AMBON, Siwalimanews – Masyarakat rame-rame mengkritik kebijakan Gubernur Maluku, Murad Ismail yang tidak mengusulkan Rancangan APBD Perubahan untuk dibahas dengan DPRD Maluku.
Kejadian yang tidak lazim ini tercatat sebagai peristiwa yang baru pernah terjadi dalam sejarah panjang perjalanan provinsi seribu pulau ini.
Walau DPRD Maluku sudah menyurati Pemprov agar secepatÂnya menyampaikan RAPBD TaÂhun 2022 mengingat batas waktu yang diberikan Kemendagri tanggal 30 September 2022, namun Pemprov tak juga mengindahkanÂnya.
Buktinya hingga batas waktu tersebut, Pemprov tidak mengÂusulkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, untuk dibahas dan ditetapÂkan menjadi APBD Perubahan tahun 2023 dengan DPRD Maluku.
DPRD Maluku dinilai tidak memiliki nyali ketika berhadapan dengan gubernur beserta jajaran birokrasi pemerintah, alhasil lembaga terhormat itu dipandang sebelah mata.
Karenanya, untuk mengembalikan wibawa lembaga terhormat, maka DPRD harus menggunakan hak yang dijamin dalam Undang Undang, salah satunya hak interpelasi.
Demikian dikatakan Akademisi Fisip Unpatti Paulus Koritelu, kepada Siwalima, Kamis (3/11) siang.
âMemang DPRD harus gunakan hak interpelasi tapi apakah DPRD punya nyali untuk melakukan itu. DPRD harus tegas dan berani sehingga wibawa DPRD dapat dikembalikan,â cetusnya.
Dikatakan, DPRD dan pemerintah daerah harus menyadari sungguh bahwa mereka adalah mitra sejajar dan menjadi alat negara untuk menghaÂdirkan negara yang sejahtera.
Pada level Provinsi Maluku baik Pemda dan DPRD sedang menunjukÂkan interaksi politik yang sangat tidak menguntungkan bagi rakyat dimana arogansi kekuasaan sedang coba diterapkan padahal interaksi demikian mestinya sudah harus dihentikan.
Dijelaskan, wajar secara periodik tanpa disurati sekalipun proses-proses inisiatif harus dilakukan Pemda untuk mengajukan berbagai dokumen yang berhubungan dengan APBD Perubahan tanpa harus menunggu proses formalitas birokrasi.
âMartabat DPRD akan terlihat jika Pemda memberikan penghormatan kepada lembaga yang sebenarnya merepresentasikan kepentingan rakyat dan yang dipercaya oleh rakyat sebab berbeda dengan Pemda yang terlepas dari jabatan politik Gubernur dan wakil gubernur adalah lembaga negara yang di SK-kan dalam jabatan karir,â ujar Koritelu.
Menurutnya, jika Pemda berasumsi bahwa mereka bekerja untuk kepenÂtingan masyarakat maka sebetulnya penghargaan terhadap delegasi dan wakil rakyat harus dilakukan
Koritelu menegaskan proses yang terjadi saat ini memperlihatkan telah terjadi pemangkasan terhadap wibawa DPRD dalam fungsinya yang meruÂpakan penjewantahan dari praktik perundangan, maka apapun alasannya tiga fungsi ini harus berlangsung.
âPolitik birokrasi yang mencoba mengacaukan suasana harus dihentÂikan karena tidak sesuai dengan kehendak rakyat,â tegas Koritelu.
Dorongan Mahasiswa
Sementara itu, Harun Matayane salah satu mahasiswa Unpatti menyayangkan sikap DPRD yang terkesan tidak lagi memiliki nyali dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Bagi Harun, jika DPRD Provinsi Maluku memiliki nyali maka interpelasi merupakan jalan yang harus ditempuh guna mendapatkan penjelasan guberÂnur, sebab selama ini begitu banyak masalah yang terjadi dan dibiarkan begitu saja tanpa ada pengawasan.
âKalau melihat kondisi sekarang maka DPRD harus berani interpelasi Gubernur agar pemerintahan ini berÂjalan dengan baik, masa dari Maluku berdiri baru kali ini tidak ada APBD Perubahan, ini kan lucu,â kesalnya.
