AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku dibuat geram dengan sikap Sekretaris Daerah Sadli Ie, yang tidak hadir dalam pembahasan LPJ Gubernur Maluku tahun anggaran 2022.
Padahal, lembaga wakil rakyat telah mengundang ketua tim anggaran daerah itu untuk hadir Rabu (26/7) malam, guna membahas LPJ, namun mantan Kadis Kehutanan Maluku tersebut, tidak juga hadir. Alhasilnya LPJ Gubernur Maluku terancam ditolak dewan.
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, telah memberikan batas waktu pembahasan LPJ Gubernur oleh DPRD.
Surat bernomor 900.1.15.1/3676/Keuda tanggal 25 Juli 2023, memberikan batasan waktu pembahasan LPJ.
âPemerintah Provinsi Maluku telah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku TA 2022 kepada DPRD dalam rapat paripurna tanggal 4 Jull 2023, berdasarkan ketentuan pada angka 2 dan angka 3 waktu pembahasan berakhir tanggal 4 Agustus 2023,â demiÂkian salah satu poin dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Horas Panjaitan.
Kendati Kemendagri telah meneÂtapkan batas waktu pembahasan LPJ sampai tanggal 4 Agustus menÂdatang, namun surat tersebut tidak diindahkan oleh tim anggaran peÂmerintah daerah.
Buktinya, hingga memasuki peÂkan keempat pembahasan LPJ GuÂbernur, Sekda sebagai Ketua TAPD tidak juga menampakan batang hidungnya di Baileo Rakyat, Karang Panjang.
Tercatat, DPRD Maluku telah tiga kali melayangkan surat undangan perihal rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yakni sejak tanggal 24 hinggal 26 Juli tetapi hiÂngga Rabu (27/7) malam tidak namÂpak batang hidung Sekda Maluku.
Ketidakhadiran Sekda tersebut menuai perbincangan hangat geÂdung DPRD. Pantauan Siwalima, Kamis (27/7), sejumlah fraksi pun telah ambil ancang-ancang untuk menolak LPJ Gubernur.
Aroma penolakan LPJ Gubernur Maluku, terendus dari dua fraksi besar di DPRD Maluku yakni fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra.
Sumber Siwalima di fraksi Partai GeÂrindra mengatakan, jika tim angÂgaran pemerintah daerah tidak haÂdir, fraksi akan mempertimÂbangkan untuk menolak LPJ Gubernur.
âKalau Pemerintah tidak hadir terus menerus apa yang harus kita tanyakan sementara fungsi DPRD untuk mengkritisi penggunaan uang daerah dalam APBD tahun 2022 lalu, jadi bisa saja kita mempertimÂbangÂkan opsi menolak LPJ sendiri,â ungÂkap sumber yang enggan namanya dikorankan.
Tak hanya Gerindra, fraksi oposisi yakni Fraksi Golkar, juga mengÂungÂkapkan akan mempertimbangkan opsi menolak LPJ Gubernur.
âKalau kita lihat banyak sekali persoalan dalam LPJ Gubernur tahun anggaran 2022 yang harus kita mintakan konfirmasi langsung, tapi kalau tidak hadir bagaimana kita mau minta penjelasan. Jadi sangat mungÂkin kita mempertimbangkan opsi menolak LPJ Gubernur,â tegas sumÂber yang lagi-lagi namanya enggan dikorankan.
Sementara itu, terkait dengan sikap Fraksi PDIP, sumber Siwalima di DPD PDIP Maluku mengakui jika DPD PDIP telah melakukan perteÂmuan terkait dengan keputusan politik partai berlambang moncong putih kekar tersebut.
âMemang benar DPD sudah meÂlakukan pertemuan terkait dengan sikap politik dan telah disampaikan kepada fraksi di DPRD, jadi menuÂnggu saja di paripurna kata akhir fraksi,â ujar sumber Siwalima lain.
