NAMLEA, Siwalimanews – OKP Cipayung menolak pencalonan kembali Djalaludin Salampessy, sebagai Penjabat Bupati Buru, karena dinilai gagal memimpin kabupaten berjuluk Bupolo itu.
Penolakan terhadap SalamÂpessy itu diawali dengan aksi demo di kawasan Simpang Lima Namlea, Sabtu (1/4) siang.
Posisi Djalaludin Salampessy sebagai Penjabat Bupati Buru yang akan mengakhiri jabatan tahun pertama Mei mendatang, kini mulai digoyang dengan dalih dia bukan putera bupolo, dan masih ada banyak putera daerah yang cakap dan meÂmenuhi syarat menjadi Penjabat Bupati.
Para pendemo yang terdiri dari HMI, IMM, PMII, GMNI juga membagi-bagikan selebaÂran dengan tulisan berhuruf besar, âTolak Penjabat Bupati Buru Untuk Diusulkan Kembali Sebagai Pejabat Bupati Buru Tahun 2023-2024, Desak DPRD untuk menetapkan tiga nama putra terbaik Kabupaten Buru guna diusulkan sebagai PenjaÂbat Bupati Buru.
Dalam isi selebarannya dijelasÂkan, bahwa gerakan pemuda dan Cipayung yang digalang dalam aksi hari adalah murni gerakan aksi yang dilatar-belakangi oleh semangat untuk mengembalikan Kabupaten Buru dipimpin oleh anak asli Negeri Bupolo.
âPerlu masyarakat Kabupaten Buru dari utara sampai selatan, dari timur sampai ke barat ketahui, sekali lagi bapak ibu masyarakat KabuÂpaten Buru wajib hukumnya mengeÂtahui dan memahami, bahwa tepat pada hari selasa tanggal 4 April 2023, DPRD akan mengadakan rapat paripurna untuk menetapkan 3 nama yang akan diusulkan sebagai PenjaÂbat Bupati Buru tahun 2023-2024,â lebih lanjut bunyi isi selebaran itu.
Karena hal itu, Gerakan Pemuda Buru dan Cipayung mengajak seÂantero masyarakat Kabupaten Buru untuk sama-sama turun ke jalan, mendesak 25 anggota DPRD KabuÂpaten Buru, agar segera mengusulÂkan 3 nama sebagai calon Penjabat Bupati Buru nanti, agar keseluruhan tiga nama itu adalah asli putra-putra daerah Kabupaten Buru.
âPerlu kami tegaskan Bahwa gerakan kami hari ini dimotori dan dibeking serta didasarkan atas keÂpentingan masyarakat Buru. Apa semangat masyarakat Kabupaten Buru itu? Semangat dan kepentiÂngan kami masyarakat Kabupaten Buru adalah kembalikan Kabupaten Buru kepada anak asli Buru,â tulis mereka.
Dengan dalih di atas, OKP CipaÂyung berdalih sebagai anak Bupolo yang lebih berhak menikmatinya. Generasi Kabupaten Buru sudah siap untuk menjadi Penjabat Bupati Buru, siap untuk memimpin negeri ini.
âKarena itu biarkan kami yang mengurus negeri kami. Dulu kami belum siap, sekarang kami sudah siap,â suarakan OKP Cipayung ini.
Kepada 25 anggota DPRD Buru diingatkan, agar jangan menjual negeri ini kepada siapapun untuk memenuhi kepentingan politik, nafsu, harta, jabatan dan kekuasaan.
âKami menolak saudara Djalaludin Salampessy untuk diusulkan kemÂbali oleh DPRD sebagai calon PenÂjabat Buru tahun 2023-2024. 25 angÂgota DPRD dan ketua-ketua partai di Kabupaten Buru ini, sekali lagi kami ingatkan, jangan menjual neÂgeri ini kepada siapapun,â lantang mereka.
Mereka juga meminta agar 25 anggota DPRD Kabupaten Buru menghapus nama Djalaludin SalamÂpessy dari pengusulan penjabat Bupati Butu 2023-2024 mendatang.
âSekali lagi kami tegaskan kepada 25 Anggota DPRD Kabupaten Buru agar menghapus nama Djalaludin Salampessy dari daftar pengusulan Penjabat Bupati Buru 2023-2024,â lagi kata mereka.
Selama melakukan unjuk rasa di sana, para arotor silih berganti meÂneriakan penolakan terhadap DjalaÂludin dan mendesak DPRD Buru mengusulkan tiga nama selain Penjabat Bupati saat ini.
Sementara itu, Ketua IMM KabuÂpaten Buru, Gadry Fatsey didamÂpingi Ketua HMI, Imran Barges dan Ketua GMNI, Taufik Fanolong usai melakukan aksi unjuk rasa kepada wartawan menjelaskan, kalau ia dan rekan-tekan OKP Cipayung lewat paripurna di DPRD Buru tanggal 4 April nanti untuk mengusulkan puÂtera-putera terbaik dari Pulau Buru.
Gadry dan kawan-kawan beralaÂsan, belajar dari kepemimpinan saat ini konon ada banyak masalah tetapi tidak mampu dapat diselesaikan.
Ditanya siapa saja tiga nama yang mereka usulkan, Gardy, Imran dan Taufik, tidak mau menyebutkannya langsung.
Kata Gadry dan Imran, bila ada putera daerah yang cakap dan meÂmenuhi syarat administrasi, maka orang-orang itu yang harus diperÂjuangkan oleh DPRD Buru ke pusat melalui Mendagri.
Mereka tetap tidak menginginÂkan Djalaludin kembali diusulkan dalam tiga nama yang akan dikirim ke Mendagri. Bila nanti ada nama Djalaludin di tiga nama, maka OKP Cipayung meÂnilai itu adalah kegagalan DPRD Buru. Alasannya, Penjabat yang sekarang gagal dalam memimpin Buru. (S-15)