DPRD kata Harun harus mempu membela kepentingan masyarakat yang saat ini tidak lagi perhatikan atas dasarnya kekuasaan agar masyarakat meyakini bahwa DPRD memang mewakili suara rakyat.
Terpisah, Klemens salah satu mahaÂsiswa Unpatti juga menantang DPRD Provinsi Maluku untuk membela keÂpentingan masyarakat dengan melaÂkukan interpelasi terhadap Gubernur Maluku dan jajaran terkait tidak adanya APBD Perubahan tahun 2022.
Dikatakan, DPRD sudah saatnya tegas setelah beberapa tahun ini terkesan menutup mulut dengan semua persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
âMau bilang tidak tahu aturan, DPRD tahu tapi memang DPRD ini tidak punya nyali lagi, jadi ini momentum kalau berani DPRD harus interÂpelasi Gubernur agar penyelanggaraÂan Pemerintahan ini berjalan baik,â tegas Klemens.
Senada dengan Klemens, mahasisÂwa Unpatti Berto juga mempertanyaÂkan sejauh mana peran DPRD Provinsi Maluku dalam memastikan kebutuhan masyarakat dapat diakomodir dalam APBD jika tidak ada APBD Perubahan.
Dijelaskan, APBD perubahan sangat penting artinya dengan adanya pembahasan APBD maka DPRD dapat memastikan kebutuhan masyarakat diakomodir tetapi jika tidak ada APBD Perubahan maka DPRD tidak dapat memastikan hak-hak masyarakat dipenuhi.
âApakah DPRD bisa memastikan hak masyarakat itu dilakukan PemÂprov kalau tidak ada APBD, jadi DPRD ini harus berani untuk melakukan interpelasi kali masuk terpilih kembali ditahun 2024,â cetus Berto.
Kordinator Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara- Maluku (BEM Maluku) Adam R.Rahantan  mengÂungkapkan, dengan tidak diajukan APBDP itu bentuk dari ketidakseÂriusan Pemprov Maluku dalam mengÂawal segala kepentingan masyarakat. Dia meminta, Pemprov jangan meÂnganggal hal ini sepele, apalagi Maluku masih berada di urutan keempat termiskin, sehingga DPRD tak boleh tinggal diam.
âBagi saya Ini bentuk ketidakseriuÂsan Pemerintah Provinsi dalam meÂngawal segala kepentingan masyaraÂkat, Jangan Pemerintah Provinsi menggaap ini hal sepeleh. Kita perlu ada perubahan APBD. Olehnya itu kami meminta agar DPRD Maluku tidak hanya diam di tempat harus berani mengeluarkan fungsi KontrolÂnya sebagai lembaga pengawas,â ujarnya sembari menambahkan, pihaknya secara kelembagaan akan mengawal segala kepentingan masyarakat.
Tuai Kecaman
Mantan Wakil Ketua DPRD MaluÂku, Everd Kermite mengecam PemÂprov Maluku yang tidak menyiapkan dokumen KUA-PPAS.
Dikatakan, perencanaan pembaÂnguÂnan dan keuangan akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah, apabila diawali dengan perencanaan yang matang memperhatikan aspek kontinuitas.
Perencanaan yang lebih menyeluÂruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur.
Karena itu, kata Kermite, perencaÂnaan yang baik dapat dirumuskan melalui kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien sehingga memperÂoleh hasil optimal dalam pemanfaatan sumber daya dan potensi yang terseÂdia. Sehingga penting sekali diajukan Rancangan APBD Perubahan.
Kermite meminta, DPRD untuk bersikap tegas dan berani terhadap gubernur, dengan melayangkan mossi tidak percaya atau hak interpelasi, sehingga Pemprov tidak mengabaikan lembaga rakyat itu.
âDPRD harus berani bersikap, ini sama saja dokumen KUA-PPAS itu tidak disiapkan. Padahal DPRD sudah surati Pemprov sudah ingatkan pemprov, tapi sampai batas waktu 30 September, pemprov jug tidak usulkan, maka DPRD harus bersikap tegas bila perlu ajukan mosi tidak percaya, dan kalau perlu gunakan hak interpelasi,â cetus Kermite saat mengÂhubungi Siwalima melalui telepon seluler, Kamis (3/11).
