AMBON, Siwalimanews – Kebijakan mencairkan seluruh anggaran kepada penyedia jasa dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Proyek milik Balai Prasarana PemuÂkiman Wilayah Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat, menghabiskan anggaran Rp24,5 miliar dikerjakan oleh kontraktor PT Wira Karya Konstruksi dan menjerat pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proyek ini baik itu Pejabat Pembuat Komitmen, maupun konsultan pengawas PT Mahakarya Abadi Konsultan.
Akademisi Hukum Unpatti, Reimon Supusepa menjelaskan, pelanggaran administrasi yang selama ini diklaim oleh PPK, Iwan merupakan pelangÂgaran yang berhubungan dengan norma hukum.
Menurutnya, jika proyek dimaksud belum selesai tetapi pencairan telah dilakukan seratus persen, maka indikasi korupsi telah nyata dengan adanya perÂbuatan melawan hukum yang meÂlanggar proses pengadaan barang dan jasa.
âKalau pendapat balai bahwa ini kesalahan admintrasi tapi ketika tidak ditindaklanjuti dan mendatangkan dampak dimana anggaran sudah cair 100 persen, tetapi pekerjaan belum ada manfaatnya, maka itu diindikasikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi,â beber Supusepa saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (14/6).
Dikatakan, perbuatan mencairkan anggaran tanpa disertai dengan hasil dilapangan lanjut Supusepa, telah memenuhi unsur pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang NoÂmor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan untuk mengusut kasus ini.
âUnsur yang paling penting yakni unsur melawan hukum atau melawan undang-undang, bahwa, tidak boleh proses pencairan terhadap suatu proses pengadaan barang dan jasa yang pekerjaannya belum selesai,â tegasnya.
Bahkan, pekerjaan yang sudah selesai seratus persen saja ketika tidak ada manfaat atau tidak bisa digunakan maka dikatakan ada indikasi tindak pidana korupsi.
Selain itu, PPK dengan kewenaÂngan yang diberikan oleh aturan peÂngadaan barang dan jasa telah menyalahi kewenangan tersebut, karena berani mencairkan anggaran dengan alasan apapun.
Lanjutnya, harus ada perhitungan jumlah kerugian keuangan negara sehubungan dengan proyek yang belum selesai ini, artinya pekerjaan yang belum selesai tersebut dihitung sebagai kerugian keuangan negara.
âHarus diaudit dan dihitung maka dihubungkan dengan unsur meÂlaÂwan hukum atau penyalahgunaan jabatan, maka PPK dan pihak peÂnyedia semua merupakan pelaku tindak pidana dengan alasan apaÂpun, karena pencairan sebelum proÂyek selesai itu pelanggaran hukum berkaitan dengan pengadaan baÂrang dan jasa,â jelasnya.
Supusepa pun mendorong KejakÂsaan Tinggi Maluku untuk dapat meÂngusut kasus tersebut, sebab indiÂkasi korupsi telah nyata sehingga harus dilakukan penyelidikan guna mendapatkan bukti yang akurat.
âSeharusnya pihak kejaksaan harus mengambil langkah-langkah untuk kemudian menemukan ini adalah perbuatan pidana berkaitan dengan penyalahgunan keuangan yang menimbulkan kerugian keuaÂngan negara itu,â ucapnya.
Indikasi Korupsi
Terpisah, praktisi hukum Alfred Tutupary mengatakan sebuah perÂbuatan sebagai perbuatan pidana jika ada kerugian yang ditimbulkan para pihak kepada negara artinya negara dirugikan dari pengerjaan proyek tersebut.
âJika anggaran proyek 100 persen telah dikucurkan namun proyek tidak berjalan sesuai dengan kontrak maka dapat dikatakan ada indikasi perbuatan melawan hukum pada proyek,â kata Tutupary.
Dijelaskan, berdasarkan aturan biasanya pencairan anggaran diikuti dengan laporan prospek pekerjaan sejauh mana oleh penyedia jasa, barulah pencairan anggaran termin berikutnya dilakukan oleh Balai sebagai pemberi kerja.
Tutupary menegaskan BPKP harus melakukan audit investigasi terhadap pekerjaan proyek tersebut, sehingga rekomendasi disampaikan kepada pihak balai dan harus ditinÂdaklanjuti, jika dalam jangka waktu tidak ditindaklanjuti maka Kejaksaan semestinya melihat sebagai temuan yang ditindaklanjuti.
âKenapa proyek sekolah terjadi mangkrak berarti ada perbuatan pidana entah kelalaian makanya, harus ada audit investigasi dari BPKP untuk jadi dasar bagi tindakan penegak hukum selanjutnya.
LIRA Desak Proses
Kejaksaan Tinggi Maluku diminta untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan 13 sekolah di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020.
LSM Lumbung Informasi Rakyat Maluku menduga ada kongkalikong antara pihak Balai Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku dengan kontraktor yang menyebabkan seÂjumlah proyek pembangunan sekoÂlah di kabupaten berjulukan Saka Mese Nusa itu mangkrak.
