AMBON, Siwalimanews – Polda Maluku akhirnya membentuk tim untuk menyelidiki penanganan dana Covid- 19 tahun 2020 di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Penanganan dana bernilai miliaran rupiah itu diduga berpotensi korupsi, sehingga Ditreskrimsus Polda Maluku akan turun langsung ke kabupaten berjuluk Kalwedo itu.
Demikian dikatakan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena kepada Siwalima melalui pesan Whatsapp, Selasa (3/9).
Kedatangan tim reskrimsus diÂmaksudkan untuk melakukan klariÂfikasi terhadap sejumlah saksi yang dirasa perlu untuk didengar keteÂrangannya.
âKasus ini sedang Kita tangani dan sementara berjalan. Ada sejumÂlah saksi yang kita mintai klarifiÂkasi,â ungkap Kombes Hujra.
Kendati mulai melakukan klariÂfikasi terhadap sejumlah saksi, SouÂmena mengaku mengalami kendala lantaran sebagian saksi yang diÂyakini bisa membuka terang kasus tersebut berhalangan hadir. SehiÂngga pihakÂnya membentuk tim untuk turun langsung ke Kabupaten MBD.
âSaat ini kita terkendala, karena beberapa saksi yang dipanggil berÂhalangan hadir dengan alasan cuaca anggaran, sehingga hari Kamis (5/9) nanti saya turunkan 5 personel ke MBD untuk lakukan klarifikasi kepada saksi,â ungkapnya.
Mantan Wakapolresta Serang Kota ini menegaskan, pihaknya teÂrus berupaya untuk mengumpulkan bahan keterangan maupun data yang menunjang pengungkapan kasus tersebut. âMasih pengumÂpulan data bahan keterangan, kalau memenuhi syarat baru kita naikan ke tahap penyeliÂdikan,â katanya.
Harus Tuntas
Sementara itu, praktisi hukum Fileo Pistos Noija mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Maluku dalam menangani dugaan korupsi dana Covid MBD.
Pembentukan tim yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku, lanjut Noija, merupakan langkah proaktif yang tepat dalam menunÂtaskan kasus tersebut guna mencari dan menemukan fakta-fakta hukum.
Walau demikian, advokat senior ini meminta Ditreskrimsus Polda Maluku harus serius dalam menaÂngani kasus ini dengan turun langsung ke Kabupaten MBD.
âSebagai masyarakat yang tahu akan hukum dan memahami sungguh hukum maka kami berharap jangan hanya sebatas pembentukan tim saja dan kemudian diam. Tetapi harus tuntas kasus ini,â harapnya.
Di Sisi yang lain, Ditreskrimsus Polda Maluku harus berupaya menÂcari bukti-bukti dugaan penanganan dana Covid MBD, dimana temuan BPK itu sudah menjadi bahan awal yang kemudian dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan.
Noija kembali mengapresiasi langkah Polda membentuk tim untuk terjun langsung ke MBD, sehingga dapat mengetahui secara pasti seÂjauh mana penyalahgunaan keuaÂngan dana Covid itu dipergunakan.
âTentu apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh pihak Polda Maluku. Ini yang masyarakat mau, bukan hanya bicara tetapi kerja di lapangan sehingga kematian hukum itu bisa dinikmati oleh masyarakat,â katanya.
Bermasalah
Aparat penegak hukum diminta segera menangani kasus pengguÂnaan dana Covid-19, Tahun 2020, di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Kasus dugaan korupsi dana Covid-19 ini mencuat, setelah BPK Perwakilan Maluku menemukan sejumlah persoalan dari laporan penanganan Covid-19 tahun 2020.
Dalam laporan hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan sejumlah item belanja Covid-19 Tahun 2020 di lingkungan Pemkab MBD, tak sesuai dengan aturan perundang-undaÂngan, khususnya pada Badan PeÂnanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan.
Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan BPK, diketahui Pemkab MBD melakukan refocusing anggaÂran sebesar Rp20.865.834.695.00, namun yang direalisasi hanya sebesar Rp10.467.362.620.00.