Terkait keputusan politik setiap fraksi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut meneÂgaskan, apapun keputusan yang akan dibacakan oleh fraksi-fraksi meÂrupakan keputusan politik masing-masing fraksi.
âKalau menolak atau menerima itu kan hak setiap fraksi jadi kita kemÂbalikan kepada fraksi saja, bagaiÂmana nanti keputusannya kita tuÂnggu di paripurna penyampaian kata akhir fraksi,â tegas Sairdekut.
Sairdekut menjelaskan, DPRD Provinsi Maluku akan kembali melayangkan panggilan terakhir bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait dengan pembahasan Laporan Pertangung jawaban Gubernur Tahun anggaran 2022.
Keputusan ini diambil pimpinan DPRD Maluku setelah sebelumnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah tiga kali berturut-turut tidak menghaÂdiri rapat bersama badan anggaran DPRD Provinsi Maluku, guna membahas daftar iventaris masalah.
Pemanggilan terakhir yang dilaÂyangkan kepada TAPD merupakan salah satu arahan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
âKita baru saja selesai melakukan pertemuan dengan Dirjen Bina KeÂuangan Daerah guna menindakÂlanjuti hasil konsultasi sebelumnya, atas kondisi yang dihadapi berkaitan dengan pembahasan LPJ dan diÂsampaikan bahwa DPRD akan meÂngirimkan surat kepada TAPD ditaÂnggal 1 Agustus,â ujar Sairdekut.
Menurutnya, DPRD ingin mendeÂngarkan jawaban Pemprov Maluku terhadap Daftar Iventarisasi MasaÂlah yang telah diserahkan DPRD kepada TAPD beberapa waktu lalu.
Politisi Gerindra Maluku ini pun menegaskan, jika nanti undangan tidak dihadiri lagi maka DPRD akan melanjutkan dengan rapat paripurna untuk menentukan sikap politik fraksi sebelum batas waktu paling akhir yang ditentukan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah.
Tak Patuhi Perintah
Terpisah, Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun menilai, Sekda Maluku. Sadli Ie tidak memaÂtuhi perintah Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pembahasan LPJ Gubernur bersama DPRD.
Kepada wartawan di Baileo RakÂyat Karang Panjang, Kamis (27/7) Benhur mengatakan, Peraturan PeÂmerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD memberikan kewenaÂngan badan anggaran untuk melakuÂkan pembahasan dengan TAPD.
âKita sudah dapat surat isinya DPRD mengagendakan kembali mengundang TAPD dalam rangka pembahasan ranperda tentang peÂlaksanaan Pertangungjawaban GuÂbernur Tahun anggaran 2022,â ungkap Benhur.
Dalam surat tersebut Kemendagri memerintahkan Gubernur Maluku untuk menugaskan TAPD melaksaÂnakan rapat bersama badan anggaÂran. Bahkan, Kemendagri menghimÂbau agar TAPD melakukan pembaÂhasan LPJ dengan badan anggaran secara tertib, jujur, adil, akuntabel tertanggung jawab dan transparan.
âSetelah kemarin kita undang tapi tidak satu pun TAPD yang datang, makanya kita putuskan untuk melakukan rapat konsultasi kedua dengan Kementerian Dalam Negeri,â ujar Benhur.
Menurutnya, hal yang paling diÂinginkan Kemendagri adalah seÂmangat dalam menjaga kondisi harÂmonis antara Pemprov dan DPRD, tetapi belum dilakukan Pemprov Maluku.
Benhur menambahkan, berdasarÂkan hasil konsultasi maka KemenÂdagri akan melakukan konsolidasi internal untuk mengantisipasi ruang hukum yang kosong, termasuk melakukan monitoring terhadap Pemprov Maluku karena Gubernur dalam statusnya sebagai wakil pemerintah pusat.
