernur tidak boleh meÂngambil langkah seperti itu, karena tidak tepat, sebab kalau tidak pejabat gubernur yang baru akan dilantik dan DPRD akan bertemu untuk menyampaikan catatan kritis tentang penyelenggara pemerinÂtahan,â ujar Benhur.
Mantan ketua Fraksi PDIP ini juga mengingatkan agar pejabat di dalam Maluku harus jauhi tindakan yang mengintimidasi ASN untuk kepenÂtingan politik jangka pendek karena yang dibutuhkan adalah pelayanan publik kepada masyarakat.
âKita harus memberikan kesemÂpaÂtan kepada ASN untuk melayani rakyat dengan baik, Gubernur boleh turun tapi ASN tetap bekerja sampai pensiun,â pungkasnya.
Untuk diketahui pada Jumat (24/11) malam, Gubernur Maluku, MuÂrad Ismail melakukan pergantian birokrasi di lingkup Pemprov Maluku.
Perombakan birokrasi tertuang dalam SK Gubernur Maluku nomor: 2282-2285 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pengkuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, administrator.
Berdasarkan SK tersebut guberÂnur mendefinitifkan Pieterson RaÂngÂkoratat sebagai Asisten Bidang AdÂministrasi Umum dan Raden Afandi Hasanusi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Wilayah PerbaÂtasan serta Alawiyah Alaydrus sebagai Asisten Bidang Organisasi. (S-20)