Sebagai masyarakat, ujar Kermite sangat menyayangkan hal ini terjadi, jika dewan menyangupi bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan di Maluku mengguÂnakan APBD murni, semoga saja tidak ada masalah. Jika demikian, maka Gubernur, Sekda, Bappeda dan KeÂpala BPKAD harus bertanggung jawab.
Selain Kermite, anggota masyarakat lainnya, Yusuf Leatemia juga meÂngecam Pemprov yang tidak mengajukan APBD Perubahan.
Menurutnya, hal ini baru pertama kali terjadi di Maluku, walaupun anggota dewan melihatnya tidak mengapa, tetapi hal ini tidak lazim, sehingga pemprov harusnya memÂberikan penjelasan alasan apa sehingga tidak diajukan.
Di sisi lain, politisi senior PDIP Maluku ini juga meminta, DPRD harus berani bersikap tegas mempertanyaÂkan mengapa sampai Pemprov tidak mengajukan APBD Perubahan. KareÂna ini penting bagi kepentingan maÂsyarakat tetapi juga pembangunan di Maluku.
Menurutnya, jika ada unsur keseÂngajaan dimana pemprov tidak mengajukan lagi padahal misalnya kebutuhan masyarakat tidak bisa diakomodir dalam APBD Murni itu maka. Ini masalahnya.
âDPRD harus bersikap tegas, jika pemprov tak ajukan maka harus tanyakan alasan mengapa tidak ajukan. Jika tidak maka Pemprov selalu abaikan panggilan dewan. Bila perlu gunakan hak konstitusi dewan, hak interpelasi,â ujarnya kepada Siwalima melalui telepon, Kamis (3/11).
Sangat Penting
Sementara itu, akademisi Fisip Unpatti, Mochtar Nepa-Nepa mengÂungkapkan, APBD Perubahaan atau Rebudgeting di pemprov digunakan untuk menyesuaikan program dan untuk memenuhi kebutuhan manaÂjemen dalam perencanaan pembanguÂnan daerah, sehingga APBD PeruÂbahan semestinya dilakukan.
âSaya kira begini untuk APBD PeruÂbahan atau rebudgeting di pemprov itu kan salah satunya digunakan untuk menyesuaikan program dan untuk memenuhi kebutuhan manaÂjemen dalam perencanan penbanguÂnan daerah seiring dengan kondisi lingkungan yang berubah. Ada beberapa varian yang menurut saya semestinya APBD perubahan itu mesti di lakukan.
Hal ini penting, karena APBD perubahan itu, lanjut Mochtar, memiliki beberapa varian. Pertama varian pendapatan, dimana varian ini merupakan varian total yang timbul akibat pendapatan yang diharapkan dan aktual sebagai basis dari komÂponen pendapatan daerah.
Sehingga dengan demikian, lanjutÂnya, maka kepala daerah memiliki kepentingan untuk menyesuaikanya dengan APBD perubahan sebagai aktualisasi apakah pola dan. mekaÂnisme yang diajukan sebelumnya perlu penyesuaian atau tidak.
Di sinilah letak kejelian kepala daerah untuk meninjau kembali tentang anggaran yabg dilakukan sebelumnya.
Kedua varian pengeluaran. Ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah program pemerintah daerah dianggap cukup, ataukah mekanisme perubahan anggaran itu perlu adanya perbaikan anggaran yang telah disepakati sebelumnya.
Ketiga adalah varian pembiayaan. Varian ini perlu dilakukan dalam APBD perubahan untuk melakukan revisi APBD jika kemudian pembiayaan dalam program penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dilakukan revitalisai anggaran.
Karena itu, menurutnya, ketiga varian ini sangat perlu dilakukan oleh kepala daerah melalui mekanisme APBD Perubahan.
âDengan demikian maka menurut saya, ketiga varian ini sangat perlu dilakukan oleh kepala daerah melalui mekanisme APBD perubahan,â tegasnya.