FPG Kecam Gubernur
Seperti diberitakan sebelumnya, terhitung sudah dua pekan lebih sejak diserahkan Laporan PertangÂgung Jawaban Gubernur Maluku taÂhun 2022 pada 4 Juli 2023 lalu, hiÂngga kini LPJ tersebut belum diÂbahas.
Belum dibahas LPJ tersebut diÂsebabkan karena, organisasi peraÂngkat daerah tidak memenuhi pangÂgilan dewan. Padahal lembaga legislatif tersebut sudah memanggil secara patut.
Ketua FPG, Anos Yeremias meÂngecam Gubernur Maluku yang dinilai tidak bisa bersikap arif dan bijaksana.
Dikatakan, penyerahan dokumen Ranperda LPJ Gubernur telah dilakÂsanakan pada 4 Juli lalu untuk dibaÂhas bersama oleh DPRD PemeÂrintah Provinsi.
âPembahasan tersebut hingga saat ini belum dapat dilakukan lanÂtaran terjadi deadlock antara GuÂbernur dan DPRD,â ungkap Anos.
Menurut Yeremias mestinya Gubernur Maluku Murad Ismail dipenghujung masa jabatannya harus bersikap arif dan bijaksana untuk mencari solusi terhadap perÂsoalan yang terjadi bukan memÂbiarkan seperti ini.
Gubernur kata Yeremias, mestinya memahami jika pemerintahan daerah bukan sistem komando, melainkan sistim koordinatif yang membuÂtuhkan koordinasi diantara eksekutif dan legislatif. âFraksi Partai Golkar juga mengÂingatkan bahwa jabatan Gubernur adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat di Maluku,â tegasnya.
Dia memastikan, pihaknya telah menyampaikan usulan kepada pimÂpiÂnan DPRD agar paripurna penyampaian kata akhir fraksi agar setiap fraksi dapat memberikan sikap politiknya menolak atau menerima LPJ.
Tak Mampu Jembatani
Yermias juga menyentil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadli Ie dituding tidak mampu menjembatani kebuntuan antara gubernur dan DPRD berkaitan dengan pembaÂhasan LPJ Gubernur yang mengÂalami deadlock.
Dikatakan, sejak penyerahan dokumen ranperda LPJ hingga saat ini belum dapat dilakukan lantaran terjadi deadlock antara Gubernur dan DPRD.
âMemang terjadi deadlock makaÂnya fraksi partai Golkar berpendapat saudara Sekda tidak mampu menÂjembatani persoalan ini,â kesalnya.
Dikatakan, jabatan gubernur, buÂpati dan walikota akan berganti pada waktunya tetapi jabatan sekda belum tentu berganti, mestinya seÂbagai sekretaris Daerah menyampaiÂkan pertimbangan kepada gubernur bukan membiarkan situasi ini berlarut-larut.
Sikap sekda yang memilih berdiam diri ini dan tidak memberikan maÂsukan bagi gubernur akan merugikan masyarakat apalagi rakyat sementara menanti situasi ini seperti apa.
âKami sebagai ketua fraksi dan sikap kami sejak awal pemerintahan kami sudah mengkritisi setiap kebiÂjakan gubernur, tujuannya untuk membangun Maluku dengan baik,â tegasnya.
Sikap Sekda Sadli Ie sangat berÂbeda dengan sekda-sekda terdahulu yang kendati ditegur gubernur seÂkalipun, tetapi tetap memberi pertimbangan bagi gubernur.
âKalau sekda dulu seperti Ibu Ros Far-Far itu sangat bijak meskipun dimarahi oleh Pak Karel, tetapi tetap memberikan pertimbangan, karena fungsinya memberikan pertimbaÂngan untuk kepentingan masyaraÂkat,â ujarnya.
Dia menambahkan, Sekda mestiÂnya meletakkan kepentingan masyaÂrakat dan daerah diatas kepentiÂngan pribadi dan golongan sehingga rakyat tidak dirugikan. (S-20)