AMBON, Siwalimanews – Sejumlah guru di Kota Masohi mendeÂsak Penjabat Bupati Maluku Tengah untuk segera melunasi tuÂnggakan pembayaran dana sertifikasi triwuÂlan tiga dan empat taÂhun 2023 yang sampai sekarang tak kunjung dibayar.
Penundaan pembaÂyaÂran hak mereka itu sudah sangat keterlaÂluan. Pasalnya sampai sekarang pemerintah daerah tidak sekalipun memberikan penjelaÂsan terkait penundaan pemÂ-bayaran.
âSebenarnya ini adaÂlah masalah apa, keÂnapa sampai sekaÂrang tidak ada penjelasan dari pihak terkait. Kami sudah pernah bertanya langÂsung ke Dinas Pendidikan namun kabarnya permintaan dari dinas telah dilayangkan, tetapi sampai sekarang hak kami itu belum juga di bayar ke rekening kami,â ungkap beberapa guru di Malteng kepada Siwalima melalui sambungan selulernya, Minggu (28/1).
Kata mereka, akibat tunggakan pembayaran dana sertifikasi guru tersebut, mereka menjadi kesulitan membiayai sejumlah kepentingan pribadi dan keluarga.
âMohon pak Penjabat Bupati tidak tinggal diam seperti ini. Jujur saja kami punya banyak kebutuhan untuk sekolahkan anak di jenjang pendiÂdikan tinggi serta lain sebagainya. belum lagi kewajiban lain. Kalau harap gaji saja tidak cukup, bisa jadi kami berhutang. Jadi tolong perÂhatikan masalah ini,â harap mereka.
Pemkab Segera Realisasi
Terpisah, Ketua GMKI Cabang Masohi Genhart Waeleruni meneÂgaskan, hilangnya dana sertifikasi guru sebesar Rp31Â miliar di Kas Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah itu terkesan penuh misteri.
Karenanya, kata Waeleruni, GMKI mendorong pemerintah kabupaten Malteng harus mengungkap masaÂlah ini dan menyeret siapa saja yang terlibat didalamnya.
âIni tergolong penuh misteri,tentu para guru sertifikasi yang memiliki beban tanggung jawab hidup yang besar, seperti pembiayaan anak kuliah dan lain sebagainya akan sangat kesulitan. Karenya itu GMKI dengan tegas akan mengawal kasus ini dan meminta Polda Maluku bekerja propesional mengungkap Maslaah ini dengan cepat dan menyeret siapa saja yang terlibat didalamnya ke pengadilan,â ujarnya.
Dia menegaskan hilangnya Dana Sertifikasi guru di Malteng adalah salah satu bukti ketidakberesan peÂngelolaan keuangan negara di jajaran pemerintah kabupaten tertua di Maluku itu. Tak sampai disitu Dia pun mempertanyakan profesionalisÂme dan Independensi Inspektorat Malteng.
âIni potret buram pengelola keÂuangan yang tidak beres. APIP ada dimana? Mereka kerja apa. PengÂawasan internal dari Inspektorat Malteng juga terkesan mandul, karennya âhilangnyaâ uang negara di bumi Pamahanu-Nusa itu juga bagian buruknya institusi inspekÂtorat yang juga harus bertanggung jawab,â paparnya.
Dia meminta, Pemkab Malteng segera merealisasi dana sertifikasi ribuan guru itu yang menjadi hak mereka.
Soroti Penyimpangan Dana Sertifikasi
Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum Mahasiswa MasyaraÂkat Kota Masohi (Formasi), melaÂkukan demo di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Maluku Tengah, Kamis (25/1).
Puluhan mahasiswa ini menyoroti kasus dugaan penyimpangan dana sertifikasi guru triwulan III dan IV di Kabupaten Malteng yang hingga kini belum terealisasi.
Demonstrasi berlangsung sekitar pukul 11.04 WIT awalnya di Kantor Kejaksaan Negeri Malteng, kamuÂdian dilanjutkan di Kantor Bupati.
Koordinator demo, Akbar HataÂpayo dalam orasinya meminta agar proses hukum kasus ini dilakukan profesional dan transparasan oleh aparat penegak hukum hingga tuntas.
âKami mendesak agar pihak kejaksaan atau aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Maluku, transparan memproses kasus ini hingga tuntas,â ujarnya.
Mereka mengecam Pemkab MalÂteng yang belum merealisasi dana sertifikasi bagi ribuan guru di kaÂbupaten berjulukan Pamahanunusa itu.
Selain orasi, masa pendemo ini juga membawa sejumlah plakat bertuliskan desakan untuk menÂcopot Penjabat Bupati Malteng.
Kajari Malteng yang saat itu di Wakili Kepala Seksi Intelejen, PangÂkey mengapresiasi aksi yang dilakuÂkan pendemo.
Pangkey menjelaskan, kalau kasus tersebut tidak bisa diintervensi piÂhak Kejari Maluku Tengah mengÂingat, perkaranya ditangani Polda Maluku.
âPerlu kami sampaikan bahwa kasus ini sedang ditangani pihak Polda, saya minta kita hormati proses hukum yang dilakukan teman-teman penyidik Polda. kami tidak memiliki kewenangan mengambil alih apalagi melakukan intervensi. Kalau kasus ini sudah selesai diperiksa, ujungÂnya juga akan sampai ke kejaksaan untuk proses penuntutanâ ungkap Pangkey.
Mantan Kasi Tindak Pidana KhuÂsus Kejari Malteng itu menamÂbahkan kejaksaan mendukung proses hukum kasus itu.
âTentu kita dukung dan jika sudah selesai sampai dengan ditetapkan tersangka dan dilimpahkan ke kejakÂsaan, pasti akan diproses sampai tuntas. Karenanya aksi yang dilakukan kawan-kawan mahasiswa hari ini kami apresiasi,â ujarnya.
Diketahui kasus dugaan penyaÂlahgunaan dana sertifikasi 1.670 guru di Maluku Tengah semester tiga dan empat tahun 2023 sedang diperoses oleh penyidik Polda Maluku.
Dalam kasus ini, penyidik ResÂkrimsus Polda Maluku telah meminta keterangan diantaranjya, pejabat lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malteng, termasuk Kepala Badan Pendapatan, PengeÂlolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan juga Penjabat Bupati Rakib Sahubawa.
Dugaan penyalahgunaan dana miliaran itu, berdampak pada 1670 orang guru di Malteng,hingga saat ini belum menerima tunjangan serÂtifikasi mereka.
Kabar yang beredar menyebutkan, pengalihan dana sertifikasi yang bersumber dari Dana Alokasi KhuÂsus (DAK) non fisik tahun anggaÂran 2023 itu telah melanggar PeraÂturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyaluran dana sertifikasi.
Bahkan sejumlah pejabat di Kabupaten Malteng telah dimintai keterangan diantara, Penjabat BuÂpati Malteng, Rakib Sahubawa, Kadis Pendidikan, Kepala BPKAD
Informasi lain yang berhasil diÂhimpun Siwalima di Masohi meÂnyebutkan, dana sertifikasi guru triwulan III dan IV Tahun 2023 itu berjumlah 31 miliar lebih.
Kabarnya dana itu sebelumnya sudah ada di kas daerah Pemkab Malteng, namun belum pernah dicairkan.
Kuat dugaan, dana 31 miliar itu digelontorkan kepada kepentingan lain, sehingga dapat dipastikan dana sertifikasi ribuan guru di Kabupaten Malteng bakal merana, akibat tidak menerima tunjangan mereka. (S-18)