AMBON, Siwalimanews – Kendati proyek reboisasi KabuÂpaten Maluku Tengah telah dihentiÂkan, namun anggota DPRD Maluku akan meminta kejaksaan mengusut ulang
Pasalnya, sesuai dengan perkemÂbaÂngan proyek reboisasi pada seÂjumlah kabupaten/kota di Maluku, bukan saja di Kabupaten Malteng yang dikeÂluhÂkan petani. Tetapi ada juga kabupaten lainnya, sehingga perlu diusut lagi.
Demikian diungkapkan anggota Komisi II DPRD Maluku, Alhidayat Wajo kepada Siwalima di Ambon, MiÂnggu (15/6)
Kata dia, pihaknya akan mendorong proses hukum terhadap sejumlah proyek reboisasi di Maluku milik Dinas Kehutanan yang diduga bermasalah.
âSaat rapat internal komisi, kami sudah menyampaikan akan merekoÂmendasikan temuan komisi kepada Aparat Penegak Hukum sebab kami temukan beberapa proyek reboisasi ada dugaan bau korupsi disana. Olehnya itu langkah rekomendasi proses hukum ini akan kita lakukan agar APH melakukan pemeriksaan secara mendalam di dinas KehuÂtanan,â Tegas Alhidayat
Ia juga mengaku Komisi II DPRD Maluku dalam waktu dekat akan menyurati Dinas Kehutanan ProÂvinsi Maluku, terkait proyek mangkrak yang ditemui di beberapa Kabupaten/Kota di Maluku.
âBerdasarkan hasil temuan yang didapatkan Komisi II DPRD Maluku di lapangan saat pengawasan, terÂdapat proyek mangkrak pada Dinas Kehutanan yakni proyek Reboisasi. Maka kami akan memanggil mereka untuk mempertanyakan hal ini,â tandas Alhidayat
Ia juga menyoroti lemahnya peÂngawasan Inspektorat Maluku. Secara kelembagaan sehingga akan meminta OPD terkait memperÂtanggung jawabkan temuan mereka selama ini.
âkesimpulan kami, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sangat lemah. Kami akan menyampaikan rekomendasi kepada Inspektorat untuk memaparkan hasil temuan mereka selama tahun 2024.â beber Alhidyat. (S-26)