Dugaan kongkalikong itu terlihat dari PT Mahakarya Abadi melakukan pelanggaran dengan tidak mengerjaÂkan proyek pembangunan sekolah itu sesuai dengan masa kontrak yang ada, bahkan ditambah waktu 90 hari namun juga tidak mampu mengerÂjakan pembangunan 13 proyek sekolah di Kabupaten SBB masih diberikan kesempatan oleh pihak balai dengan mengerjakan proyek sekolah lain di kabupaten lainnya di Maluku.
Perusahaan tersebut seharusnya diblack list oleh pihak Balai PrasaÂrana Pemukiman Wilayah Maluku dan bukannya diberikan kepercaÂyaan lagi mengerjakan proyek pemÂbangunan pendidikan di wilayah lainnya di Maluku.
âIni sangat disayangkan, karena seharusnya kontraktor diblack list dan tidak boleh dipakai lagi. DisamÂping itu PT Mahakarya Abadi KonÂsultan juga tak boleh lagi diakoÂmodir. Jika pihak Balai Prasarana masih menggunakan konsultan yang sama untuk mengerjakan proyek pendidikan di kabupaten yang lain di Maluku, maka ini diduga ada kongkalikong antara pihak balai dan konsultan,â ungkap Korwil LIRA Maluku, Yan Sariwating kepada Siwalima melalui telepon selulerÂnya, Selasa (13/6).
LIRA meminta, Kejati Maluku untuk tidak menjerat pihak Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Maluku karena dinilai bertanggungÂjaÂwab, tidak saja kontraktor tetapi PeÂjabat Pembuat Komitmen maupun konsultan pengawasan serta konÂtraktor.
âLIRA minta supaya kejaksaan tindak lanjuti kasus ini hingga tuntas, pihak Balai Prasarana juga harus bertanggungjawab karena PPK maupun konsultan dianggap lalai dalam melaksanakan tugas, sehingga harus dipanggil dan dipeÂriksa,â tegasnya.
Lagi Berikan Proyek
Belum tuntasnya proyek pembaÂnguÂnan 13 sekolah di Kabupaten SBB, kembali PT Mahakarya Abadi Konsultan diberikan lagi mengerÂjakan dua proyek di Maluku yaitu pertama rehabilitasi dan renovasi prasarana Madrasah Provinsi Maluku.
Proyek yang dibiayai dengan angÂgaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada satuan kerja, Pelaksanaan Prasarana PerÂmukiman Provinsi Maluku dengan pagu anggaran Rp1.277.600.000,- dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp1.277.600.000,-
Perusahaan yang beralamat di Gorontalo melakukan harga penaÂwaran sebesar Rp893.899.650,- dan harga terkoreksi Rp893.899.650 seÂdangkan harga negosiasi Rp893. 899.650
Kedua, perusahaan ini kembali memenangkan tender manajemen konstruksi rehabilitasi dan rencana prasarana seklah Provinsi Maluku dengan pagu anggaran sebesar Rp1. 311.100.000,00 dan HPS Rp1.104. 000.000,- sementara harga penawaÂran Rp868.257.817,50 harga terkoÂreksi Rp855.270.817,50 dan harga negosiasi Rp855.270.817,50.
Akui Salah Administrasi
Balai Prasarana Pemukiman WilaÂyah Maluku mengakui adanya kesaÂlahan administrasi dalam pengerjaan proyek rehabilitasi sarana dan prasaÂrana pendidikan di Kabupaten SBB.
Pengakuan ini diungkapkan PejaÂbat Pembuat Komitmen proyek sarana dan prasarana pendidikan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku, Iwan kepada Siwalima diruang kerjanya, Selasa (13/6).
PPK mengakui, pasca pekerjaan dilakukan pada beberapa gedung sekolah sejak Agustus 2021 lalu, memang terdapat beberapa faktor yang menghambat proses pekerjaan akibat dari rentang kendali yang cukup jauh dan juga penyediaan jasa yang sering di Makasar.
âMemang kita akui terhambat dua kali, terhambat lebih pada utang piutang karena kontraktor tidak membayar akibatnya para tukang akhirnya mogok, tapi sampai dengan akhir tahun 2021 itu pencairan baru 60 persen dari kontrak 24.5 miliar.
Akibat dari persoalan tersebut, kejaksaan lanjut PPK, dirinya memberikan pendampingan agar kontraktor menuntaskan pekerjaan tersebut. Bahkan pihaknya bersama kejaksaan telah turun untuk meÂnyelesaikan persoalan khususnya di Kaibobu.
âKebetulan ini ada pengawalan dari kejaksaan, kita bersyukur tim kejaksaan itu melakukan pendamÂpingan kita baik dan memberikan solusi. Sempat kita ke Kaibobu dan mogok kerja karena persoalan tukang, tapi semua telah selesai saat itu,â bebernya.
Tak hanya itu, setelah pembaÂngunan sekolah di dataran SBB selesai, kontraktor pun melakukan pekerjaan sekolah pada beberapa pulau yang tentunya memiliki hamÂbatan berkaitan dengan akomodasi barang yang mengakibatkan konÂtraktor kehabisan anggaran karena terserap untuk mobilisasi.