Dari realisasi tersebut, BPK meÂnemukan sejumlah masalah dalam pengelolaan anggaran Covid-19 tahun 2020 diantaranya, terdapat dana penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari belanja tidak terduga digunakan untuk kegiatan rutin, di luar kegiatan penanganan Covid-19 sebesar Rp116.710.000.
Ada juga penyimpanan kas tunai dana BTT sebesar Rp1.575.650.000 pada Dinas Kesehatan dan BPBD tidak memadai serta pelaksanaan kegiatan penanganan covid-19 di Kecamatan Letti tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp37.100.000.
BPK juga menemukan 16 paket pengadaan barang pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.199.209.075 tidak didukung dokumentasi/bukti pembentuk kewajaran harga dari penyedia dan tidak didukung juga dengan pemeriksaan kewajaran harga oleh APIP.
Tak hanya itu, terdapat APD set pada Dinas Kesehatan dengan nilai Rp26.800.000 tidak dapat dibanÂdingkan kewajaran harganya.
BPK juga menemukan adanya pemberian bantuan biaya hidup baik mahasiswa yang tidak sesuai dengan peraturan bupati, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemeÂrintah daerah.
Kesimpulan BPK
Dalam laporan hasil pemeriksaan itu, BPK menyimpulkan OPD pelakÂsana program dan kegiatan penaÂnganan pandemi Covid-19 belum melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa dan belum memperÂtimÂbangkan ketersediaan barang-baÂrang yang telah diterima dari sumÂbangan pihak ketiga dalam kegiatan perencanaan pengadaannya.
Juga ditemukan pengelolaan kas oleh bendahara pengeluaran dana penanganan Covid-19 yang bersumÂber dari Belanja Tidak Terduga pada Dinas Kesehatan dan BPBD tidak sesuai kebutuhan.
Ditemukan juga pelaksanaan peÂngadaan barang/jasa dalam rangka peÂnanganan pandemi Covid-19 beÂlum sepenuhnya mematuhi ketenÂtuan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.
Temuan berikutnya adalah pelakÂsanaan barang hasil pengadaan dan barang hasil pemberian hibah dari pihak ketiga dan pemerintah pusat/daerah tidak tertib dan belum dimanÂfaatkan atau didistribusi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
Selanjutnya, pelaksanaan pembaÂyaran pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp426.790.000 belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pengadaan barang/jasa dalam penaÂnganan keadaan darurat dan terdaÂpat pengadaan barang yang sudah selesai dibayar 100% namun belum sesuai dengan volume kontrak.
Sementara pada Bidang KeseÂhatan, Sosial dan dampak ekonomi, dalam temuan BPK itu disebutkan bahwa, Pemkab MBD belum memÂbayar intensif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19.
Selain itu bantuan sosial 9 bahan pokok dari Pemprov Maluku sebesar Rp810.000.000 belum disalurkan oleh Pemkab MBD kepada masyarakat calon penerima manfaat.
Pemkab MBD belum merencaÂnakan program dan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di bidang penanganan dampak ekonomi.
Di BPBD
Adapun alokasi dana BTT untuk penanganan pandemi Covid-19 di bidang Kesehatan, yang dikelola BPBD sampai 15 November 2020, telah terkumpul Rp5.607.150.000,-
Dari dana tersebut sebesar Rp1. 044.500.000,- telah diserahkan BPBD kepada Dinas Kesehatan.
Dana tersebut digunakan untuk pengadaan barang/jasa, kebutuhan karantina, serta kebutuhan operaÂsional tim tugas dalam rangka penÂcegahan/penanganan Covid-19 pada Kabupaten MBD. Namun penÂcairan tahap 2 BPBD baru mereaÂlisasikan penggunaan dana sebesar Rp1.300.817.050. Dengan demikian masih terdapat sisa dana sebesar Rp691.282.950 yang belum terealisasi.
Dinas Kesehatan
BPK juga menemukan banyak item-item pengadaan di Dinkes realisasi yang sudah dilakukan dengan menggunakan dana BTT hanya belanja Rapid Test dan APD sementara di RKB meliputi banyak item kegiatan yang tidak terealisasi.
Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa Dinas KeseÂhatan tidak berkoordinasi dengan BPBD. (S-10/S-27)