Mochtar menambahkan, salah satu stigma yang muncul di tengah keraguan publik adalah, mengapa APBD perubahan tidak dilakukan oleh gubernur. Padahal semestinya dalam APBD perubahan itu ada kepentingan dan kebutuhan publik yang mesti diakomodir, meskipun tidak semua kepentingan publik harus masuk dalam APBD perubahan. Kelaziman selama ini memang publik selalu menunggu tahapan APBD Perubahan sebagai salah satu bentuk aspirasi kepada pemerintah daerah.
Pasang Badan
Pasca Pemerintah Provinsi Maluku dikritik karena tidak menyampaikan APBD perubahan, anggota DPRD Provinsi Maluku Fraksi PDIP, Samson Atapary pun angkat bicara.
Dikutip dari laman Facebook deÂngan nama Sam Atapary mengomenÂtari posting oleh pemilik akun Batje Warlauw menilai banyak yang memahami tentang APBD Perubahan.
âTidak ada kewajiban hukum untuk dilakukan perubahan terhadap APBD sepanjang seluruh perencanaan dan penganggaran sudah dilakukan dengan baik,â ujar Atapary.
Menurutnya, sepanjang gubenur menilai bahwa seluruh perencanaan dan penganggaran berupa asumsi pendapatan, belanja atau pembiayaan yang sudah dietapkan di APBD murni tidak mengalami perubahan, pergeÂseran atau tidak ada program baru dengan nomenklatur baru maka tidak perlu ada perubahan APBD.
âJadi semua kegiatan yang dilakuÂkan hanya berdasarkan pada APBD murni yang sudah ditetapkan,â ucap Atapary.
Namun kata Atapary jika ada keÂgiatan mendesak dan darurat misalnya bencana alam, maka gubernur bisa membuat kegiatan dan melaksanakanÂnya dengan mengeluarkan peraturan kepala daerah tanpa perlu melakukan perubahan APBD.
Ketua komisi IV DPRD Provinsi Maluku ini pun menegaskan, jika semua yang dilakukan oleh Gubernur untuk tidak menyampaikan APBD-P ada dasar hukumnya.
Tak Usul APBDP
Seperti diberitakan sebelumnya, Tahun ini Pemerintah Provinsi MaÂluku tidak mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2022, untuk dibahas di DPRD.
Padahal, RAPBDP itu adalah hal penting, karena di dalamnya bisa mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat serta pembangunan di Maluku.
Nantinya setelah melalui pembahaÂsÂan antara pemprov dan legislatif, RAPBD tersebut disahkan menjadi APBDP dan selanjutnya dibawa ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, untuk mendapat persetujuan.
Sesuai tenggat waktu yang diberiÂkan oleh Kemendagri, setiap provinsi diharuskan mengajukan APBDP paling terlambat 30 September 2022.
Tidak diusulkannya RAPBDP tahun 2022, dibenarkan okeh Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut.
Menurut Wakil Ketua Gerindra Maluku itu, pemprov tidak lagi meÂngajukan RAPBDP tahun 2022 karena sudah lewat batas waktu 30 September 2022 yang ditetapkan Kemendagri.
Padahal lembaga wakil rakyat itu telah menyurati Pemprov Maluku pada 22 September lalu, agar secepatnya mengajukan rancangan perubahan APBD 2022 untuk bisa dibahas dengan DPRD Maluku.
Namun kata dia, hingga batas waktu 30 September tersebut, Pemprov Maluku tidak juga mengajukan RAPBDP Tahun 2022.
Setelah melewati batas waktu yang ditetapkan, pihak DPRD Maluku langsung berkonsultasi dengan Kemendagri dan dipastikan bahwa setelah melewati batas waktu yang ditetapkan, maka tidak lagi ajukan APBD Perubahan.
âDPRD telah melakukan konsultasi dengan kemendagri dan telah diberiÂkan penjelasan bahwa tidak diajukan rancangan APBD terkait dengan batas waktu yang telah dilewati dimana setelah tanggal 30 September tidak boleh lagi dilakukan perubahan APBD,â jelas Sairdekut kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (2/11).
Dari sisi regulasi, lanjutnya, APBDP tidak menjadi kewajiban untuk dilakukan setiap tahun, hanya saja kelaziman belum pernah terjadi seÂhingga terkadang dirasakan menjadi masalah, karena itu DPRD berkepentiÂngÂan untuk segera memanggil Pemprov Maluku.
