AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku mengharapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dapat menyenÂtuh kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut anggota DPRD Maluku Fauzan Husni Alkatiri Pemerintah Provinsi Maluku saat ini sedang menyusun rancangan APBD tahun 2025 dan didahului dengan KUA-PPAS yang telah diserahkan kepada DPRD beberapa hari lalu.
Kata Alkatiri, APBD Tahun 2025 mestinya diprioritaskan pada penaÂnganan persoalan dasar masyarakat seperti ekonomi dan infrastruktur yang belum dirasakan.
âMemang di Tahun 2024 ini seÂbagian besar anggaran dialokasikan untuk pilkada. Itu perintah UU. Tapi untuk Tahun 2025 kami berharap APBD dapat menyentuh persoalan dasar masyarakat,â harap Alkatiri saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (12/9).
Pemprov Maluku harus dapat melihat skala prioritas pembanguÂnan yang memang dibutuhkan masyarakat, bukan sekedar memÂbangun tetapi tidak memiliki manfaat signifikan bagi peningkatan ekoÂnomi masyarakat.
Apalagi, begitu banyak daerah di Maluku khususnya di penguÂnungan Pulau Seram yang masih terisolasi baik dari aspek inÂfrastruktur maupun telekomunikasi.
âKetersediaan infrastruktur dan telekomunikasi itu menjadi kebuÂtuhan dasar masyarakat disamping akses perhubungan. Ini yang harus menjadi fokus belanja pemerintah daerah di Tahun 2025,â tuturnya.
Alkatiri optimis walaupun APBD Maluku sangat kecil, namun jika sasaran pembangunan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Maluku.
Pendapat Daerah 3,2 T
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov dan DPRD Maluku menyepakati pendapatan daerah tahun 2025 direncanakan sebesar 3.212 triliun.
Sementara untuk belanja daerah sebesar 3.101 triliun, sedangkan penerimaan pembiayaan sebesar 25 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar 136 miliar rupiah..
Kesepakatan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna penandaÂtanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran SeÂmentara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025, Rabu (28/8).
Paripurna dipimpin ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun didamping wakil ketua Asis Sangkala dan dihadiri Penjabat Gubernur Maluku Sadli Ie.
Watubun dalam sambutannya menjelaskan penandatanganan nota kesepakatan bersama KUA-PPAS APBD 2025 wajib dilakukan DPRD bersama pemerintah daerah sebelum pembahasan rancangan APBD.
Hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024 tentang Pemda, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
âBerdasarkan aturan tersebut maka wajib bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan kesepakatan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025,â ujar Watubun.
Dikatakan, dengan disepakati KUA-PPAS maka DPRD akan melakukan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD tahun 2025 yang akan diserahkan pemerintah daerah dalam waktu dekat. (S-20)