âAkibat dari semua anggaran itu terserap untuk mobilisasi bahan maka kontraktor meminta kita untuk membantu, dan kita bantu karena kita ingin selesaikan sekolah apalagi proyek tersebut adalah multi years contrac maka harus selesai pada Desember 2022,â ujarnya.
Lanjutnya, ditengah pekerjaan penanggung jawab proyek yang ditunjuk PT Mahakarya Abadi, Fadli menghilang dan kejaksaan pun telah memanggil Fadli tetapi sudah menghilang.
Bahkan, pimpinan Balai telah memerintahkan agar kontraktor PT Mahakarya Abadi diputus kontrakÂnya, namun pihak kejaksaan memÂberikan pertimbangan agar pekerÂjaan harus tetap dilakukan.
âDari Jakarta memang sudah minta kita untuk putuskan kontraknya, cuma dari kejaksaan menyampaikan jika putus kontrak mungkin pak Iwan enak lepas secara hukum, tetapi nasib anak-anak sekolah bagaimana, sebab hampir semua gedung belum bisa dipakai,â ucapnya.
Terhadap pertimbangan kejaksaan tersebut, pihaknya langsung meÂnyambangi kontraktor yang berada di Makassar guna meminta pertaÂnggungjawaban untuk menyeleÂsaikan semua gedung sekolah dan disanggupi oleh kontraktor.
Kontraktor PT Wira Karya Konstruksi pun menunjuk penaÂnggung jawab yang baru, namun disisi lain kontraktor pun meminta balai untuk mambantu pencairan anggaran karena anggaran yang dimiliki kontraktor tidak mampu untuk menuntaskan proyek.
Setelah Balai membantu menÂcairkan anggaran maka kontraktor pun mengerjakan gedung sekolah baik SD Batu Luang, SD Inpres Buano Utara, SD Negeri 2 Tiang Bendera, SD Inpres Rumah Kai, SD Negeri Rumah Kai, SD 1 Kamariang, SD Negeri 1 Hualoi.
Selanjutnya, SD Negeri Eli tanah Merah, SD Negeri Hua Roa, SD Negeri Kaibobu, SD Negeri Pulau Osi, SMP Negeri Satap Soles, SMP Negeri 8 Seram Barat dan SMP Tian bendera.
Kendati pekerjaan RKB telah seÂlesai, namun terdapat beberapa peÂkerjaan kecil yang belum tuntas seÂperti pagar sekolah pada SD Negeri Tiang Bendera dan kamar mandi pada SMP Negeri Tiang bendera.
âKita akui ada kesalahan adminiÂstrasi karena pekerjaan belum seÂmuanya tuntas seperti dalam konÂtrak, sedangkan kita sudah cairkan anggaran seluruh kalau kita tidak cair juga stagnan lagi jadi untuk menyelamatkan pembangunan disana,â tegasnya.
PPK menegaskan, dia akan berÂtanggungjawab untuk menyelesaiÂkan pembangunan item-item yang belum selesai dalam waktu pemeÂliharaan yang diberikan saat ini.
Dia memastikan akan kooperatif dalam setiap panggilan yang dilakuÂkan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku sebab tidak ada niat kejahatan sedikit yang dilakukan.
âTadi baru dipanggil Kejaksaan, kita sudah berupaya semaksimal mungkin, ini bukan mark-up angÂgaran, memang betul ada kesalahan admintrasi tapi sampai dibilang keÂjahatan tidaklah. Tadi sempat dibiÂcarakan alternatif pasti ada pengemÂbalian anggaran apalagi pelakunya Fadli sudah tidak tahu kemana. Artinya kalau ada kerugian negara alternatif mungkin pengembalian oleh kontraktor,â cetusnya.
Minta Proses
Menanggapi hal ini, LIRA tetap meminta kejaksaan untuk memproÂses hukum PPK, konsultan dan kontraktor, karena tidak wajar anggaran cair 100 persen tetapi pekerjaan di lapangan mangkrak.
Kendati kejaksaan memberikan pendampingan, lanjut LIRA, tetapi tidak boleh mengesampingkan proses hukum karena pihak Balai seharusnya memblack list kontraktor tetapi malah mempercayakan lagi.
âKalau ada keselahan administrasi itu berarti tidak wajar, karena angÂgaran cair 100 persen, anggaran bisa cair 100 persen itu karena konsultan memberikan laporan pekerjaan sudah selesai dan kemudian diseÂtujui oleh pihak PPK,â ujarnya
LIRA menegaskan, proyek sekoÂlah mangkrak tidak bisa dinilai seÂbagai sebuah kesalahan adminiÂstrasi tetapi terkesan ada tindakan yang melanggar aturan hukum dan harus dijerat, dimana pihak kejakÂsaan tidak boleh meloloskan.
Sementara itu, Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba yang dikonfirmasi Siwalima mengaku belum mengetahui pangÂgilan PPK. âBesok saja ya baru saya cek, karena hari ini Kejaksaan lagi vicon dengan Kejaksaan Agung,â ujarnya singkat kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (14/6) kemarin. (S-20)