Menindaklanjuti konsultasi dengan Kemendagri itu, dalam rapat koorÂdinasi yang dilakukan pimpinan DPRD dengan seluruh Ketua Fraksi dan pimpinan komisi, telah disepakati akan mengundang Pemprov untuk meminta penjelasan terkait tidak terjadinya perubahan APBD.
âDari aspek regulasi perubahan APBD memang maksimal sekali dalam setahun, baik di UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda maupun PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hanya saja perubahan yang dilakukan berkaitan dengan penjaÂbaran kegiatan yang dilakukan Pemprov,â ujar Sairdekut.
DPRD kata Sairdekut, harus mengeÂtahui langsung kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku dalam bentuk perubahan penjabaran kegiaÂtan APBD, agar benar-benar sesuai dengan kebutuÂhan masyarakat.
âDPRD akan panggil untuk mendeÂngar secara rinci apa saja yang menjadi perubahan penjabaran, sebab sebagai anggota DPRD, kita harus mengawal seluruh proses agar pendefinisian kegiatan yang mendesak berkaitan dengan pelayanan dasar,â tegas Sairdekut.
Ditanya terkait dengan lemahnya koordinasi antar lembaga, Sairdekut menegaskan DPRD dalam fungsi anggaran telah menyurati Pemprov pada tanggal 22 September lalu terkait dengan perubahan APBD tetapi tidak diserahkan hingga batas waktu 30 September 2022.
Sairdekut memastikan, DPRD secara kelembagaan akan mengawasi secara ketat setiap perubahan penjaÂbaran kegiatan yang dilakukan PemeÂrintah Provinsi Maluku walaupun tanpa melewati prosedur pembahasan seperti pendekatan perda.
âYang pasti kegiatan yang bersifat darurat itu berkaitan dengan kondisi alam, sedangkan mendesak ini berÂkaitan dengan empat hal baik kebuÂtuhan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan dan pengeluaran yang jika ditunda, mengakibatkan kerugian yang lebih besar sesuai dengan kriteria pada PP 12 Tahun 2019,â ujarnya.
Anggota badan anggaran DPRD Provinsi Maluku, Andi Munaswir juga mengungkapkan, pemprov tak menajukan APBD Perubahan.
âUntuk APBD Perubahan di MaluÂku tidak ada sama seperti di Papua dan Jakarta,â ungkap Munaswir kepada Siwalima melalui pesan WhatsApp, Rabu (26/10) lalu.
Dikatakan, rapat konsultasi yang dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri terkait dengan banyak kabupaten dan kota yang terlambat melakukan pembahasan melebihi batas waktu, sehingga sudah pasti tidak diterima seperti APBD PerubaÂhan DKI Jakarta tidak diterima karena melebihi batas waktu 30 September 2022.
Artinya, kalaupun Pemprov Maluku mengajukan usulan perubahan APBD sekalipun, maka pasti ditolak, karena telah melebihi batas waktu yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
Dari hasil konsultasi kata Munaswir, dijelaskan bahwa APBD perubahan tidak bersifat wajib. Artinya ketika ada kebutuhan masyarakat yang mendeÂsak dan membutuhkan pembiayaan daerah akan dilakukan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Untuk memastikan Peraturan Kepala Daerah terkait dengan APBD yang mengakomodir semua kepenÂtingan masyarakat, maka DPRD telah mengagendakan pemanggilan terÂhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dimintai penjelasan konkret.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mendesak Pemprov untuk segera menyampaikan rancangan APBDP Tahun 2022.
Desakan ini disampaikan Amir, berdasarkan siklus anggaran saat ini, seharusnya Pemprov Maluku telah menyerahkan RAPBD Perubahan tahun 2022 kepada DPRD untuk dibahas.
âKalau sesuai siklus pembahasan anggaran, maka seharusnya kita sudah bahas perubahan, tapi sampai saat ini juga belum, ini sudah mau masuk Oktober kita juga harus bahas APBD murni 2023,â ujar Rumra kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (22/9) lalu.(S-05/S-20/S-25)